CoC bukan sekadar pedoman, melainkan pagar perilaku
Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan adalah pedoman perilaku yang sedang dirundingkan ASEAN dan Tiongkok untuk mengelola situasi di perairan yang dipenuhi klaim maritim tumpang tindih. Presiden Prabowo Subianto meminta perundingan itu segera dituntaskan dalam KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada Senin, 16 November 2026. Desakan tersebut tepat, tetapi kecepatan saja bukan ukuran keberhasilan. CoC harus efektif, substantif, dan selaras dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Tanpa isi yang jelas dan pijakan hukum yang kuat, kesepakatan berisiko menjadi deklarasi yang terdengar menenangkan tetapi tidak cukup membantu ketika ketegangan meningkat. Nilai utamanya bukan pada seremoni penandatanganan, melainkan pada kemampuannya memberi aturan bersama yang dapat dipercaya.

Niat politik menentukan apakah aturan bisa dijalankan
Prabowo menekankan bahwa kemajuan nyata memerlukan niat baik politik yang berkelanjutan dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok, dengan persatuan serta sentralitas ASEAN sebagai landasan dialog. Penekanan ini penting karena perundingan panjang tidak otomatis menghapus perbedaan kepentingan. Ketegangan dipicu klaim yang saling tumpang tindih atas wilayah dan hak maritim. Karena itu, kompromi sesaat tidak cukup: para pihak perlu terus menjaga komitmen, saling menghormati, dan membuka ruang penyelesaian damai. Prabowo juga menyatakan bahwa komitmen Tiongkok yang berkelanjutan dalam proses ini dapat memperkuat rasa saling percaya. Di sinilah ukuran politik CoC akan diuji—apakah semua pihak bersedia menahan tindakan yang memperuncing sengketa dan menerima aturan yang berlaku bersama, bukan hanya ketika situasi sedang tenang.

Natuna membuat taruhannya dekat bagi Indonesia
Indonesia bukan pengklaim kedaulatan atas pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan, tetapi memiliki kepentingan maritim di sekitar Laut Natuna Utara. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, sehingga perundingan CoC menyentuh perlindungan hak berdaulat Indonesia, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Taruhannya bukan hanya hubungan antarpemerintah: nelayan Indonesia bergantung pada akses untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Karena itu, sengketa maritim yang dibiarkan tanpa aturan tepercaya dapat terasa jauh lebih nyata bagi masyarakat pesisir. Bagi Indonesia, mendorong CoC bukan berarti mengaburkan hak nasional demi kompromi. Justru kesepakatan yang tegas dan sesuai hukum internasional dapat membantu menjaga agar dialog regional tidak mengorbankan kepentingan maritim yang sah.
Stabilitas kawasan menuntut hasil, bukan sekadar janji
Laut China Selatan adalah jalur strategis dan ruang hidup bagi kepentingan maritim berbagai negara. CoC yang dijalankan dengan serius dapat membantu membangun kepercayaan, mengelola perbedaan, dan mengurangi risiko eskalasi; karena itu, penyelesaiannya berkaitan langsung dengan stabilitas kawasan. Namun, kesepakatan tidak akan berarti banyak jika rumusannya lemah atau komitmen politiknya cepat surut. Sejarah hubungan ASEAN-Tiongkok selama lebih dari tiga dekade, yang melewati krisis global, pandemi, dan gejolak geopolitik, menunjukkan pentingnya kolaborasi. Pengalaman itu memberi alasan untuk optimistis, tetapi bukan jaminan. Desakan Prabowo sebaiknya dibaca sebagai tuntutan agar dialog menghasilkan aturan yang dapat dipercaya, bukan sekadar dorongan mempercepat jadwal. Kesimpulannya, CoC yang kuat harus berpijak pada hukum internasional, menjaga sentralitas ASEAN, dan memberi perlindungan nyata bagi hak maritim; tanpa itu, stabilitas hanya menjadi harapan.






