RUU Daerah Kepulauan: Mengubah Cara Negara Melihat Laut
RUU Daerah Kepulauan adalah rancangan regulasi yang dimaksudkan memberi perlakuan berbeda bagi wilayah berciri kepulauan, melalui otonomi daerah kepulauan, dukungan fiskal afirmatif, dan desain layanan publik yang disesuaikan dengan beban geografis seperti jarak antarpulau, sebaran penduduk, serta tingginya biaya konektivitas laut dan administrasi pemerintahan wilayah kepulauan. Kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dan Tim Kerja DPD RI ke Ternate bukan sekadar agenda formal; ini adalah pengakuan bahwa paradigma pembangunan berbasis daratan sudah tidak memadai untuk menjawab realitas hidup jutaan warga di pulau-pulau. Ketika akses sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan bergantung pada ombak dan cuaca, maka keadilan anggaran layanan publik menjadi isu politik yang tak bisa ditunda lagi.
Aspirasi Maluku Utara: Kerinduan Puluhan Tahun yang Berbuah Desakan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyebut RUU Daerah Kepulauan sebagai kerinduan lama yang telah disuarakan sejak 2007 dan sempat kandas di pembahasan 2015. Kerinduan ini punya alasan konkret: delapan kabupaten kepulauan harus menghidupi administrasi pemerintahan wilayah kepulauan dalam kondisi geografis yang ekstrem. Penyeberangan Ternate–Sofifi memakan waktu singkat sekitar 10 menit, tetapi biaya perjalanan laut tetap menjadi beban, sementara ke Kepulauan Sula butuh satu hari satu malam dan ke Morotai delapan jam pelayaran. Di banyak pulau, anak harus berpisah dari keluarga sejak umur 13 tahun hanya untuk mengakses SMP atau SMA. Dalam konteks ini, tuntutan terhadap otonomi daerah kepulauan bukan soal keistimewaan, melainkan agar kebijakan nasional berhenti menyamakan pengalaman hidup di pulau kecil dengan kota besar di daratan.
Paradigma Baru: Dari Pembangunan Berbasis Daratan ke Konektivitas Laut
RUU Daerah Kepulauan dipaksa menjawab kenyataan bahwa selama ini kebijakan pembangunan dijajah oleh cara pandang daratan. Contoh sederhana: ketika bicara rumah sakit, negara membayangkan gedung besar di pusat kota, bukan rumah sakit apung atau puskesmas keliling apung yang mengikuti penyebaran penduduk di pulau-pulau. Kota Ternate menunjukkan kemungkinan lain dengan menghadirkan ambulans laut berkecepatan tinggi sebagai penopang layanan publik. Kalau daerah daratan bergantung pada jalan raya dan angkutan darat, maka pemerintahan wilayah kepulauan membutuhkan konektivitas laut yang stabil sebagai tulang punggung layanan dasar. Di sinilah RUU ini punya tugas politis: memaksa negara mengakui laut sebagai ruang layanan publik, bukan sekadar ruang ekonomi. Tanpa itu, istilah otonomi daerah kepulauan hanya akan menjadi label tanpa isi pada dokumen perundang-undangan.
Otonomi Asimetris dan Kepastian Anggaran: Inti Pertarungan Kebijakan
Perdebatan paling tajam dalam RUU Daerah Kepulauan menyentuh dua hal: otonomi asimetris dan kepastian anggaran layanan publik. Dari sisi kewenangan, usulan pembagian pengelolaan ruang laut 0–4 mil untuk kabupaten/kota dan 4–12 mil untuk provinsi menjadi simbol desentralisasi yang lebih realistis terhadap karakter kepulauan. Dari sisi fiskal, gagasan Dana Khusus Kepulauan (DKK) menjadi kunci. Dana ini diusulkan mengikuti prinsip money follows function and geographical burden, dengan formula yang mempertimbangkan jumlah pulau, jarak, dan indeks kemahalan. "Di Pasal 30 ada Dana Khusus Kepulauan yang hitungannya nanti kita bicara dengan Kemenkeu," kata Wakil Ketua Pansus. Tanpa skema fiskal yang berpihak, layanan kesehatan, pendidikan, energi, dan logistik di pulau terpencil akan terus mahal dan sulit diakses, meski konstitusi sudah mengakui negara sebagai kepulauan.
Dari Aspirasi ke Pasal: Apa yang Harus Dijaga dalam Proses Legislasi
Kunjungan kerja ke Ternate adalah fase akhir pengayaan sebelum RUU Daerah Kepulauan yang mengatur 10 provinsi dan 95 kabupaten kepulauan dengan 28,5 juta jiwa disahkan. Seluruh aspirasi pemerintah daerah, kesultanan, akademisi, dan dinas teknis telah dicatat sebagai bahan pengayaan naskah akademik dan draf pasal. Pansus memiliki tiga masa sidang, kini memasuki masa sidang kedua dengan target pembahasan intensif hingga Desember dan harapan pengesahan pada akhir tahun. Seluruh delapan fraksi DPR sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, dan rapat kerja dengan kementerian terkait dijadwalkan untuk membawa RUU ini ke tahap harmonisasi. Pada titik ini, taruhan utamanya jelas: apakah RUU Daerah Kepulauan akan berhenti sebagai pengakuan simbolik atas karakter geografis, atau benar-benar menjadi alat pemerataan pembangunan melalui anggaran afirmatif dan desain pemerintahan wilayah kepulauan yang berorientasi pada warga pulau, bukan sekadar peta administratif.
