Dua tahap bantuan, satu ujian pelaksanaan
Dana karhutla Sumsel adalah bantuan pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan. Total Rp200 miliar telah disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp100 miliar, dengan transfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan penyaluran tersebut di Griya Agung, Palembang, pada 26 Oktober 2026. Besarnya alokasi patut diperhatikan, tetapi angka itu sendiri belum menjamin kesiapan lapangan: ukuran keberhasilan tetaplah penggunaan yang tepat sasaran dan terkait langsung dengan penanganan karhutla. Gubernur Herman Deru juga meminta dana dipakai sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan pengawasan BPKP serta dukungan aparat penegak hukum. Karena itu, pembagian dana perlu dibaca bukan hanya sebagai daftar penerima, melainkan sebagai komitmen yang harus dibuktikan melalui belanja pencegahan dan penanganan yang terukur.
Siapa menerima dana pada masing-masing tahap?
Tahap pertama, yang disalurkan pada September 2026, membagi Rp100 miliar kepada lima pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumsel menerima Rp30 miliar; Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir (OKI) masing-masing Rp20 miliar; sedangkan Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh Rp15 miliar. Tahap kedua menambahkan Rp100 miliar untuk 10 kabupaten/kota, dengan alokasi rata Rp10 miliar per daerah. Daftarnya mencakup Palembang, Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dengan demikian, daftar penerima dana karhutla yang telah diumumkan mencakup pemerintah provinsi dan 14 pemerintah kabupaten/kota. Skema tahap kedua memperluas jangkauan, tetapi alokasi seragam tidak otomatis berarti kebutuhan tiap wilayah sama.
Titik panas turun, tetapi jangan berhenti pada angka
Titik panas Sumsel dilaporkan turun dari 403 pada akhir September menjadi dua pada 25 Oktober 2026. Penurunan ini memberi alasan untuk mengakui kerja pencegahan dan pengendalian, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa risiko karhutla telah selesai. Pemerintah provinsi menekankan pencegahan agar penanganan tidak hanya bertumpu pada pemadaman. Herman Deru menyebut pelontaran es kering telah dilakukan selama 10 hari dan mengusulkan integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, serta pembangunan hidran di lokasi rawan. Raja Juli juga menyatakan perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan karhutla, termasuk melalui koordinasi dan dukungan lain dari pemerintah pusat. Angka titik panas yang rendah seharusnya menjadi kesempatan memperkuat kesiapsiagaan, bukan alasan mengurangi pengawasan. Bantuan presiden karhutla akan lebih bernilai bila belanja daerah diarahkan pada pencegahan sebelum api kembali meluas.
Daerah yang belum masuk dan langkah berikutnya
Tiga daerah belum tercantum sebagai penerima dalam dua tahap yang diumumkan: Musi Rawas Utara (Muratara), Lubuklinggau, dan Pagaralam. Pemprov Sumsel telah mengusulkan agar ketiganya turut memperoleh bantuan. Usulan itu penting karena penyaluran yang diumumkan belum menjangkau semua daerah yang disebut pemerintah provinsi sebagai kawasan strategis. Langkah lanjutan juga mencakup rapat koordinasi enam provinsi rawan karhutla yang dijadwalkan berlangsung di Sumsel pada 29 Oktober 2026, dengan fokus pada kerja sama penegakan hukum dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Pada akhirnya, pembagian Rp200 miliar ini baru menjadi kebijakan yang berarti jika penggunaan dana dapat diawasi, sesuai kebutuhan penanganan, dan disertai kesiapsiagaan lintas daerah. Penurunan titik panas adalah kabar baik; menjaga agar penurunan itu bertahan adalah pekerjaan yang belum selesai.
