Pohon ditebang, ruang belajar ikut bergolak
Penebangan pohon sekolah adalah perubahan lingkungan belajar yang semestinya mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan, dan suara orang-orang yang menggunakannya setiap hari. Di SMAN 1 Simpang Ulim, keputusan memangkas pepohonan berusia belasan tahun justru memicu demonstrasi dan mogok belajar siswa pada Jumat, 23 Oktober 2026; video aksi itu kemudian beredar luas di media sosial.
Bagi siswa, hilangnya pohon peneduh bukan perkara kosmetik: pepohonan yang diperkirakan berusia 10–15 tahun selama ini membuat lingkungan sekolah terasa nyaman. Protes siswa SMA itu menandakan bahwa dampak kebijakan dirasakan langsung oleh mereka, sementara kegiatan belajar turut terganggu. Ketika sebuah keputusan tentang halaman sekolah berujung pada mogok belajar, persoalannya sudah melampaui soal pohon; kepercayaan dan cara pimpinan mendengar warga sekolah ikut dipertaruhkan.
Alasan penataan belum menjawab soal musyawarah
Kepala sekolah Laina Fariyani menjelaskan penebangan sebagai bagian dari penataan kawasan, dengan pertimbangan infrastruktur, kebersihan, keselamatan, dan rencana penghijauan. Menurutnya, akar dapat merusak lantai, daun menambah beban kebersihan, cabang berisiko mengganggu jaringan listrik, dan akar di dekat parit berpotensi menghambat aliran air saat hujan. Ia juga menyebut arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
Alasan teknis itu patut diperiksa, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk menjelaskan prosesnya. Seorang guru menyebut tidak ada musyawarah dengan kepala sekolah sebelum penebangan; alumni juga menyampaikan keberatan melalui Instagram. OSIS turut mempertanyakan penebangan pohon dan penimbunan kolam. Sejumlah alumni menggambarkan pohon-pohon itu sebagai bagian dari ciri khas sekolah yang asri. Beda antara keputusan yang punya alasan dan keputusan yang memperoleh kepercayaan warga sekolah terletak pada keterbukaan serta kesempatan untuk didengar.
Protes membuka persoalan tata kelola
Perselisihan kemudian melebar dari lingkungan sekolah ke hubungan pimpinan dengan guru. Praktisi pendidikan Tabrani Yunis menilai demonstrasi siswa dan protes guru sebagai peringatan serius tentang tata kelola sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dengan warga sekolah. Ia mempertanyakan mengapa perubahan sebesar itu tidak lebih dahulu dibicarakan dengan dewan guru, komite sekolah, dan perwakilan siswa melalui OSIS.
Di media sosial juga beredar tudingan bahwa seorang guru mendapat ancaman dan dimaki setelah mempertanyakan kebijakan. Namun, laporan yang tersedia menyebut dugaan tersebut belum terkonfirmasi secara langsung; karena itu, tuduhan tidak patut diperlakukan sebagai fakta. Yang sudah jelas ialah adanya keberatan tentang ketiadaan musyawarah dan rekaman pertemuan yang memuat keluhan guru mengenai komunikasi. Evaluasi yang adil perlu memeriksa kedua hal itu tanpa mendahului hasil klarifikasi.
Penunjukan Plh menjadi awal, bukan penyelesaian
Pada Minggu, 25 Oktober 2026, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur, Rahmatsah Putra, menunjuk pelaksana harian kepala SMAN 1 Simpang Ulim. Penunjukan itu dimaksudkan untuk memulihkan kegiatan belajar sekaligus memberi ruang bagi evaluasi, sementara prioritas dinas adalah menjaga hak siswa untuk belajar dalam suasana aman dan kondusif. Perubahan kepemimpinan sementara menunjukkan bahwa rangkaian protes telah membawa dampak administratif, tetapi belum dengan sendirinya menjawab keberatan warga sekolah.
Sekolah dan Dinas Pendidikan Aceh merencanakan penghijauan kembali dengan tanaman baru yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur. Kepala sekolah sebelumnya menyebut pilihan seperti mangga, kelapa, sawo, dan rambutan, serta kemungkinan memanfaatkan area yang dibersihkan untuk fasilitas olahraga. Rencana itu perlu disertai penjelasan terbuka dan pelibatan guru, siswa, serta komite. Kesimpulannya, pemulihan bukan hanya menanam pohon pengganti atau memastikan kelas kembali berjalan; tata kelola yang baik menuntut musyawarah sebelum keputusan yang mengubah ruang bersama dibuat.
