CoC harus menjadi pedoman yang bermakna
Code of Conduct (CoC) adalah pedoman perilaku yang dirundingkan negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk membantu mengelola sengketa Laut China Selatan secara damai, kolaboratif, dan sesuai hukum internasional. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar perundingan ASEAN Tiongkok segera dituntaskan dalam KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada Senin, 16 November 2026. Desakan itu tepat, tetapi nilai kesepakatan tidak diukur dari kecepatan penandatanganannya. CoC harus efektif dan substantif, bukan sekadar pernyataan niat yang menghindari persoalan utama. Prabowo menyebut harapannya agar para pihak menuntaskan pedoman perilaku yang memenuhi kedua syarat tersebut dan sesuai hukum internasional. Tanpa isi yang jelas dan komitmen untuk menjalankannya, kesepakatan berisiko menjadi simbol diplomasi, bukan alat untuk mengurangi ketegangan di laut.

Perdamaian perlu ditopang hukum dan persatuan ASEAN
Tujuan CoC bukan menghapus perbedaan klaim seketika, melainkan mendorong para pihak mengelola perselisihan tanpa eskalasi dan melalui dialog. Karena itu, dorongan Prabowo agar penyelesaian sengketa Laut China Selatan mengedepankan cara damai dan kolaboratif harus berjalan seiring dengan penghormatan pada hukum internasional. Salah satu agenda KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok ialah mempercepat perundingan agar CoC sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Bagi ASEAN, kesatuan dan sentralitas bukan hiasan diplomatik: keduanya diperlukan agar negara-negara anggota dapat berunding dengan suara yang diperhitungkan. Jika prinsip hukum dan peran ASEAN dilemahkan demi mengejar kesepakatan cepat, hasilnya mungkin tidak cukup kuat untuk membangun kepercayaan.

Komitmen politik menjadi ujian berikutnya
Perundingan hanya dapat maju jika seluruh pihak menjaga niat baik politik dalam jangka panjang. Prabowo menilai kemajuan nyata di Laut China Selatan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok, dengan persatuan ASEAN sebagai dasar kerja sama dan sikap saling menghormati. Pernyataan ini menempatkan tanggung jawab pada semua pihak, bukan hanya pada proses diplomatik. Komitmen Tiongkok yang terus terjaga, menurut Prabowo, dapat memperkuat rasa saling percaya dan mendukung masa depan kawasan yang lebih menjanjikan. Langkah berikutnya adalah menerjemahkan dorongan untuk segera menuntaskan perundingan menjadi kemajuan yang nyata, tanpa mengorbankan mutu kesepakatan. Tanpa kemauan politik yang konsisten, tenggat atau seruan percepatan saja tidak akan menyelesaikan kebuntuan.
Dampaknya terasa hingga Laut Natuna Utara
Bagi Indonesia, CoC juga berkaitan dengan perlindungan hak berdaulat di Laut Natuna Utara, yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Indonesia bersama negara-negara ASEAN mendorong penghormatan terhadap batas laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara berdasarkan hukum internasional. Dampak dari aturan yang lebih jelas tidak berhenti pada hubungan antarnegara: kepentingan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah itu juga perlu dijaga. Inilah alasan kesepakatan yang efektif dan substantif lebih penting daripada pencapaian diplomatik di atas kertas. CoC yang menghormati hukum dan dijalankan dengan konsisten dapat membantu memperkuat kepastian serta mengurangi risiko salah paham. Kesimpulannya, desakan Prabowo layak didukung, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemauan politik ASEAN dan Tiongkok untuk mengubah kata-kata menjadi komitmen nyata.






