Korupsi Proyek Infrastruktur Daerah: Gejala Sistemik, Bukan Kasus Tunggal
Korupsi proyek infrastruktur daerah adalah praktik penyelewengan dana publik dalam pembangunan fasilitas dasar seperti air bersih, pasar, dan sarana ekonomi, yang dilakukan melalui manipulasi kontrak, laporan progres fisik, serta penyalahgunaan kewenangan pejabat anggaran, sehingga proyek tidak mencapai mutu dan volume yang seharusnya meski anggaran telah dicairkan penuh. Kasus penetapan dan penahanan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhamad Marasabessy, dalam proyek air bersih Pulau Haruku menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar ulah kontraktor nakal, tetapi melibatkan pejabat kunci sebagai Pengguna Anggaran. Penegakan hukum yang kini menyasar pimpinan dinas memberi sinyal eskalasi, namun sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan proyek daerah ketika otoritas teknis dan finansial terkonsentrasi di sedikit tangan tanpa kontrol yang memadai.
Kasus Air Bersih Haruku: Dana Pemulihan Ekonomi yang Diselewengkan
Penahanan Muhamad Marasabessy sebagai tersangka korupsi proyek sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku menampar logika pemulihan ekonomi. Proyek bernilai pagu Rp13 miliar dengan kontrak Rp12.483.909.000 ini dibiayai dari pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur melalui skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana yang seharusnya menjadi penyangga publik di masa krisis malah berujung pada dugaan penyelewengan yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp3,83 miliar berdasarkan audit BPKP. "Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ... ditemukan kerugian sebesar Rp3.833.908.869,11," demikian hasil resmi audit. Fakta bahwa pejabat PUPR ditahan sebagai KPA memperlihatkan betapa rentannya skema pendanaan khusus ketika pengawasan proyek daerah tidak dibarengi mekanisme kontrol atas pengguna anggaran yang kuat dan independen.
TPI Goto: Rekayasa Progres Fisik dan Dokumen untuk Menguras Anggaran
Pola serupa muncul dalam dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto di Tidore Kepulauan, dengan nilai kontrak Rp2.921.940.000. Di sini, kerusakan pengawasan proyek daerah terlihat telanjang: progres fisik hanya 46,488 persen saat kontrak berakhir, namun dokumen resmi menyatakan pekerjaan selesai 100 persen dan pembayaran dicairkan penuh. Menurut hasil audit BPK, kerugian keuangan negara mencapai Rp779.504.088,65, termasuk Rp65 juta untuk perencanaan dan pengawasan yang tidak digunakan sesuai peruntukan. "Hingga masa kontrak berakhir ... pembangunan TPI Goto baru mencapai 46,488 persen ... namun berita acara serah terima menyatakan selesai seluruhnya," ungkap temuan penyidik. Skema pinjam bendera, akta kuasa yang dipersoalkan, hingga pengabaian pemeriksaan fisik lapangan menunjukkan pengawasan yang nyaris simbolik—cukup tanda tangan dan berkas, tanpa realitas di lapangan.
Peran Kejaksaan dan Audit: Penegakan Hukum Naik Kelas, Pengawasan Masih Tertinggal
Dalam kedua perkara, kejaksaan menjadikan minimal dua alat bukti dan hasil audit sebagai dasar penetapan tersangka, sebuah langkah penting dalam menajamkan penegakan hukum terhadap korupsi proyek infrastruktur. Kejati Maluku kini menangani tujuh tersangka pada kasus air bersih Haruku, sedangkan Kejari Tidore menahan dua tersangka dalam perkara TPI Goto dan masih menelusuri kemungkinan penelusuran aset. Meski demikian, pola kejahatan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal dinas dan verifikasi teknis di lapangan baru aktif ketika kasus sudah membesar dan masuk ranah pidana. Audit BPKP dan BPK bekerja seperti rem darurat, bukan sabuk pengaman yang mencegah kecelakaan sejak awal. Penegakan hukum mungkin naik kelas, tetapi selama pengawasan proyek daerah tidak diperkuat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima fisik, praktik penyelewengan dana publik akan selalu menemukan celah baru.
Dari Hukuman ke Reformasi: Mengubah Pola Korupsi Jadi Pola Pengawasan
Penahanan pejabat PUPR dan eks kepala dinas kelautan dalam dua proyek ini seharusnya dibaca sebagai alarm keras, bukan akhir cerita. Korupsi proyek infrastruktur daerah terbukti melibatkan kombinasi otoritas anggaran, kelemahan pengawasan teknis, dan manipulasi dokumen—sebuah pola yang akan berulang jika struktur pengawasan tidak dirombak. Tanpa perubahan, PEN, APBD, dan skema pinjaman lain akan tetap menjadi sumber daya yang mudah dikuras lewat laporan fiktif dan progres palsu. Reformasi mesti mengarah pada transparansi real-time progres fisik, kewajiban pemeriksaan lapangan sebelum pembayaran, serta pembatasan kuasa tunggal pada KPA dan PPK. Kesimpulannya, menahan pelaku penting, tetapi lebih penting lagi adalah memenjarakan pola korupsi itu sendiri melalui pengawasan proyek daerah yang ketat, partisipatif, dan tidak bisa dinegosiasikan.
