Penindakan korporasi menjadi fokus
Satgas karhutla Indonesia Singapura adalah satuan tugas bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti memicunya. Kesepakatan pembentukannya diumumkan pada Selasa, 27 Oktober 2026, setelah pertemuan bilateral kedua negara. Langkah ini tepat karena kebakaran tidak berhenti pada persoalan pemadaman: jika perusahaan memperoleh keuntungan dari praktik yang memicu api, pertanggungjawaban hukum harus menyasar pengambil keputusan dan sumber pendanaannya. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa kedua negara berkomitmen memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya menyetujui usulan satgas dan akan menggunakan perangkat hukum, regulasi, serta ekonomi untuk menindak korporasi yang terbukti bersalah. Namun, pengumuman pembentukan tim baru bernilai jika berujung pada penyelidikan yang tuntas, bukti yang kuat, dan pemulihan kerusakan.
Koordinasi harus menghasilkan bukti
Nilai utama satgas ini terletak pada kemampuannya menghubungkan informasi yang selama ini tersebar di dua yurisdiksi. Gugus tugas dirancang sebagai sarana pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas; Singapura juga akan meningkatkan koordinasi serta berbagi informasi terkait perusahaan dengan Jakarta. Ini penting untuk penegakan hukum kebakaran hutan, sebab kepemilikan perusahaan, transaksi, dan aliran dana dapat melintasi perbatasan, sementara dampak asap dirasakan jauh dari lokasi api. Arrmanatha menekankan bahwa asap dapat menyebar ke luar batas negara, begitu pula uang. Pernyataan itu menjelaskan mengapa penyelidikan tak cukup berhenti pada titik api atau pelaksana di lapangan. Agar koordinasi lintas negara asap tidak menjadi sekadar pertukaran berkas, tim perlu mengubah informasi menjadi bukti yang dapat digunakan penegak hukum. Target jangka panjangnya juga mencakup pemulihan lahan atau aset yang terdampak karhutla.
Pemadaman tetap menjadi kebutuhan mendesak
Penindakan terhadap korporasi tidak menggantikan tugas memadamkan api dan melindungi warga. Pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 71.000 personel darat serta 51 unit armada udara, dengan sumber daya tambahan disiapkan jika diperlukan. Upaya pemadaman mencakup pengeboman air, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca, meski kondisi cuaca sulit, termasuk fenomena El Niño, dapat menghambat respons. Beban pertama asap ditanggung masyarakat: petani, anak-anak, dan keluarga di Sumatra serta Kalimantan terpapar lebih awal. Singapura juga melaporkan kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat dalam beberapa periode sejak 4 September, sehingga dampak karhutla jelas melampaui batas negara. Karena itu, pemerintah perlu menjalankan dua jalur sekaligus: meredam kebakaran sekarang dan membangun perkara yang mencegah kejadian berulang. Mengutamakan salah satunya saja berarti membiarkan warga menanggung akibat sementara sumber masalah tetap ada.
Ukur keberhasilan dari pertanggungjawaban
Satgas ini hadir saat Indonesia melakukan penyelidikan nasional terkoordinasi, dengan ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan telah atau sedang diselidiki dan diproses hukum. Singapura sebelumnya mengumumkan panel khusus untuk menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atau berkontribusi pada karhutla penyebab kabut asap. Badan Lingkungan Nasional Singapura juga meminta dokumen dan informasi dari 10 perusahaan yang berbasis di negara itu. Langkah-langkah tersebut membuka ruang bagi kerja sama yang lebih terarah, tetapi dugaan tidak boleh disamakan dengan kesalahan yang telah dibuktikan. Tolok ukur satgas semestinya bukan jumlah rapat atau data yang dipertukarkan, melainkan bukti yang bisa mendukung proses hukum, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan aset terdampak. Kesepakatan ini memberi peluang untuk menutup celah lintas batas; kini kedua negara harus memastikan peluang itu menghasilkan konsekuensi nyata bagi korporasi pemicu karhutla.
