Pengawasan menentukan mutu manfaat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program penyediaan makanan bergizi bagi penerima yang dituju, dengan pelaksanaan yang menghubungkan layanan gizi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan: pangan harus aman, penerima harus tepat, dan prosesnya perlu terbuka. Karena itu, pengawasan program MBG bukan pelengkap administratif, melainkan syarat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada warga.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Bogor, Moeltazam, menyatakan dukungan terhadap MBG sekaligus menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi pengadaan, keamanan pangan, dan pelibatan usaha lokal. Sikap itu tepat: dukungan terhadap program publik tidak seharusnya menutup ruang untuk mengoreksi kekurangan. Kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan keterbukaan penggunaan anggaran harus diuji dalam praktik, bukan hanya dijanjikan. Jika muncul masalah, pemeriksaan dan perbaikan perlu dilakukan agar kesalahan tidak berulang.
Dapur dan rantai pasok membuka peluang
MBG juga membentuk jaringan kerja yang melampaui dapur: pengadaan bahan pangan, pengolahan, perlengkapan, dan pengiriman membuka kebutuhan bagi pekerja serta pemasok. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut sekitar 1,3 juta pekerja dari kelompok masyarakat miskin telah terserap dan 154 ribu pengusaha baru muncul terkait pelaksanaan program. Angka tersebut memberi gambaran besar peluang, tetapi tidak otomatis menjamin manfaat tersebar merata.
Catatan Badan Gizi Nasional pada 22 Mei 2026 menyebut 1,28 juta tenaga kerja terlibat langsung dalam 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Data ini berasal dari waktu dan ukuran pelaporan yang berbeda dari angka yang disampaikan Muhaimin, sehingga tidak semestinya dianggap sebagai angka yang saling menggantikan. Peluang usaha MBG akan lebih berarti bila petani, pedagang, UMKM, dan penyedia jasa setempat mendapat akses pemasok yang terbuka, bukan hanya menjadi penonton belanja program.
Keamanan pangan harus mengikuti skala program
Semakin luas operasi dapur dan distribusi, semakin penting standar keamanan pangan MBG diterapkan secara konsisten. Bahan yang dibeli, cara penyimpanan dan pengolahan, serta pengiriman makanan harus dikelola sebagai satu rangkaian. Rantai pasok yang tertib melindungi penerima sekaligus menjaga agar masalah di satu titik tidak merusak kepercayaan terhadap keseluruhan program. Pengawasan juga perlu memastikan makanan sampai kepada penerima yang tepat; angka produksi atau jumlah dapur saja tidak cukup membuktikan ketepatan sasaran.
Keterbukaan pengadaan dan akses bagi usaha kecil daerah harus berjalan seiring dengan pemeriksaan mutu. Jika standar keamanan longgar demi mempercepat distribusi, manfaat gizi dapat terancam. Sebaliknya, persyaratan yang tidak jelas dapat menutup kesempatan bagi pemasok lokal. Pemerintah perlu menyediakan aturan yang dapat dipahami dan mekanisme tindak lanjut yang nyata, sementara masyarakat perlu saluran untuk menyampaikan temuan. Dengan begitu, pertumbuhan kegiatan ekonomi tidak dibayar dengan turunnya mutu makanan.
Kolaborasi perlu disertai evaluasi
Pengawasan yang efektif bukan tugas pemerintah seorang diri. HMI Cabang Kota Bogor menyatakan siap berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan mengawal MBG melalui kajian, penyampaian aspirasi, serta kritik konstruktif. Keterlibatan mahasiswa dan warga dapat membantu menemukan persoalan di lapangan, tetapi temuan harus ditindaklanjuti secara objektif. Kolaborasi tanpa evaluasi mudah berubah menjadi dukungan simbolis; sebaliknya, pengawasan tanpa ruang kerja sama berisiko berhenti pada kritik.
APBN yang digunakan untuk program ini, menurut Muhaimin, perlu memberi dampak melalui investasi, penciptaan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi. Ukuran keberhasilan yang masuk akal karena itu mencakup dua hal sekaligus: layanan gizi yang aman dan tepat sasaran, serta manfaat ekonomi yang menjangkau pekerja dan usaha setempat. Pengembangan MBG dapat memperluas akses makanan bergizi sekaligus menguatkan kegiatan ekonomi masyarakat, asalkan keterbukaan, standar mutu, dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian dari operasionalnya.
Kesimpulannya, MBG layak didukung bukan dengan mengabaikan risikonya, melainkan dengan memastikan setiap dapur, pengadaan, dan distribusi dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang tegas dan kolaborasi yang terbuka akan membantu manfaat gizi sampai kepada penerima, sementara peluang kerja MBG dan usaha lokal tumbuh secara lebih merata.
