Efisiensi harus terlihat pada manfaat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat yang pengeluarannya harus dikelola agar dana publik menjangkau kebutuhan pangan, bukan terserap biaya yang tidak efisien. Dalam 100 hari pembenahan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut efisiensi anggaran mencapai Rp44 triliun melalui penataan penggunaan dana, evaluasi biaya operasional dapur, dan penguatan pengawasan keuangan. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan angka itu dalam kegiatan Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Nilai tersebut penting, tetapi bukan ukuran keberhasilan yang berdiri sendiri: penghematan baru berarti jika mutu makanan dan jangkauan layanan tetap terjaga. Karena itu, BGN menyatakan penyisiran penggunaan anggaran akan berlanjut, termasuk menindaklanjuti temuan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan negara. Pengembalian sekitar Rp160 miliar ke kas negara juga menunjukkan bahwa koreksi atas penggunaan dana harus menjadi bagian dari pengelolaan program, bukan sekadar urusan setelah anggaran dibelanjakan.
Skala belanja pangan menuntut kontrol ketat
Besarnya pengadaan bahan pangan membuat pengawasan belanja pangan harus menyertai setiap tahap pembelian. Berdasarkan keterangan BGN, anggaran per porsi sebesar Rp15.000 mencakup sekitar Rp10.000 untuk bahan makanan. Dengan sekitar 58 juta penerima manfaat setiap hari, belanja bahan baku mencapai Rp580 miliar per hari atau sekitar Rp11,6 triliun dalam 20 hari operasional. Skala ini menempatkan kewajaran harga, mutu, dan keamanan pangan sebagai persoalan inti, bukan pelengkap administrasi. BGN memprioritaskan pengawasan atas beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan ikan. Pemeriksaan perlu memastikan harga tidak menekan petani dan peternak, sementara lonjakan harga komoditas tidak membebani masyarakat. Sistem yang mengejar harga murah tanpa memeriksa asal dan penyimpanan bahan berisiko menghemat biaya dengan mengorbankan kualitas makanan yang diterima peserta.
Tata kelola SPPG menghubungkan rencana dan pelaksanaan
Kerja sama BGN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diarahkan untuk mengembangkan tata kelola belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesepakatan itu disampaikan di Jakarta pada 30 Oktober 2026, dengan tujuan mendorong pengadaan yang transparan, terukur, dan melibatkan pemasok terverifikasi. BGN telah menguji sistem pengadaan di 40 SPPG bersama sekitar 200 pemasok dan berharap penerapannya segera diperluas. Uji coba tersebut patut menjadi dasar perbaikan yang terukur: informasi asal bahan pangan, cara penyimpanan, dan kelayakan pemasok perlu dapat ditelusuri. Langkah ini juga berpotensi memperkuat pemasok lokal tanpa menurunkan standar keamanan. Sebanyak 83,6 persen dari sekitar 80.000 pemasok yang terlibat disebut merupakan pelaku UMKM. Namun, besarnya keterlibatan UMKM akan memberi manfaat luas hanya jika persyaratan mutu dan proses pembelian diterapkan secara jelas dan konsisten.
Penghematan dan pengawasan harus berjalan beriringan
Efisiensi anggaran dan pengawasan pengadaan saling melengkapi. Penyisiran membantu menemukan biaya yang bisa dikurangi dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan; pengawasan belanja pangan memastikan dana yang tetap dibelanjakan menghasilkan bahan yang layak dengan harga wajar. Tanpa kontrol pembelian, penghematan berisiko menjadi dorongan untuk memangkas kualitas. Sebaliknya, pengadaan yang tertib tanpa evaluasi biaya operasional dapat membuat pemborosan terus berulang. Kemendikdasmen juga akan mendukung pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat diberikan kepada peserta didik yang tercatat dalam sistem pendidikan. Bagi keluarga dan siswa, ukuran akhirnya bukan besarnya angka efisiensi, melainkan makanan yang aman dan layanan yang tepat sasaran. BGN perlu melanjutkan penyisiran sekaligus memperluas sistem pengadaan yang dapat diperiksa. Anggaran MBG yang besar hanya dapat dibenarkan bila setiap tahap belanja bisa dipertanggungjawabkan dan manfaat gizinya benar-benar sampai kepada penerima.
