Status berbeda, tuntutan akuntabilitas sama
Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan serta dapat mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat di sekitar maupun di wilayah terdampak asap. Karena dampaknya meluas, penegakan hukum terhadap korporasi harus dinilai dari kecukupan bukti dan keseriusan respons, bukan dari kerasnya pernyataan semata. Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, memprotes Kementerian Kehutanan yang menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terindikasi terkait karhutla dan mendesak agar perusahaan yang terbukti melanggar hukum ditindak lebih jauh. Namun, “terindikasi”, “terkena sanksi administratif”, dan “tersangka” bukan status yang dapat dipertukarkan. Indikasi menandai adanya dugaan yang perlu diperiksa; sanksi administratif merupakan tindakan melalui kewenangan administrasi; sedangkan penetapan tersangka adalah tahap penyidikan pidana. Kritik DPR patut dibaca sebagai tuntutan agar penyelidikan tidak berhenti, bukan alasan menganggap semua 32 perusahaan telah terbukti membakar lahan.
Pembedaan itu penting untuk menghindari dua kekeliruan sekaligus: menganggap sanksi administratif pasti cukup, atau menyebut setiap perusahaan terindikasi sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah harus menjelaskan dasar tindakan administratif dan apakah temuan di tiap konsesi memenuhi syarat untuk pemeriksaan pidana atau perdata. Jika bukti belum cukup, proses harus tetap terbuka dan terukur; jika pelanggaran terbukti, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada teguran.
Penetapan tersangka memperluas perkara, bukan memutus kesalahan
Dalam perkembangan terpisah, Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka setelah menangani 104 laporan polisi dengan catatan total lahan terbakar 29.168,78 hektare. Empat perusahaan di antaranya memiliki modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan; penyidikan masih berlangsung dan jumlah perusahaan yang dijerat berpotensi bertambah. Angka ini menunjukkan bahwa perkara pidana korporasi memang bergerak, tetapi tidak membuktikan bahwa 20 perusahaan tersebut sama dengan 32 perusahaan yang dikenai tindakan administratif. Sumber yang tersedia tidak menyatakan adanya irisan atau hubungan langsung antara kedua kelompok itu. Kepolisian menyelidiki dugaan tindakan sengaja maupun kelalaian dan menggunakan Pasal 98, 99, serta 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Status tersangka kebakaran hutan tetap merupakan bagian dari penyidikan: kesalahan tiap korporasi harus dibuktikan melalui proses hukum.
Catatan lain menyebut Kementerian Kehutanan menetapkan PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, dan PT MAP sebagai tersangka dalam perkara yang diberitakan terkait kebakaran 901 hektare. Dari 15 subjek hukum korporasi yang sedang diproses, 11 masih berada pada tahap penyidikan umum, dua telah menjadi tersangka, dan dua lainnya mencapai tahap berkas lengkap; secara keseluruhan, Ditjen Gakkumhut menangani 120 perkara. Informasi ini memperlihatkan jalur penanganan yang beragam, bukan satu daftar tunggal yang dapat langsung disamakan dengan pengumuman Bareskrim. Perbedaan lembaga, perkara, dan tahap proses harus diterangkan agar jumlah perusahaan tidak menyesatkan publik.
Sanksi harus menjawab kerugian warga
Perdebatan mengenai sanksi perusahaan karhutla bukan soal memilih administrasi atau pidana sebagai satu-satunya jawaban. Instrumen administratif, perdata, dan pidana dapat memiliki fungsi berbeda, sementara bentuk tindak lanjut harus mengikuti bukti dan ketentuan hukum. Indrajaya menyebut pencabutan izin usaha, proses pidana, dan penyitaan lahan sebagai opsi apabila syarat hukumnya terpenuhi. Itu tuntutan yang wajar, tetapi penerapannya tidak boleh otomatis atau seragam: setiap tindakan perlu didukung pemeriksaan yang dapat diuji. Penegakan hukum karhutla juga tidak semestinya dipersempit menjadi urusan teknis kehutanan. Kabut asap dapat menghentikan kegiatan ekonomi, mengganggu layanan pemerintahan dan transportasi udara, serta menambah beban rumah sakit yang menangani ISPA. Dengan dampak seperti itu, akuntabilitas harus mencakup penjelasan tentang pemulihan dan perlindungan masyarakat, selain penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Ukuran keberhasilan bukan jumlah tersangka atau sanksi yang diumumkan, melainkan proses yang konsisten: temuan diperiksa, bukti dipublikasikan sejauh diizinkan hukum, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebutan korporasi pembakar hutan tidak boleh ditempelkan sebelum kesalahan terbukti. Pada saat yang sama, perusahaan tidak boleh berlindung di balik rumitnya proses jika bukti menunjukkan pelanggaran. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan perkara, termasuk perusahaan yang masih disidik dan tindak lanjut terhadap yang telah dikenai sanksi administratif.
Kesimpulannya, protes terhadap sanksi administratif bagi 32 perusahaan menyoroti celah akuntabilitas, sementara penetapan 20 korporasi dan perkara PT GAP serta PT MAP menunjukkan bahwa jalur pidana juga berjalan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Negara harus menindak berdasarkan bukti, memperjelas hubungan antara sanksi dan penyidikan, serta memastikan warga terdampak tidak dilupakan. Tegas terhadap pelanggaran dan adil dalam proses bukan pilihan yang saling meniadakan—keduanya syarat agar penegakan hukum dipercaya.
