Dialog penting, tetapi belum cukup
Dialog ASEAN–China adalah jalur diplomasi untuk mencari titik temu, menangani perbedaan, dan menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan melalui konsultasi, bukan konfrontasi. Namun, seruan untuk berdialog akan kehilangan bobot jika tidak disertai langkah nyata membatasi risiko di laut. Dalam pertemuan ASEAN–China ke-29 di Manila, Senin (16/11/2026), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan para pemimpin ASEAN terus mengupayakan kesepakatan dan kerja sama dengan China di tengah ketidakpastian regional dan global. Kedua pihak sepakat mencari titik temu; Perdana Menteri China Li Qiang juga menyerukan penyelesaian perbedaan melalui dialog dan konsultasi demi stabilitas kawasan. Sikap ini patut dipertahankan, tetapi tidak boleh menjadi pengganti kemajuan konkret. Tahun ini menandai 35 tahun hubungan diplomatik dan lima tahun kemitraan strategis komprehensif; ukuran keberhasilannya semestinya bukan hanya pernyataan persahabatan, melainkan kemampuan mencegah sengketa memburuk.
Kode etik yang terus tertunda
Kegagalan menuntaskan kode etik LCS tahun ini bukan kejutan, tetapi tetap menjadi kemunduran. Proses yang berjalan lebih dari dua dekade belum menghasilkan aturan final, meski Filipina, sebagai Ketua ASEAN 2026, semula menargetkan penyelesaian tahun ini. Manila menyebut pembahasan sudah mencapai 80 persen, tetapi persentase itu tidak menjawab pertanyaan terpenting: aturan apa yang akan berlaku dan seberapa kuat daya ikatnya? Banyak unsur utama masih diperdebatkan, termasuk apakah kode etik akan mengikat secara hukum. Negara-negara Asia Tenggara menginginkan dasar yang sejalan dengan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, sementara pandangan mengenai hal itu belum sama. Tanpa kejelasan tersebut, kode etik berisiko menjadi janji pengendalian diri yang tidak cukup untuk menahan tindakan sepihak. Kesepakatan yang lama ditunggu hanya berguna bila menyediakan standar perilaku yang dapat dipahami dan dijalankan semua pihak.
Taruhannya adalah pengelolaan insiden
Kebuntuan ini penting karena klaim maritim China bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kode etik dimaksudkan untuk mencegah eskalasi serta mengelola insiden di laut. Tanpa aturan bersama yang lebih tegas, jalur komunikasi tetap diperlukan, tetapi tidak otomatis mencegah salah perhitungan atau meredakan perselisihan. Ketegangan China–Filipina memperlihatkan risikonya: kedua negara saling menuduh melanggar wilayah, sementara Manila menyebut manuver berbahaya, penggunaan meriam air, dan gangguan terhadap misi pengiriman pasokan. Kebuntuan juga bukan semata soal Beijing. Peneliti Collin Koh menilai perbedaan di antara anggota ASEAN, termasuk tentang cakupan geografis kode etik, ikut memperlambat negosiasi; penyelesaian yang tersisa akan menuntut konsesi besar. Karena itu, persatuan ASEAN bukan pelengkap diplomasi, melainkan syarat agar dialog menghasilkan aturan yang bisa diterima.
Kerja sama perlu berjalan bersama ketegasan
Kemandekan kode etik tidak seharusnya menghentikan kerja sama ASEAN dengan China di bidang lain. Hubungan ekonomi dan kerja sama praktis tetap menjadi penopang, sementara kedua pihak telah menetapkan 2027 sebagai Tahun Kerja Sama AI. Kemitraan semacam itu memberi alasan kuat untuk menjaga komunikasi; tetapi manfaatnya tidak boleh dipakai untuk mengecilkan sengketa maritim atau menunda penyelesaiannya. Singapura akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada 2027 dan mewarisi tugas berat untuk mengamankan kesepakatan kode etik. Artinya, pekerjaan berikutnya bukan sekadar melanjutkan pertemuan, melainkan mempersempit perbedaan tentang daya ikat, dasar hukum, dan cakupan aturan. Kerja sama ASEAN akan lebih berdaya jika berjalan beriringan dengan pembelaan konsisten terhadap hukum internasional dan komitmen menahan diri. Dialog adalah pilihan yang tepat, tetapi hanya kemajuan substantif yang dapat mengubahnya menjadi alat pengelolaan ketegangan.






