Bantuan darurat harus menjangkau titik rawan
Bantuan karhutla adalah dukungan dana pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengurangi risiko api meluas melalui langkah darurat dan pencegahan di daerah rawan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Banpres sebesar Rp200 miliar untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan pada 26 Oktober 2026. Penyaluran ini dibagi dalam dua tahap, menyasar pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang menghadapi kedaruratan. Dasar pembagian tersebut penting: dana darurat kebakaran hutan semestinya mengikuti kebutuhan lapangan, bukan dibagi rata tanpa melihat risiko. Namun, besarnya alokasi belum dengan sendirinya menjamin api cepat terkendali. Ukurannya adalah apakah daerah terdampak bisa mengubah dana menjadi tindakan tepat waktu, memperkuat kesiapan petugas, dan mencegah kebakaran meluas. Karena itu, kecepatan pencairan perlu berjalan beriringan dengan sasaran belanja yang jelas dan pertanggungjawaban terbuka.
Dua tahap, satu tuntutan akuntabilitas
Pada tahap pertama, Rp100 miliar disalurkan kepada Provinsi Sumatera Selatan serta Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Tahap kedua menyalurkan Rp100 miliar kepada 10 kabupaten/kota, termasuk Muara Enim, Palembang, Lahat, dan Prabumulih. Cakupan ini menunjukkan bantuan karhutla Sumsel diarahkan ke sejumlah daerah, dengan status kedaruratan sebagai pertimbangan penyaluran. Pemerintah pusat juga menyebut Banpres sebagai dukungan tambahan di luar dana siap pakai BNPB, anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca dan pengeboman air, serta APBD. Banyaknya sumber dana bisa memperkuat respons, tetapi juga menuntut koordinasi agar kegiatan tidak tumpang tindih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta dana digunakan secara transparan dan akuntabel, serta hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan karhutla. Pengawasan atas penggunaan dana perlu sama seriusnya dengan percepatan penyaluran.
Kanal dan embung menguji keseriusan pencegahan
Muara Enim menerima Rp10 miliar dari tahap kedua untuk penanganan sekaligus pencegahan karhutla. Pemerintah daerah menyebut dana itu akan mendukung pembangunan kanal dan embung di wilayah rawan, terutama Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan. Investasi tersebut memberi strategi penanganan dua horizon: memadamkan api saat darurat dan memperkuat mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang. Langkah ini relevan karena Sungai Rotan dan Gelumbang masih menjadi pekerjaan rumah pengendalian karhutla, sementara kawasan gambut menghadirkan tantangan yang berbeda dari lahan mineral. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Gubernur Sumatera Selatan mengenai dukungan anggaran serta petunjuk teknis penggunaannya. Agar infrastruktur kanal embung menghasilkan manfaat bagi warga dan petugas, pembangunan harus disertai perawatan, pemetaan titik rawan, serta kesiapan operasi. Inilah ujian nyata bagi pencegahan karhutla Indonesia: dana darurat perlu menekan risiko hari ini, sementara infrastruktur mengurangi kerentanan pada musim berikutnya.
