Pendidikan anak tak boleh berhenti karena polemik lembaga
Hak pendidikan santri adalah jaminan bagi setiap anak untuk tetap memperoleh pembelajaran, perlindungan, dan kesempatan melanjutkan sekolah meski lembaga tempatnya belajar menghadapi masalah. Prinsip itu menjadi ukuran penting dalam penanganan santri Rumah Tahfiz Hamalatul Quran di Sukoharjo, menyusul penggeledahan yang memicu polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyatakan Kemenag akan mengawal pemulihan kondisi anak-anak sekaligus memastikan hak belajar mereka berlanjut. Sikap ini tepat: persoalan legalitas pengelola tidak boleh dibebankan kepada anak yang bergantung pada orang dewasa dan lembaga pendidikan. Kemenag Jawa Tengah menyatakan akan mendampingi siswa terdampak agar mereka tidak kehilangan kesempatan belajar. Perhatian itu perlu mencakup keadaan psikologis, catatan pendidikan, serta pilihan tempat belajar berikutnya. Janji pendampingan baru bermakna jika diterjemahkan menjadi langkah yang jelas bagi setiap siswa.
Koordinasi harus berujung pada tempat belajar yang pasti
Tanggung jawab kini menuntut kerja lintas instansi, bukan sekadar pernyataan bahwa para santri tidak akan ditelantarkan. Kanwil Kemenag Jawa Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dinas terkait untuk menjamin pendidikan santri tetap berlanjut. Sebagian besar santri masih berada di rumah masing-masing setelah dijemput wali, dan mereka belum kembali ke pondok. Kemenag juga telah berkoordinasi dengan dinas perlindungan anak serta instansi di tingkat provinsi dan Kabupaten Sukoharjo. Jumlah siswa terdampak diperkirakan sekitar 12–15 orang. Angka itu menuntut penanganan per anak: riwayat belajar, dokumen administrasi, kebutuhan keluarga, dan kemungkinan pindah perlu diperiksa satu per satu. Kemenag menyebut pilihan antara kembali ke lembaga atau pindah ke tempat lain masih perlu dibahas, dan belum ada keputusan pemindahan. Karena itu, keluarga membutuhkan informasi berkala dan kepastian langkah berikutnya, bukan spekulasi.
Status tak berizin memperlihatkan celah perlindungan
Rumah Tahfiz Hamalatul Quran tidak tercatat dalam pendataan pesantren Kemenag maupun sistem EMIS dan belum memiliki izin operasional sebagai rumah tahfiz. Keterangan Kemenag juga membedakan lembaga tersebut dari pesantren binaan kementerian karena belum memiliki izin yang diperlukan. Ini bukan alasan untuk mengurangi hak anak; sebaliknya, keadaan tersebut menunjukkan mengapa pemeriksaan kelembagaan dan perlindungan santri harus berjalan bersamaan. Ketidakberadaan data dapat berdampak langsung: siswa yang tidak tercatat dalam EMIS tidak dapat terakomodasi dalam program BOS Pesantren sesuai ketentuan. Maka pendidikan santri Sukoharjo perlu dijaga melalui penelusuran bukti dan riwayat pendidikan, agar kesempatan melanjutkan belajar tidak ikut hilang ketika lembaga bermasalah. Kemenag menyebut siswa tetap berpeluang melanjutkan pendidikan apabila riwayat serta bukti administrasinya dapat ditelusuri. Pemeriksaan izin oleh orang tua juga penting, tetapi tanggung jawab utama atas kesinambungan belajar tetap harus ditangani bersama oleh instansi terkait.
Pendampingan harus menjadi rencana yang terukur
Pendampingan siswa pesantren tidak cukup berhenti pada kunjungan dan koordinasi. Kemenag perlu membantu mengidentifikasi kebutuhan tiap anak, menelusuri dokumen sekolah, lalu menyampaikan pilihan belajar yang realistis kepada wali. Kanwil Kemenag Jawa Tengah menyatakan 15 santri yang sempat dipulangkan atau diamankan akan memperoleh pendampingan hingga difasilitasi pindah ke sekolah atau pesantren resmi. Pernyataan itu memberi arah, tetapi tindak lanjut tetap harus disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kesepakatan keluarga. Pemerintah daerah perlu ikut memastikan perlindungan anak dan akses belajar, terutama bagi santri yang berasal dari luar wilayah. Kemenag juga perlu menjelaskan status pendaftaran secara terbuka tanpa menyamakan persoalan administrasi lembaga dengan kesalahan para siswa. Ukuran keberhasilannya sederhana: setiap anak mengetahui tempat belajar berikutnya, memiliki dokumen yang dibutuhkan, dan tidak tertinggal karena proses antarlembaga berjalan lambat.
Kesimpulannya, jaminan Kemenag bahwa pendidikan santri tetap berlanjut harus dibuktikan melalui pendampingan individual, koordinasi yang konsisten, dan keputusan yang tidak membiarkan anak menunggu tanpa kepastian. Legalitas lembaga penting bagi pengawasan dan mutu pendidikan, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi hak belajar santri. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan janji perlindungan berubah menjadi akses belajar yang nyata.
