PAD sebagai Tulang Punggung, Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi pasar tradisional, dan pengelolaan aset, yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik tanpa bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga menjadi indikator kemandirian fiskal dan kualitas tata kelola keuangan lokal. Tren terbaru menunjukkan pemerintah daerah semakin berani memasang target PAD pemda yang ambisius. Di satu sisi, hal ini mencerminkan upaya memperluas basis pajak daerah pertumbuhan, tetapi di sisi lain menyingkap dilema: bagaimana memaksimalkan penerimaan tanpa membebani pelaku ekonomi lokal yang justru menjadi motor penggerak. Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana angka PAD naik, melainkan bagaimana kenaikan itu terjadi dan siapa yang menanggung biaya sosialnya.
Lumajang: Retribusi Pasar Tradisional Didorong Naik, Risiko Sosial Mengintai
Pemerintah Kabupaten Lumajang membidik pendapatan asli daerah sebesar Rp10 miliar dari retribusi pasar tradisional sepanjang 2026. Target ini naik Rp2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dan bertumpu pada penyesuaian tarif retribusi bagi pedagang dan penyewa aset pasar milik pemerintah daerah. Strategi ini jelas agresif: mengoptimalkan lebih dari 7.000 bangunan kios dan los di 29 pasar yang dikelola pemkab, serta menambah sumber dari retribusi parkir dan rencana pengelolaan sampah pasar secara mandiri. Namun, kebijakan tarif lebih tinggi berhadapan langsung dengan kenyataan ekonomi di lapangan. Pemkab sendiri mengakui kemampuan bayar sebagian pedagang lemah dan ada yang enggan membayar secara rutin. Ketika pedagang tidak mampu, opsi keringanan kepada bupati adalah peredam, tetapi juga mengurangi kepastian pencapaian target. Ambisi PAD yang bertumpu pada kelompok ekonomi rentan berisiko menekan keberlanjutan pasar tradisional sebagai ruang hidup pelaku usaha kecil.
Pekanbaru: Pajak Makanan Minuman Meledak, Menunjukkan Kekuatan Sektor Konsumsi
Berbeda dengan Lumajang yang bertumpu pada retribusi pasar, Pekanbaru menunjukkan wajah lain dari strategi PAD: memaksimalkan pajak daerah yang melekat pada aktivitas konsumsi perkotaan. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Juli, ditopang pertumbuhan di sejumlah sektor pajak daerah. Pajak makanan minuman menjadi bintang dengan pertumbuhan 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang Rp105 miliar. Pernyataan Kepala Bapenda yang menyebut pajak parkir tumbuh 40 persen, pajak air tanah melampaui target, serta pajak reklame telah mencapai sekitar 96 persen target, berujung pada total penerimaan pajak lebih dari Rp700 miliar sampai Juli. "Penerimaan dari sektor pajak makanan dan minuman selama Januari hingga Juli telah mencapai Rp105 miliar" adalah angka yang menunjukkan betapa kuatnya basis konsumsi kota sebagai mesin PAD. Di sini, diversifikasi sumber PAD melalui pajak makanan minuman, parkir, reklame, dan air tanah membentuk strategi yang lebih komprehensif dan kurang bergantung pada satu jenis pungutan.
Langkat: Target Retribusi Sampah Ambisius, Realisasi Mengendur
Jika Pekanbaru mencerminkan keberhasilan, Langkat justru menjadi peringatan bahwa target PAD pemda tidak cukup hanya ditulis dalam anggaran. Pemkab Langkat menganggarkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sebesar Rp2,5 miliar pada 2025. Namun, Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu merealisasikan Rp1.393.888.200, turun dari realisasi Rp1.629.894.400 di tahun 2024. Dugaan tidak tercapainya target retribusi pelayanan persampahan menunjukkan dua hal. Pertama, penetapan target tampak tidak sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan sistem pemungutan retribusi di lapangan. Kedua, ada potensi masalah kepatuhan atau kualitas layanan persampahan yang membuat masyarakat enggan membayar. Ketiadaan penjelasan resmi dari pemkab maupun dinas terkait, sebagaimana dicatat dalam laporan pemeriksaan keuangan, membuka ruang tafsir: apakah ini soal desain tarif, mutu pelayanan, atau lemahnya penegakan aturan. Apa pun penyebabnya, Langkat mengilustrasikan bahwa sektor layanan publik seperti persampahan bukan sumber PAD yang mudah digarap tanpa perbaikan manajemen.
Menuju Strategi PAD yang Adil: Diversifikasi Ya, Memeras Basis Pajak Jangan
Tiga contoh di atas menggarisbawahi satu tren: pendapatan asli daerah kian ditopang oleh retribusi pasar tradisional dan pajak lokal yang menyasar aktivitas sehari-hari warga. Lumajang menekan retribusi pasar untuk mengejar Rp10 miliar, Pekanbaru memanfaatkan pajak makanan minuman, parkir, reklame, dan air tanah hingga PAD tembus lebih dari Rp700 miliar, sementara Langkat gagal memenuhi target retribusi pelayanan persampahan meski sudah menganggarkan Rp2,5 miliar. Diversifikasi sumber PAD jelas langkah yang tepat secara fiskal: ketergantungan pada satu sektor membuat daerah rapuh. Namun, diversifikasi tidak boleh berarti memperbanyak cara memungut tanpa memperbaiki kualitas layanan dan akuntabilitas. Daerah yang mengandalkan pasar tradisional perlu memastikan pedagang tidak dijadikan korban kebijakan tarif, dan daerah yang mengandalkan pajak konsumsi perlu menjaga agar beban pajak tidak mematikan dinamika usaha. Kesimpulannya, strategi PAD yang sehat adalah perpaduan antara basis pajak yang luas, sistem penarikan yang tertib, dan kesadaran bahwa angka PAD hanyalah alat untuk meningkatkan layanan publik, bukan tujuan berdiri sendiri.
