Pengawasan yang menyentuh standar dan tata kelola
Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian pemeriksaan terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari kepatuhan operasional hingga tata kelola pengadaan pangan, agar manfaat program sampai kepada penerima secara layak. Dua langkah yang berlangsung di Penajam Paser Utara (PPU) dan Medan menunjukkan bahwa pengawasan tak cukup berhenti pada dapur yang beroperasi: standar layanan dan cara memperoleh bahan pangan sama-sama menentukan mutu pelaksanaan. Pada Jumat (30/10/2026), Pemkab PPU membahas tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemerintah daerah menyiapkan pemeriksaan lapangan dengan 14 indikator pelaksanaan MBG sebagai tolok ukur. Langkah ini tepat karena ukuran bersama dapat mengubah pengawasan dari pemeriksaan seremonial menjadi dasar penilaian dan perbaikan yang lebih terarah.
Inspeksi daerah: menguji kesesuaian layanan
Bagi Pemkab PPU, inspeksi SPPG berpusat pada apakah operasional dan pelayanan memenuhi ketentuan. Sosialisasi yang diikuti Sekretaris Daerah Tohar bersama perangkat daerah terkait memberi bekal mekanisme pemeriksaan; hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk turun ke lapangan. Jika penilaian menemukan hal yang belum sesuai, hasil inspeksi dapat mendorong perbaikan. Nilai 14 indikator terletak pada kemampuannya memberi kerangka penilaian yang seragam, bukan pada jumlahnya semata. Namun indikator hanya berguna bila temuan ditindaklanjuti dan koordinasi antarperangkat daerah berjalan sesuai kewenangan. Pemkab PPU menyatakan inspeksi sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional. Itu penting, tetapi keberhasilan pengawasan akan terlihat dari perubahan mutu layanan, bukan dari terselenggaranya sosialisasi saja.
KPPU: perhatian pada bahan baku dan persaingan
Sehari setelah pembahasan di PPU, Sabtu (31/10), Komisioner KPPU Rhido Jusmadi dan Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas mengunjungi serta berdiskusi dengan SPPG Dwikora Medan. Tinjauan itu menggali tata kelola operasional, pengadaan bahan baku, dan tantangan pelaksanaan; fokus KPPU lebih dekat pada pasar dan proses pengadaan daripada pemeriksaan kesesuaian layanan daerah. SPPG Dwikora, yang dikelola Yayasan Citra Gizi Sehat, melayani sekitar 2.805 porsi per hari untuk 15 sekolah dan didukung 40 relawan. KPPU menyoroti kerja sama yayasan dengan pemasok, rekomendasi pemasok oleh kepala SPPG, serta peluang memakai bahan pangan lokal dari petani, peternak, dan UMKM. Rhido menilai penyesuaian menu mengikuti kondisi pasar dapat menjaga efisiensi tanpa mengurangi pemenuhan gizi sekaligus meredam tekanan permintaan pada komoditas tertentu.
Dua peran, satu kepentingan penerima manfaat
Perbedaan mandat ini bukan persaingan antarlembaga. Inspeksi Pemkab PPU menggunakan indikator untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan SPPG di wilayahnya, sedangkan KPPU menelaah ekosistem pengadaan agar transparan, efisien, dan kompetitif. Di Dwikora, pembahasan juga mencakup skema pembiayaan Rp15.000 per porsi: Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa tempat. Pelaporan anggaran dilakukan melalui aplikasi pemerintah, sementara keamanan pangan, limbah sisa makanan, dan distribusi prasmanan turut menjadi tantangan. KPPU bukan satu-satunya pengawas aspek operasional: Dinas Ketahanan Pangan, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup juga terlibat sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian peran seperti ini masuk akal, asalkan temuan tidak berhenti di ruang rapat. Pada akhirnya, pengawasan yang baik harus memastikan makanan aman dan bergizi, pelayanan sesuai standar, serta pengadaan tidak menutup kesempatan pemasok lokal.
