Sidang Korupsi Proyek Waterfront City Samosir: Bukan Sekadar Perkara Individual
Sidang korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele di Kabupaten Samosir adalah persidangan tindak pidana korupsi pejabat terkait pengelolaan dan pengawasan proyek infrastruktur yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri, yang kini menyorot bagaimana mekanisme pengawasan proyek infrastruktur berjalan, siapa menanggung tanggung jawab pada tiap tahapan, dan sejauh mana sistem dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Sidang korupsi proyek ini kembali digelar di pengadilan tipikor Medan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, menghadapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Enda Simakasura Ketaren dan General Manager PT Yodya Karya Edwin Tresnan Nugraha sebagai terdakwa. Fakta-fakta yang mengemuka mengindikasikan bahwa persoalan bukan saja dugaan penyimpangan, tetapi juga rapuhnya rantai pengawasan dan kejelasan pertanggungjawaban. Pengadilan bukan hanya menilai siapa bersalah, melainkan sedang memeriksa apakah sistem pengawasan proyek infrastruktur itu sendiri layak dipercaya.
Mantan PPK yang Mengaku Hanya Meneruskan: Warisan Keputusan dan Tanggung Jawab
Pengakuan mantan PPK Akhiatul Akbar bahwa ia "hanya meneruskan pekerjaan yang belum selesai" adalah titik krusial dalam membaca dinamika tanggung jawab pejabat publik. Ia menegaskan pekerjaan yang ia tangani merupakan kelanjutan dari komitmen yang sebelumnya dipegang terdakwa Enda Simakasura Ketaren sebagai PPK Kementerian PUPR. Di atas kertas, suksesi PPK tampak administratif: kontrak sudah berjalan, struktur kerja sudah terbentuk, dan pejabat baru sekadar melanjutkan. Namun dalam logika tindak pidana korupsi pejabat, argumen “pewaris pekerjaan” tidak otomatis membebaskan seseorang dari kewajiban memastikan kelayakan teknis dan administrasi. Fakta bahwa Akhiatul bahkan diminta mendampingi tim ahli kejaksaan ketika meninjau lokasi Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele menunjukkan posisi PPK pengganti tetap berada di jantung pengambilan keputusan teknis dan pembenaran administratif. Warisan kebijakan tidak boleh menjadi selimut yang menutupi kewajiban kritis terhadap kontrak dan kualitas pekerjaan.
Pengawasan Berjenjang: Teori Rapi, Praktik Penuh Celah
Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dwiatma Singgih Rahardja menggambarkan model pengawasan proyek infrastruktur yang tampak tertata: setiap pekerjaan diperiksa dulu oleh konsultan manajemen konstruksi sebelum naik ke PPK dan KPA, sementara KPA berperan mengendalikan administrasi dan mengawasi pelaksanaan sesuai ketentuan. Secara teori, rantai pengawasan berjenjang ini seharusnya menutup peluang penyimpangan, terutama dalam proyek besar seperti waterfront city samosir yang didanai pinjaman luar negeri. Namun angka-angka yang muncul di persidangan mengungkap celah yang mengkhawatirkan: jaminan pemeliharaan sekitar Rp8 miliar dan pengembalian dana Rp14 miliar oleh Hutama Karya dipertanyakan, sementara denda keterlambatan sekitar Rp6 miliar tidak dipotong melalui sistem pembayaran termin karena alasan teknis. "Majelis hakim mempertanyakan perbedaan antara temuan BPK sekitar Rp147 juta dan angka sekitar Rp13 miliar yang muncul dalam proses penanganan perkara," menunjukkan bahwa meski mekanisme pengawasan proyek infrastruktur tampak kuat di atas kertas, konsistensi antar lembaga dan efektivitas eksekusi masih lemah. Ketika pengawasan lebih administratif daripada substantif, jarak antara kerangka dan praktik menjadi ruang tumbuh bagi persoalan hukum.
Tidak Ada Aliran Dana? Menguji Unsur Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi Pejabat
Di sisi lain, pembelaan penasihat hukum Enda Simakasura berupaya memindahkan fokus dari kerangka kerugian negara ke unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dua saksi dari PT Bethesda Mandiri menyatakan perusahaan mereka maupun PT Hutama Karya tidak memperoleh keuntungan dari proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Tahun Anggaran 2022. Penasihat hukum menafsirkan keterangan ini sebagai serangan langsung ke jantung dakwaan: “Kalau tidak ada yang diuntungkan, unsur menguntungkan orang lain atau diri sendiri sudah runtuh.” Mereka juga menegaskan belum ada bukti aliran dana kepada Enda Simakasura Ketaren dan meluruskan bahwa uang Rp400 juta yang disebut di persidangan merupakan transaksi pinjam-meminjam internal dua pihak perusahaan, bukan hasil proyek. Pendekatan ini memaksa publik menimbang ulang: apakah tindak pidana korupsi pejabat hanya layak disebut terjadi bila ada bukti eksplisit aliran dana ke individu, ataukah kerugian negara yang besar akibat keputusan dan kelalaian struktural sudah cukup menjadi bukti korupsi kebijakan?
Pelajaran dari Waterfront City Samosir: Menata Ulang Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Sidang yang akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi lain pada tanggal berikutnya menegaskan bahwa kasus ini belum selesai, baik secara hukum maupun secara moral. Persoalan waterfront city samosir membuka luka lama: proyek infrastruktur besar sering berjalan di atas mekanisme pengawasan yang berlapis tetapi saling menyalahkan ketika masalah muncul. PPK pengganti mengaku hanya meneruskan, KPA menjabarkan pengawasan berjenjang, auditor menghasilkan angka berbeda, dan penasihat hukum menolak unsur “menguntungkan” karena tidak ada aliran dana ke terdakwa. Pada titik ini, yang lebih mendesak dari sekadar mencari kambing hitam adalah menata ulang sistem: memperjelas tanggung jawab tiap pejabat pada setiap fase proyek, memastikan pengawasan proyek infrastruktur tidak berhenti di dokumen, dan menyinkronkan hasil audit berbagai lembaga agar tidak menciptakan zona abu-abu. Tanpa reformasi itu, setiap sidang korupsi proyek hanya akan mengulang pola yang sama: sistem dibiarkan cacat, sementara individu bergantian duduk di kursi terdakwa.
