Stabilitas bukan lagi pilihan
Stabilitas ASEAN adalah kemampuan negara-negara Asia Tenggara menjaga perdamaian dan kerja sama di tengah perbedaan kepentingan, tekanan geopolitik, serta ancaman yang melintasi batas negara. Ketika dunia terpecah ke dalam blok-blok dengan kepentingan berbeda, kemampuan itu bukan kemewahan diplomatik, melainkan syarat bagi kawasan untuk mempertahankan ruang geraknya. Menteri Pertahanan Nasional Filipina Gilberto C. Teodoro menyampaikan peringatan tersebut saat membuka Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ke-20 di Lapu-Lapu, Cebu, pada 28 Oktober 2026. Ia menilai persatuan internal dapat menentukan keberlangsungan ASEAN di tengah rivalitas yang kian tajam. Klaim itu masuk akal: negara-negara anggota akan lebih rentan terhadap tekanan jika berbicara sendiri-sendiri. Namun, persatuan tak cukup menjadi semboyan. Ia harus tampak dalam penghormatan pada kedaulatan, penolakan terhadap ancaman kekerasan, dan kesediaan menyelesaikan perselisihan secara damai.
Dua konflik, satu ujian bagi kawasan
Ujian itu terlihat jelas dalam sengketa Laut China Selatan dan konflik Thailand Kamboja. Di Laut China Selatan, tumpang tindih klaim atas perairan strategis terus menjadi sumber ketegangan, termasuk antara sejumlah anggota ASEAN dan China. Sementara itu, bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja pada 2025 memanaskan hubungan kedua negara dan memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dari zona konflik. Angka pengungsian itu mengingatkan bahwa sengketa bukan sekadar persoalan peta atau pernyataan resmi: warga biasa menanggung akibat langsungnya. Upaya kedua negara mempertahankan gencatan senjata dan mencari jalan damai patut didukung, begitu pula Tim Pengamat ASEAN yang dibentuk untuk memantau keadaan dan mendorong deeskalasi. Tetapi kehadiran mekanisme regional hanya berarti jika disertai akses, komunikasi, dan kemauan politik untuk menahan diri.
ADMM Plus perlu mengubah dialog menjadi kepercayaan
Pertemuan ADMM Plus di Cebu memberi ASEAN ruang diplomasi pertahanan yang dibutuhkan ketika kepercayaan makin mudah terkikis. Dalam pertemuan ke-13, menteri pertahanan dan perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN serta delapan mitra dialog—Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok—membahas keamanan kawasan dan global. Skala keterlibatan itu memperlihatkan nilai forum, sekaligus risikonya: dialog akan kehilangan daya jika hanya menjadi panggung untuk mengulang posisi masing-masing. Karena itu, seruan Teodoro agar pembicaraan berlangsung dengan saling percaya dan pengertian perlu diterjemahkan menjadi komunikasi rutin, kerja sama praktis, dan mekanisme pengurangan salah perhitungan. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai harus berlaku juga ketika kepentingan anggota berseberangan. ADMM Plus bukan pengganti penyelesaian politik, tetapi dapat membangun kebiasaan berbicara sebelum ketegangan berubah menjadi krisis.
Keamanan juga berarti melindungi kehidupan sehari-hari
Agenda keamanan ASEAN akan timpang jika hanya berpusat pada kekuatan militer. Rantai pasok yang terganggu oleh konflik di luar kawasan, ancaman terhadap infrastruktur bawah laut, serta risiko pada ketahanan pangan dan energi juga memengaruhi kehidupan masyarakat. Kesiapan menghadapi El Niño penting karena perubahan suhu permukaan laut Pasifik dapat memengaruhi ketersediaan pangan, air, listrik, dan konektivitas. Risiko nontradisional seperti perubahan iklim dan bencana beruntun menambah beban pada kawasan yang sudah menghadapi sengketa dan ketegangan politik. Inilah alasan kerja sama pertahanan harus menjangkau keamanan maritim, perlindungan infrastruktur, dan kesiapsiagaan bencana. Pertemuan di Cebu seharusnya dinilai bukan dari banyaknya pernyataan, melainkan dari kemampuan anggota dan mitra mengubah pembicaraan menjadi langkah yang melindungi warga. Stabilitas ASEAN akan semakin penting di dunia yang terfragmentasi; kesimpulannya, dialog dan kepercayaan bukan pelengkap keamanan, melainkan fondasinya.
