Pengabdian perlu diimbangi perlindungan nyata
Hak guru adalah jaminan yang memungkinkan pendidik bekerja dengan aman, bermartabat, dan memperoleh dukungan yang layak bagi tugasnya. Karena itu, perlindungan tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis: kesejahteraan, kepastian bantuan, keamanan saat mengajar, dan pengakuan atas profesi harus berjalan bersama. Keluhan guru madrasah diniyah memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara pengabdian dan dukungan yang diterima. Moh. Jufri, pengajar Madrasah Diniyah Miftahus Sudur di Pamekasan, mengatakan belum pernah merasakan bantuan kesejahteraan pemerintah sejak mulai mengajar pada 1995. Pengalaman tersebut bukan sekadar persoalan individu. Ketika pendidik yang membentuk pengetahuan dan karakter generasi muda terus menunggu perhatian, keberlanjutan kegiatan pendidikan ikut dipertaruhkan. Kesejahteraan guru semestinya dipandang sebagai bagian dari mutu pendidikan, bukan urusan tambahan yang dapat ditunda.
Persoalan bantuan operasional mempertegas masalah pemerataan. Madrasah tersebut menerima bantuan pada 2024, tetapi tidak mendapatkannya kembali pada 2025. Bantuan yang terputus-putus menyulitkan lembaga merencanakan kegiatan dan menjaga layanan belajar tetap berjalan. Jufri berharap dukungan berkelanjutan diberikan kepada madrasah diniyah, pesantren, dan Taman Pendidikan Al-Qur’an karena diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Pemerintah patut menetapkan mekanisme bantuan yang jelas dan konsisten, bukan membuat lembaga bergantung pada penerimaan yang tidak pasti. Tanpa kesinambungan, beban menjaga pembelajaran mudah jatuh kepada guru dan pengelola yang sumber dayanya terbatas.
Empat aspek perlindungan tidak boleh berhenti di atas kertas
Dalam sosialisasi peraturan perlindungan guru di Aula Universitas Majalengka pada 7 November 2026, anggota Komisi IV DPRD Majalengka Dhora Darojatin menekankan pentingnya penerapan aturan dan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Guru. Ia menguraikan empat aspek yang perlu dijaga: perlindungan hukum, perlindungan profesi, hak atas kekayaan intelektual, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Cakupan ini penting karena risiko guru tidak terbatas pada ancaman hukum. Martabat profesi, kepemilikan karya seperti buku dan tulisan, serta keamanan lingkungan kerja juga menentukan apakah pendidik dapat menjalankan tugas dengan baik. Pengakuan atas keempat aspek tersebut adalah dasar, tetapi guru membutuhkan saluran pendampingan yang mudah dijangkau saat masalah muncul.
Dhora menyoroti laporan hukum, kekerasan terhadap guru, dan konflik dengan peserta didik sebagai alasan negara perlu hadir melindungi pendidik. Karena itu, gagasan satgas harus disertai mandat, prosedur penanganan, dan akses bantuan yang terang bagi guru. Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, H. Rd. Umar Ma’ruf, menyampaikan bahwa keputusan pembentukan satgas ditargetkan ditetapkan pada akhir November 2026. Target itu perlu diikuti tindakan dan pengawasan, bukan sekadar pengumuman. Perlindungan yang dapat digunakan ketika guru menghadapi persoalan akan lebih berarti daripada regulasi yang tidak diketahui atau tidak punya jalur tindak lanjut.
Kepastian status dan pemerataan dukungan harus berjalan bersama
Tuntutan kesejahteraan juga berkaitan dengan status kerja. Guru sekolah swasta berharap bisa memperoleh status PPPK guru dan tunjangan tanpa harus meninggalkan sekolah tempat mereka mengajar. Aspirasi itu patut dijawab dengan kebijakan yang menjaga kesinambungan layanan sekaligus memberi kepastian kepada pendidik. Namun, rincian tentang usulan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bentuk aturan atau jalur pengangkatannya. Yang jelas, kebijakan status dan tunjangan perlu dirancang agar tidak memaksa guru memilih antara kepastian kerja dan murid yang telah mereka dampingi. Tanpa kejelasan, dedikasi guru swasta berisiko terus dibebani ketidakpastian.
Perhatian pada fasilitas pendidikan juga perlu diteruskan ke dukungan terhadap orang yang mengajar. Dalam peresmian program revitalisasi satuan pendidikan di OKU Timur pada 6 November 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa sekitar 500 guru hadir dalam kegiatan tersebut. Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 145 satuan pendidikan menerima bantuan revitalisasi dengan total sekitar Rp116 miliar. Fajar mendorong sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk memperbaiki kerusakan ringan, agar bangunan tetap terawat dan mendukung pembelajaran. Infrastruktur memang penting, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan guru yang terlindungi dan sejahtera. Dukungan untuk gedung dan dukungan bagi pendidik semestinya menjadi satu kesatuan kebijakan.
Perlindungan harus terasa dalam keseharian guru
Kasus guru madrasah yang lama menanti bantuan, kebutuhan akan satgas perlindungan, dan aspirasi guru swasta menunjukkan masalah yang saling terkait: pengakuan atas hak belum otomatis menjadi dukungan nyata. Pemerintah perlu memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara berkelanjutan, menyediakan mekanisme penanganan persoalan profesi, serta membahas kepastian status dan tunjangan dengan melibatkan guru. Organisasi profesi dan pemerintah daerah juga harus mengawal pelaksanaan kebijakan, termasuk target pembentukan satgas di Majalengka. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya aturan, melainkan apakah guru dapat mengajar dengan aman, memperoleh dukungan yang adil, dan merencanakan masa depan profesinya.
Pada akhirnya, melindungi hak guru berarti menjaga mutu pendidikan dari ruang kelas hingga lembaga yang menopangnya. Kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan dari kesinambungan bantuan, penghormatan terhadap profesi, keamanan kerja, dan kepastian status. Pemerintah perlu mengubah tuntutan yang sudah disuarakan menjadi kebijakan yang konsisten dan dapat diakses. Guru yang terlindungi bukan hanya memperoleh haknya; murid dan masyarakat pun mendapat manfaat dari pendidikan yang lebih stabil.






