Sekolah Rakyat: Dari Akses Pendidikan ke Agenda Tata Kelola
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang menampung anak-anak dari keluarga prasejahtera tanpa seleksi akademik, menyatukan layanan pendidikan dan pendampingan sosial di berbagai titik, dan kini memasuki tahun pertama operasional dengan fokus baru pada perbaikan tata kelola, pengawasan internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik. Dalam satu tahun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai proses pembelajaran secara umum berjalan baik. Namun, keberhasilan program ini tidak boleh diukur dari rasa puas pemerintah semata, melainkan dari seberapa rapi Sekolah Rakyat tata kelola-nya dan seberapa kuat pengawasan pendidikan internal yang melindungi puluhan ribu siswa rentan. Program ini sudah melampaui fase perkenalan; kini saatnya berani mengakui kekurangan dan menjadikannya agenda pembenahan yang terukur, bukan sekadar janji evaluasi tahunan.
44 Ribu Siswa: Angka Besar yang Menuntut Pengawasan Ketat
Dalam arahannya, Gus Ipul memaparkan bahwa Sekolah Rakyat telah menampung lebih dari 44.000 siswa prasejahtera di 182 titik. Dari jumlah itu, 93 titik sudah memakai gedung permanen, sementara sisanya masih menumpang di fasilitas sementara sambil menunggu pembangunan selesai. Secara sosial, ini lompatan besar: anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2—kelompok paling tidak mampu—mendapat akses ke program pendidikan yang dirancang khusus untuk mereka. Namun skala ini juga membawa risiko. Tanpa pengawasan pendidikan internal yang kuat, program pendidikan gratis sekalipun bisa berubah menjadi sekadar penampungan massal. Di titik inilah tata kelola menjadi penentu: bagaimana memastikan standar layanan di 182 lokasi tidak bergantung pada kebetulan kualitas kepala sekolah atau guru, melainkan pada sistem yang jelas, terukur, dan diawasi.
Data, Evaluasi, dan Lubang dalam Pengawasan Internal
Kementerian Sosial mulai membangun fondasi Sekolah Rakyat tata kelola melalui penguatan sistem data. Pelatihan Operator Data Sekolah Rakyat digelar untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Data ini menjadi dasar evaluasi, pemantauan, dan pengambilan keputusan, sekaligus panduan agar pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak. Di atas kertas, ini langkah tepat: pengawasan pendidikan internal yang baik selalu bertumpu pada data. Namun pertanyaannya, apakah data hanya berhenti sebagai laporan ke pusat, atau benar-benar memicu koreksi cepat di lapangan? Tanpa mekanisme umpan balik yang tegas—misalnya standar respon ketika ada indikasi kekerasan, kelalaian, atau ketidakhadiran guru—data berisiko menjadi arsip, bukan alat perlindungan. Penguatan operator harus diikuti keberanian mengambil tindakan ketika angka menunjukkan masalah.
Krisis SDM Guru dan Peran Kunci Wali Asrama–Wali Asuh
Gus Ipul mengakui masih banyak kekurangan, terutama tenaga pendidik: guru, wali asrama, dan wali asuh. Kementerian Sosial menyatakan terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tersebut. Di Sekolah Rakyat, mereka bukan sekadar pengajar, tetapi orang tua pengganti, teladan, dan pembimbing moral bagi siswa yang datang dari latar belakang sosial, budaya, dan pola asuh yang sangat beragam. Di sinilah peningkatan SDM guru menjadi isu utama, bukan pelengkap. Tanpa pelatihan pedagogi dan psikososial yang memadai, guru dan wali asrama akan kewalahan menghadapi trauma, kebiasaan, dan kesenjangan akademik siswa. Komitmen menambah jumlah guru penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah strategi peningkatan SDM guru yang sistematis: rekrutmen selektif, pelatihan berkelanjutan, supervisi rutin, dan dukungan psikologis bagi pendidik itu sendiri.
Dari Janji Perbaikan ke Agenda Reformasi Tata Kelola
Dalam kunjungan evaluasi ke salah satu Sekolah Rakyat Terintegrasi, Gus Ipul menegaskan komitmen untuk terus membenahi tata kelola, pengawasan, serta mencukupi kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah juga menyatakan akan terus memenuhi kebutuhan SDM dan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pernyataan ini penting, tetapi publik berhak menagih bentuk konkretnya: standar nasional pengawasan pendidikan internal, indikator mutu yang transparan, dan laporan berkala tentang peningkatan SDM guru. Program pendidikan gratis yang menyasar keluarga paling miskin tidak boleh berhenti pada narasi kepedulian. Ia harus menjadi contoh bagaimana negara membangun sistem yang rapi, tegas, dan manusiawi sekaligus. Setelah satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat sudah membuktikan bahwa akses bisa diperluas. Tantangan berikutnya: membuktikan bahwa kualitas dan perlindungan siswa bisa dijaga setara skala program.
