Perlindungan harus terasa, bukan sekadar tertulis
Perlindungan guru adalah jaminan atas hak, keselamatan, martabat, dan karya pendidik, disertai mekanisme yang membantu mereka saat menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas profesional. Tanpa mekanisme yang dapat diakses, aturan berisiko berhenti sebagai dokumen, sementara guru tetap harus menghadapi konflik dan ancaman seorang diri. Karena itu, rencana Majalengka membentuk Satgas Perlindungan Guru patut dinilai dari kemampuan memberi pendampingan nyata, bukan hanya dari terbitnya keputusan.
Anggota Komisi IV DPRD Majalengka Dhora Darojatin menguraikan empat ranah hak guru yang perlu dijaga: perlindungan hukum, perlindungan profesi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ia menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Peraturan Perlindungan Guru yang digelar PGRI Kabupaten Majalengka di Aula Universitas Majalengka pada 7 November 2026, di hadapan ratusan guru dari berbagai satuan pendidikan. Luasnya cakupan ini penting: kebutuhan guru tidak berhenti pada bantuan ketika terseret persoalan hukum, tetapi juga mencakup kehormatan profesi, karya, dan kondisi kerja.
Empat ranah hak yang perlu dijaga
Perlindungan hukum diperlukan saat guru menghadapi ancaman kekerasan, intimidasi, atau persoalan hukum terkait tugasnya. Perlindungan profesi menyangkut hak dan martabat pendidik, sedangkan HAKI menjaga karya seperti buku dan tulisan. Ranah keempat, keselamatan dan kesehatan kerja, mengingatkan bahwa keamanan guru di lingkungan kerja juga bagian dari perlindungan, bukan urusan sampingan.
Dhora menyoroti kasus di berbagai daerah ketika guru dilaporkan ke ranah hukum, mengalami kekerasan, atau terlibat konflik dengan peserta didik yang berujung serius. Di sisi lain, sebagian guru di Majalengka masih belum memahami landasan perlindungan yang sudah tersedia. Gabungan risiko dan kesenjangan pengetahuan ini memperlihatkan alasan kebijakan pendidikan harus mencakup sosialisasi sekaligus jalur bantuan yang jelas. Memahami hak adalah langkah awal; mengetahui siapa yang dapat dihubungi ketika masalah muncul adalah ukuran praktis berikutnya.
Satgas sebagai langkah kebijakan daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menargetkan pembentukan Satgas Perlindungan Guru pada akhir November 2026. Kepala Dinas Pendidikan H. Rd. Umar Ma’ruf menyebut pemerintah daerah akan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026. Aturan itu memberi pemerintah daerah waktu 18 bulan sejak 1 Januari 2026 untuk menetapkan pembentukan satgas; Umar menyatakan Majalengka tidak perlu menunggu hingga batas akhir dan berharap keputusan kepala dinas segera ditetapkan.
Satgas direncanakan melibatkan PGRI, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan yang membawahi SMA dan SMK. Dinas Pendidikan kabupaten menangani satuan pendidikan dari kelompok bermain hingga SMP, sehingga koordinasi lintas unsur dibutuhkan untuk menjangkau lingkup yang berbeda. Jika bekerja sebagaimana mestinya, satgas dapat menjadi tempat guru mencari pendampingan terkait persoalan hukum maupun pelaksanaan profesi, sekaligus menghubungkan mereka dengan pihak yang berwenang. Tujuannya agar pendidik dapat bekerja lebih tenang dan fokus menjalankan tanggung jawabnya.
Keberhasilan diukur dari bantuan yang sampai
Target akhir November adalah tenggat administratif yang jelas, tetapi tanggal pembentukan bukan ukuran keberhasilan yang cukup. Satgas perlu memiliki jalur pengaduan yang diketahui guru, pembagian tanggung jawab antaranggota, dan prosedur pendampingan yang dapat dipahami. Sosialisasi juga perlu berlanjut, sebab aturan yang tidak diketahui sulit digunakan saat seorang pendidik menghadapi tekanan atau konflik.
Penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman perlu berjalan seiring dengan kerja satgas: rasa aman seharusnya melindungi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Pada akhirnya, perlindungan guru bukan hak istimewa atau upaya meniadakan akuntabilitas, melainkan prasyarat agar proses pendidikan berjalan adil dan profesional. Majalengka sudah memiliki target serta landasan kebijakan; ujian berikutnya adalah memastikan Satgas Perlindungan Guru menjadi wadah pendampingan yang berfungsi, bukan sekadar memenuhi administrasi.






