Perubahan aturan harus berujung pada pemungutan yang jelas
Perda pajak dan retribusi daerah adalah aturan yang menjadi dasar pemerintah provinsi memungut pajak serta retribusi untuk membiayai layanan publik dan mengelola penerimaan daerah. Perubahan aturan ini penting bukan karena berganti dokumen, melainkan karena setiap pungutan harus memiliki landasan hukum yang sesuai dengan susunan organisasi dan layanan yang benar-benar tersedia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD menyepakati perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna pada 26 Oktober 2026. Kesepakatan itu patut dibaca sebagai upaya merapikan dasar pemungutan, bukan sebagai bukti bahwa penerimaan otomatis akan meningkat. Bagi warga dan badan usaha, kepastian aturan berarti pungutan semestinya dapat ditelusuri dasar serta pelaksananya. Tanpa kejelasan itu, pembaruan organisasi pemerintah berisiko menciptakan kebingungan tentang siapa yang berwenang menarik retribusi dan layanan apa yang menjadi dasarnya.
Struktur OPD berubah, dasar retribusi perlu mengikuti
Alasan paling konkret untuk mengubah regulasi ialah perkembangan organisasi perangkat daerah: nomenklatur berubah, sejumlah unit digabung atau dipisahkan, dan layanan baru muncul. Jika aturan pajak daerah Jawa Tengah tertinggal dari perubahan tersebut, dasar pemungutan dapat menjadi kabur, terutama ketika unit layanan baru mulai beroperasi. Contohnya adalah rumah sakit mata di Sukoharjo, yang memerlukan kepastian hukum untuk penerapan retribusi daerah Jateng. Ini bukan persoalan administratif belaka. Pasien membutuhkan kejelasan tentang retribusi yang dikenakan, sementara petugas perlu dasar yang sah untuk memungutnya. Karena itu, penyesuaian Perda Nomor 12 Tahun 2023 masuk akal sebagai langkah menyelaraskan kewenangan dan layanan dengan aturan. Pemerintah daerah menyatakan perubahan ini juga dimaksudkan memperkuat tata kelola dan menutup celah kebocoran PAD. Namun, sasaran tersebut hanya tercapai bila pelaksanaan di lapangan transparan dan mudah diawasi.
Pergub menjadi ujian pelaksanaan
Pengesahan perda belum menjawab seluruh pertanyaan warga. Pemprov Jawa Tengah akan menyusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Tahap ini menentukan bagaimana ketentuan diterapkan oleh perangkat daerah, termasuk tata cara pemungutan dan besaran tarif. Taj Yasin menjelaskan bahwa dampak terhadap pendapatan belum dapat dinyatakan sebagai persentase kenaikan karena tarif terperinci masih akan diatur; dalam penyesuaian terdapat komponen yang naik maupun turun. Sikap hati-hati ini lebih dapat dipercaya daripada menjanjikan tambahan PAD sebelum aturan teknis tersedia. Pergub sebaiknya menjelaskan kewenangan, prosedur, dan informasi tarif dengan bahasa yang mudah dipahami, agar warga dapat membedakan pungutan resmi dari permintaan yang tidak berdasar. Tanpa rincian terbuka dan pengawasan, perubahan aturan berisiko berhenti sebagai pembaruan di atas kertas.
Menutup celah tanpa mengaburkan pertanggungjawaban
Dalam rapat yang sama, Pemprov dan DPRD juga menyepakati pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Langkah ini melengkapi penataan aturan penerimaan daerah, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada mekanisme yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap perubahan regulasi memperkuat kepastian hukum dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. Itu tujuan yang layak, tetapi ukuran keberhasilan bukan banyaknya aturan yang disahkan. Ukurannya ialah apakah setiap pungutan punya dasar yang jelas, tarif dapat diketahui, dan penerimaan tercatat tanpa ruang bagi kebocoran PAD. Kesimpulannya, perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2023 memberi fondasi yang lebih sesuai dengan struktur layanan saat ini. Kini Pemprov harus memastikan Pergub menerjemahkan fondasi tersebut menjadi prosedur yang adil, terbuka, dan bisa diawasi masyarakat.
