Dari jangkauan menuju mutu
Transformasi MBG 2.0 adalah pembenahan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalihkan perhatian dari luasnya cakupan penerima menuju keamanan makanan, ketepatan sasaran, dan mutu layanan. Pada 20 Oktober 2026, juru bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang dijangkau. “Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa?” ujarnya. Pergeseran ini tepat: program berskala besar hanya layak disebut berhasil jika makanan yang sampai ke anak aman dan pelaksanaannya konsisten. Menurut data BGN, MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, didukung 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan melibatkan 1.027.998 tenaga kerja. Angka sebesar itu membuat standar mutu dan pertanggungjawaban sama pentingnya dengan perluasan layanan.
Keamanan pangan harus terjaga sampai makanan disantap
Inti perubahan ini adalah memastikan keamanan pangan MBG tidak berhenti pada pengolahan di dapur. BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara label pada ompreng mencantumkan batas waktu aman konsumsi untuk mengurangi risiko makanan dimakan setelah melewati batas tersebut. Standar semacam ini penting karena kualitas makanan MBG mencakup bukan hanya kandungan gizi, melainkan juga keamanan selama pengiriman, penyajian, hingga dikonsumsi. Karena itu, pengawasan dapur MBG perlu menjadi praktik rutin yang dapat ditelusuri, bukan sekadar persyaratan administratif. BGN juga memperbarui perjanjian kerja sama agar hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksana lebih jelas. Tata kelola yang tegas akan lebih bermakna jika disertai pemeriksaan lapangan dan tindak lanjut atas temuan.
Masukan publik menjadi alasan pembenahan
Pembenahan MBG 2.0 juga merupakan respons terhadap berbagai masukan masyarakat, yang menurut Tysa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan menaikkan standar pelayanan. Respons ini penting, tetapi kepercayaan publik tidak akan pulih hanya lewat pengumuman kebijakan. BGN perlu menunjukkan bahwa masukan berujung pada perubahan yang dirasakan penerima manfaat, termasuk data sasaran yang lebih tepat dan pelayanan yang sesuai kondisi lapangan. Seiring program meluas, kebutuhan akan pengawasan terukur, pasokan yang efisien, dan standar konsisten juga makin besar. Karena itu, langkah berikutnya semestinya berfokus pada pelaksanaan dan evaluasi yang terbuka: masyarakat perlu dapat melihat bagaimana dapur memenuhi standar dan bagaimana keluhan ditangani. Masukan publik baru benar-benar berguna ketika ada tindak lanjut yang bisa diperiksa.
Uji coba perlu diikuti pengawasan yang konsisten
Perubahan layanan juga mencakup uji coba penyajian prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Model ini memberi peserta didik keleluasaan mengambil porsi sesuai kebutuhan, sehingga berpotensi mengurangi makanan terbuang; alokasi anggaran yang disebut BGN tetap Rp15.000 per porsi. Namun, prasmanan bukan jalan pintas menuju mutu: kebersihan, pengendalian penyajian, dan keamanan makanan harus tetap diawasi. BGN menargetkan pola ini diterapkan di 5.000 SPPG pada akhir 2026, dengan perluasan bertahap berdasarkan evaluasi uji coba. Pendekatan bertahap itu patut dipertahankan. Keberhasilan transformasi MBG 2.0 seharusnya diukur dari standar yang benar-benar dijalankan dan pengalaman penerima manfaat, bukan semata-mata jumlah dapur yang mengadopsi metode baru.
Kesimpulan: mutu harus menjadi ukuran keberhasilan
MBG 2.0 menandai pergeseran yang diperlukan: setelah jangkauan tumbuh besar, keamanan pangan, pengawasan dapur, ketepatan sasaran, dan kualitas layanan harus menjadi tolok ukur utama. Kewajiban SLHS, label batas waktu konsumsi, pembaruan tata kelola, serta evaluasi uji coba memberi arah yang lebih jelas. Namun, kebijakan hanya akan berarti jika diterapkan konsisten di setiap SPPG dan hasilnya dapat dirasakan serta dinilai publik. Kesimpulannya, perluasan tetap penting, tetapi tidak boleh mengalahkan mutu. Program makan bergizi layak dinilai bukan hanya dari berapa banyak penerima yang tercatat, melainkan dari seberapa aman, tepat, dan baik makanan yang benar-benar mereka terima.
