Keamanan Pangan Sekolah: Inti Masalah Program MBG
Keamanan pangan sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk memastikan setiap makanan yang disajikan kepada murid aman dikonsumsi, bebas dari tanda kebusukan, dan diawasi oleh pihak yang kompeten, agar manfaat gizi tidak berubah menjadi risiko kesehatan massal akibat keracunan makanan atau pengelolaan dapur yang lemah.
Pertaruhan utama dalam keamanan pangan sekolah bukan sekadar rasa dan aroma, melainkan siapa yang memegang kendali kontrol kualitas MBG dan dengan alat apa tugas itu dilaksanakan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengimbau guru ikut mencicipi makanan bersama siswa di kelas sebelum menu dibagikan sebagai bentuk kontrol awal kelayakan rasa dan aroma makanan. Imbauan ini muncul setelah sejumlah kasus keracunan terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Dari sini terlihat jelas: negara mengakui ada masalah serius, tetapi solusi yang dipilih masih menempatkan guru di garis depan tanpa kerangka kerja yang matang.
Guru Mencicipi Makanan: Kontrol Kualitas atau Beban Terselubung?
Kebijakan melibatkan guru sebagai penjaga pertama keamanan pangan sekolah tampak pragmatis, tetapi sesungguhnya problematik. Sudaryono meminta guru ikut mencicipi makanan MBG bersama siswa di kelas sebelum menu dibagikan untuk memastikan kelayakan rasa dan aroma. Secara politis, langkah ini menunjukkan respon cepat terhadap kasus keracunan, namun secara praktis menggeser beban teknis ke pundak pendidik.
Dalam praktiknya, keterlibatan guru meluas: mengatur pembagian porsi, memastikan makanan tertata, sampai memantau siswa saat mengonsumsi menu MBG. Situasi tersebut dikhawatirkan mengurangi waktu belajar dan mengaburkan garis tugas antara pendidik dan petugas dapur. Guru bukan tenaga bersertifikat keamanan pangan, tetapi kebijakan ini seolah menempatkan mereka sebagai penyangga terakhir deteksi keracunan makanan. Ketika kemudian muncul pertanyaan soal tanggung jawab hukum bila makanan yang dinyatakan layak ternyata bermasalah, terasa jelas bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya adil. Guru adalah pendidik, bukan tameng administratif bagi sistem keamanan pangan yang belum tertata.
Test Kit di Dapur SPPG: Langkah Maju yang Belum Menyentuh Akar
Berbeda dengan pendekatan mencicipi makanan, opsi penggunaan test kit di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan arah yang lebih ilmiah dalam kontrol kualitas MBG. Sudaryono berencana membuka opsi penggunaan test kit di tiap dapur SPPG sebagai upaya memperkuat pengawasan keamanan pangan dan mencegah kasus keracunan terulang. Rencana ini disampaikan di Kompleks Istana Merdeka pada Senin, 17 Agustus 2026, menandai pengakuan bahwa pengujian kimiawi lebih andal dibanding sekadar indera manusia.
Test kit ini akan dilengkapi bahan kimia untuk mengecek apakah makanan sudah basi atau mengalami perubahan berbahaya sebelum disalurkan kepada penerima manfaat MBG. Sudaryono mencontohkan dapur SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri, yang menggunakan test kit dan hingga kini tidak ditemukan satu pun kasus keracunan. Kutipan penting yang patut digarisbawahi: “Itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan”. Namun, publik tetap berhak mempertanyakan: apakah test kit akan didukung dengan pelatihan, standar operasional, dan audit berkala, atau berhenti sebagai simbol teknologi tanpa kultur keamanan yang kuat?
Teknologi Pendeteksi Busuk dan Trauma Kolektif 353 Murid
Diskusi soal teknologi pendeteksi busuk tidak bisa dipisahkan dari kenyataan pahit: dugaan keracunan MBG di Berastagi, Kabupaten Karo, membuat 353 murid dari lima sekolah harus mendapatkan penanganan medis. Angka ini menggambarkan betapa rapuhnya sistem keamanan pangan sekolah ketika kontrol kualitas MBG tidak memanfaatkan teknologi dengan serius. Rencana memperluas penggunaan test kit untuk pemeriksaan awal makanan di dapur SPPG adalah langkah menuju deteksi keracunan makanan yang lebih sistematis, bukan bergantung pada lidah dan hidung guru.
Test kit yang mampu mendeteksi makanan basi atau perubahan berbahaya adalah bentuk teknologi pendeteksi busuk yang paling dekat dengan dapur sekolah saat ini. Namun perdebatan publik muncul soal efektivitas dan praktiknya: siapa yang membaca hasil, apa yang dilakukan jika ada indikasi bahaya, dan bagaimana akuntabilitas disusun. Tanpa jawaban jelas, teknologi berisiko menjadi proyek alat-alat baru yang tidak mengubah kultur kerja di lapangan. Keamanan pangan sekolah membutuhkan lebih dari sekadar alat; ia menuntut disiplin, prosedur, dan garis komando yang kuat.
Menata Ulang Peran Guru dan Profesional Pangan
Perdebatan publik tentang berbagai metode kontrol kualitas MBG sebetulnya mengarah ke satu titik: penataan peran. Program makan bergizi gratis menyentuh kebutuhan dasar murid, sehingga keamanan makanan semestinya menjadi tanggung jawab utama pihak yang berkompetensi di penyediaan dan keamanan pangan. Pengawasan kualitas makanan idealnya dilakukan tenaga profesional dengan standar keamanan yang jelas, sementara guru berperan memastikan ketertiban pelaksanaan program di sekolah.
Jika guru dipaksa menjadi pengawas teknis dapur, pembagi porsi, hingga penjaga konsumsi di kelas, pendidikan kehilangan fokus. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas belajar, menambah pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan kompetensi utama pendidik adalah langkah yang keliru. Ke depan, kebijakan MBG harus memadukan teknologi pendeteksi busuk, test kit di dapur, dan tenaga profesional keamanan pangan. Guru tetap penting, tetapi sebagai mitra, bukan tameng ketika sistem gagal. Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi murid tidak boleh berubah menjadi beban baru bagi sekolah dan pendidik; keamanan pangan sekolah harus dibangun di atas kejelasan tanggung jawab, bukan kompromi darurat.
