Keamanan sebagai dasar kepercayaan
Keamanan daerah adalah keadaan ketika masyarakat dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan aman, hukum ditegakkan secara konsisten, dan persoalan sosial ditangani tanpa mengabaikan hak warga. Dasar itulah yang membuat stabilitas menjadi kebutuhan publik sekaligus prasyarat bagi iklim investasi yang sehat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Sabtu (24/10/2026). Keduanya membahas penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan kepolisian untuk menjaga kondusivitas daerah, kepastian hukum, serta iklim investasi. Pertemuan ini penting bukan karena keamanan semata-mata menarik modal, melainkan karena rasa aman dan aturan yang jelas memberi pelaku usaha alasan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Khofifah menilai stabilitas keamanan dan kepastian hukum turut membangun kepercayaan investor.
Kepastian hukum harus terasa nyata
Koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian akan bermakna jika kepastian hukum hadir dalam praktik: aturan diterapkan konsisten, sengketa ditangani sesuai ketentuan, dan pelaku usaha maupun warga memperoleh perlakuan yang adil. Khofifah menegaskan bahwa iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh peluang ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh stabilitas keamanan serta hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pandangan ini tepat, tetapi perlu dipahami lebih luas daripada sekadar upaya menjaga kenyamanan investor. Hukum yang dapat diprediksi melindungi pekerja dan warga, sekaligus membuat keputusan usaha tidak bergantung pada ketidakpastian. Karena itu, sinergi Pemprov Jatim dan Polda Jatim sebaiknya dinilai dari konsistensi penegakan hukum serta kepercayaan publik yang dihasilkannya. Stabilitas Jawa Timur yang kuat bukan berarti meniadakan perbedaan, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan dengan aturan yang berlaku.
Dialog mencegah ketegangan sosial
Keamanan tidak cukup dijaga melalui penegakan hukum; komunikasi terbuka juga diperlukan agar aspirasi tidak berubah menjadi ketegangan yang lebih besar. Khofifah menyoroti pentingnya dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, serta menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pendekatan dialogis bukan pelengkap bagi stabilitas, melainkan salah satu cara merawatnya. Pemerintah dan aparat perlu menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat, mendengar persoalan sejak dini, dan menangani setiap masalah sesuai ketentuan. Dengan begitu, menjaga keamanan daerah tidak disalahartikan sebagai membatasi kritik. Komunikasi yang berkelanjutan juga dapat membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Tanpa kepercayaan itu, ketenangan mungkin tampak terjaga, tetapi persoalan yang mendasarinya berisiko tetap menumpuk.
Manfaat investasi harus menjangkau warga
Alasan ekonomi di balik koordinasi ini akan terasa jika investasi menghasilkan manfaat di luar angka pertumbuhan. Investasi yang berkembang diharapkan membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, iklim investasi yang kondusif patut diukur bukan hanya dari minat pelaku usaha, tetapi juga dari peluang yang tersedia bagi warga dan dari perlindungan hak mereka. Khofifah berharap koordinasi Pemprov Jatim dan Polda Jatim terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keharmonisan sosial. Inilah pekerjaan lanjutan yang paling penting: memastikan kerja sama keamanan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi diterjemahkan ke dalam penegakan hukum yang adil, dialog yang terbuka, dan pembangunan yang inklusif. Stabilitas Jawa Timur akan lebih tahan lama ketika warga ikut merasakan hasilnya.
