Evaluasi menguji kebijakan, bukan sekadar dokumen
Pengarusutamaan gender adalah strategi memasukkan kebutuhan, pengalaman, dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karena itu, penilaian yang hanya berhenti pada kelengkapan administrasi belum cukup untuk membuktikan kesetaraan gender daerah.
Kabupaten Paser menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menjalani verifikasi lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender periode 2024–2025 oleh pemerintah pusat. DPPKBP3A Paser menggelar kegiatan secara virtual dari Ruang Rapat Sadurengas pada 27 Oktober 2026. Evaluasi tersebut mengukur komitmen dan pelaksanaan PUG, dengan keterlibatan OPD, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, lembaga sosial, organisasi perempuan, serta TP-PKK.
Keterlibatan lintas sektor penting karena kebijakan yang terlihat baik di tingkat kabupaten dapat tersendat saat diterapkan di layanan sehari-hari. Paser menyebut penunjukan itu sebagai pengakuan atas perkembangan dan perbaikan program pemberdayaan perempuan, tetapi nilai evaluasi paling berguna bila catatannya menjadi dasar pembenahan. Hasil verifikasi diharapkan membantu daerah mengoptimalkan program, bukan sekadar menambah daftar penghargaan.
Sampang dan Sumenep menghadapi uji lapangan
Sampang juga terpilih sebagai objek verifikasi lapangan pemerintah pusat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar evaluasi PUG periode 2024–2025 di Aula Bappelitbangda Sampang pada 30 Oktober. Pemerintah kabupaten menyatakan akan mengklarifikasi dan menyelaraskan data yang diperlukan, sembari memastikan perencanaan dan pengalokasian anggaran mendukung program responsif gender.
Di Sumenep, nilai administrasi PUG mencapai 940,8 dan menempatkan kabupaten itu dalam kategori mentor. Namun, angka tersebut belum menjadi putusan akhir: verifikasi lapangan masih harus memastikan apakah dokumen sesuai dengan kebijakan nyata. Pemeriksaan mencakup komitmen kepala daerah dan dokumen perencanaan OPD. Sumenep menyebut renstra dan renja telah diarahkan agar responsif gender, sementara data OPD dipilah menurut jenis kelamin dan sejumlah kantor menyediakan ruang laktasi serta toilet terpisah.
Perbandingan ini memperlihatkan fungsi evaluasi yang tepat: membuka jarak antara klaim, dokumen, dan pengalaman warga. Skor tinggi patut dicatat, tetapi tidak otomatis membuktikan layanan telah adil. Pemeriksaan langsung perlu menguji apakah fasilitas tersedia, data dipakai untuk menentukan prioritas, dan kebijakan dapat diakses oleh orang yang membutuhkannya.
Anggaran besar penting, tetapi hasilnya harus terasa
Cilacap menunjukkan sisi lain dari pelaksanaan PUG: dukungan anggaran. Pemerintah kabupaten mengalokasikan Rp1,63 triliun untuk program responsif gender dalam APBD, setara dengan 41,16 persen dari total belanja daerah. Sekretaris Daerah Annisa Fabriana menyampaikan angka itu saat verifikasi lapangan PUG untuk penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026 pada 30 Oktober.
Dana tersebut tidak terkumpul dalam satu program khusus, melainkan tersebar di berbagai OPD. Cakupannya antara lain pemberdayaan perempuan, penanganan stunting, pemenuhan hak anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebaran lintas sektor masuk akal karena kebutuhan gender tidak dibatasi satu dinas. Namun, besar alokasi saja tidak menjawab apakah layanan membaik atau penerima manfaat dapat mengaksesnya.
Tolok ukur akhirnya adalah pengalaman warga: layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses melalui DOLAN TELUK PENYU, penanganan persoalan sosial yang dipercepat lewat MARI PERCAYA, serta kesempatan setara bagi warga tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun kondisi fisik. Cilacap memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang PUG dan menyiapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman bagi OPD. Anggaran responsif gender akan berarti bila rencana, belanja, dan hasil layanan dapat ditelusuri bersama.
Kesimpulan: ukur belanja sekaligus dampaknya
Evaluasi PUG daerah dan dukungan anggaran bukan pilihan yang saling menggantikan. Verifikasi menguji apakah kebijakan serta bukti administrasi cocok dengan kenyataan; anggaran menunjukkan apakah pemerintah menyediakan sumber daya untuk menjalankannya. Paser dan Sampang menghadapi pemeriksaan pemerintah pusat, sementara nilai administrasi Sumenep masih menunggu pembuktian lapangan. Cilacap, pada sisi lain, mencatat alokasi besar yang tersebar di banyak sektor.
Ukuran keberhasilan yang meyakinkan harus menghubungkan ketiganya: komitmen, pembiayaan, dan perubahan yang dirasakan warga. Tanpa evaluasi, belanja rentan menjadi angka tanpa pemeriksaan dampak; tanpa anggaran, hasil evaluasi berisiko berhenti sebagai catatan perbaikan. Kesetaraan gender daerah baru bergerak dari slogan menjadi praktik ketika layanan lebih mudah dijangkau, perlindungan berjalan, dan kebutuhan kelompok berbeda benar-benar memengaruhi keputusan pembangunan.
