Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Code of Conduct Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Sulit?

Code of Conduct Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Sulit?
Minat|Asia Tenggara

Desakan percepatan dan makna aturan

Code of Conduct Laut China Selatan adalah pedoman yang sedang dirundingkan ASEAN dan Tiongkok untuk mengatur perilaku para pihak dan membantu mencegah ketegangan di kawasan melalui prinsip hukum internasional.

Presiden Prabowo Subianto mendesak perundingan itu segera dituntaskan dalam KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada Senin, 16 November 2026. Ia menginginkan kesepakatan yang efektif, substantif, dapat diterima semua pihak, dan selaras dengan UNCLOS 1982. Dorongan ini tepat: pedoman yang hanya mengulang niat baik tanpa aturan yang jelas berisiko memberi kesan kemajuan, sementara sengketa tetap berlangsung.

Bagi Prabowo, penyelesaian damai membutuhkan komitmen politik berkelanjutan. Ia juga menempatkan persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai landasan dialog, disertai kerja sama dan sikap saling menghormati. Prinsip itu penting agar proses tidak berubah menjadi perundingan yang semata-mata ditentukan oleh perbedaan kekuatan antarnegara. Namun, kesepakatan yang benar-benar berguna harus berisi ketentuan yang dapat dijalankan, bukan sekadar bahasa diplomatik yang mudah disepakati tetapi lemah dampaknya.

Code of Conduct Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Sulit?

Dua dekade perundingan, tenggat yang terlewati

Sulitnya menyelesaikan Code of Conduct bukan kejutan. Pembahasan berawal dari Deklarasi Perilaku Para Pihak yang ditandatangani pada November 2002, sedangkan perundingan resmi atas draf CoC dimulai pada 2018. Pada Juli 2023, ASEAN dan Tiongkok menyepakati pedoman percepatan dengan target penyelesaian dalam tiga tahun, yakni pada 2026. Meski begitu, tenggat telah lewat tanpa kesepakatan akhir.

Pada pertengahan November 2026, sekitar 80 persen paragraf draf disebut telah memperoleh persetujuan awal. Angka itu menunjukkan adanya kemajuan, tetapi bukan bukti bahwa bagian paling sulit sudah teratasi. Cakupan geografis aturan dan apakah CoC akan mengikat secara hukum masih menjadi persoalan mendasar. Persentase paragraf yang disepakati kurang bermakna jika ketentuan inti—yang menentukan siapa terikat dan bagaimana aturan ditegakkan—belum jelas.

Karena itu, perundingan diperkirakan berlanjut di bawah kepemimpinan Singapura pada 2027. Risiko utamanya bukan hanya keterlambatan, melainkan kompromi yang melahirkan dokumen lunak tanpa kepastian pelaksanaan. Menyebut target penyelesaian saja tidak cukup; para pihak perlu menunjukkan kesediaan politik untuk menyelesaikan isu yang selama ini menahan proses.

Code of Conduct Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Sulit?

Efektivitas bergantung pada daya ikat

Perbedaan mengenai kekuatan hukum dan penegakan aturan menjelaskan mengapa kesepakatan tetap sulit dicapai. Profesor hukum internasional dan keamanan Douglas Guilfoyle menilai tidak ada perkembangan nyata dalam dialog ASEAN dan Tiongkok. Penilaian tersebut sejalan dengan hambatan yang dilaporkan: Tiongkok menolak CoC yang mengikat, sementara negara-negara kawasan berkepentingan agar aturan memberi kepastian lebih dari sekadar janji untuk menahan diri.

Tuntutan agar CoC sejalan dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982 bukan tambahan teknis. Keselarasan itu menjadi tolok ukur apakah pedoman menghormati hak serta batas maritim yang diatur dalam hukum laut. Tanpa rumusan yang tegas mengenai cakupan dan pelaksanaan, label “efektif dan substantif” akan sulit dibuktikan. ASEAN juga perlu menjaga sentralitasnya tanpa membiarkan konsensus berubah menjadi alasan untuk menghindari pilihan sulit.

Jadi, dorongan Prabowo mendesak, tetapi kecepatan bukan ukuran tunggal keberhasilan. Kesepakatan yang terburu-buru namun tak mengikat dapat memberi rasa aman semu; proses lebih panjang yang menghasilkan pedoman jelas dan sesuai hukum akan lebih berarti. Tantangannya ialah membangun komitmen bersama yang cukup kuat untuk mengubah dialog menjadi aturan yang dapat dipercaya.

Code of Conduct Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Sulit?

Taruhannya terasa bagi masyarakat pesisir

Perundingan ini menyangkut kepentingan nyata, bukan hanya hubungan antarnegara. Kepastian mengenai batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif berkaitan dengan perlindungan hak berdaulat di Laut Natuna Utara, yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Bagi nelayan Indonesia, aturan yang lebih jelas penting agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa ketidakpastian yang terus membayangi.

Prabowo juga mengaitkan rasa saling percaya dengan kerja sama ekonomi ASEAN-Tiongkok. Hubungan yang lebih stabil dapat membantu usaha kecil, industri, dan jaringan produksi merasakan manfaat pertumbuhan kawasan. Namun, kerja sama ekonomi tidak seharusnya menggantikan penyelesaian persoalan hukum maritim. Justru kepastian aturan dapat memperkuat kepercayaan yang dibutuhkan agar kerja sama itu berkelanjutan.

Kesimpulannya, desakan untuk segera menuntaskan Code of Conduct patut didukung, tetapi keberhasilan harus dinilai dari isi dan daya laksananya. ASEAN dan Tiongkok perlu menyepakati cakupan yang jelas, keterikatan yang berarti, serta kesesuaian dengan UNCLOS 1982. Tanpa unsur-unsur itu, tenggat baru hanya akan memperpanjang daftar janji; dengan komitmen politik yang nyata, CoC dapat menjadi pijakan yang lebih kuat bagi perdamaian dan kepastian di Laut China Selatan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!