Pemulihan pendidikan anak tak boleh menunggu
Hak belajar anak adalah hak untuk tetap memperoleh pendidikan yang aman dan berkelanjutan, termasuk ketika lembaga tempat mereka belajar menghadapi persoalan. Karena itu, pemulihan pendidikan harus berjalan seiring penanganan kasus, bukan menjadi urusan belakangan. Setelah penggeledahan di Rumah Tahfiz Hamalatul Quran di Sukoharjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyatakan Kemenag akan mengawal pemulihan kondisi dan keberlanjutan hak belajar anak-anak di sana. Ia mengatakan lembaga akan mengambil langkah produktif untuk membina dan mengembangkan mereka. Arah ini tepat: anak tidak semestinya menanggung akibat dari persoalan yang melibatkan lembaga atau orang dewasa. Namun, komitmen baru bermakna jika diterjemahkan menjadi akses belajar yang nyata, pendampingan yang sesuai, dan perhatian terhadap kondisi psikologis serta masa depan pendidikan mereka.
Kemenag menyebut perlindungan anak, termasuk menjaga kondisi psikologis dan masa depan pendidikan, sebagai prioritas. Kementerian juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga anak di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Koordinasi itu perlu memastikan setiap anak memiliki jalur belajar yang jelas selama persoalan ditangani. Menjaga hak belajar bukan berarti mengabaikan proses hukum; justru keduanya harus berjalan tanpa menjadikan anak korban ketidakpastian.
Legalitas pesantren adalah bagian dari perlindungan
Kemenag menjelaskan bahwa Rumah Tahfiz Hamalatul Quran bukan pondok pesantren binaannya dan belum memiliki izin operasional pesantren. Lembaga itu juga tidak tercatat dalam Statistik Pesantren maupun sistem EMIS berdasarkan verifikasi Kemenag setempat. Perbedaan status ini penting, tetapi tidak menghapus tanggung jawab untuk memperhatikan anak-anak yang belajar di sana. Kamaruddin menjelaskan bahwa pengakuan sebagai pesantren mensyaratkan prosedur dan unsur kelembagaan, termasuk kiai, masjid, asrama, serta kurikulum pengajaran yang terstandar. Legalitas pesantren bukan sekadar berkas: pencatatan memungkinkan pembinaan, pemantauan, dan jaminan mutu pendidikan dilakukan lebih teratur.
Bagi keluarga, status resmi lembaga berpengaruh pada layanan yang dapat dijangkau. Kemenag Jawa Tengah mengingatkan bahwa lembaga yang belum berizin dan tidak terdaftar di EMIS mungkin tidak dapat mengakses hak atau layanan tertentu, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Pesantren. Karena itu, sebelum mempercayakan pendidikan anak, orang tua sebaiknya memastikan izin operasional dan pendaftaran melalui Kemenag setempat atau kanal informasi resminya. Pemeriksaan tersebut bukan bentuk kecurigaan terhadap semua rumah tahfiz, melainkan langkah wajar untuk mengetahui siapa yang membina, mengawasi, dan menopang pendidikan anak.
Jangan biarkan persoalan lembaga memutus akses belajar
Legalitas membantu negara mengawasi lembaga, tetapi perlindungan pendidikan anak tidak boleh berhenti pada pemeriksaan izin. Saat sebuah lembaga menghadapi persoalan, pihak terkait perlu memastikan anak tetap belajar, mendapat pendampingan, dan tidak kehilangan kesinambungan pendidikannya. Kemenag menyatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga anak-anak di lembaga formal maupun nonformal. Prinsip itu harus menjadi ukuran tindak lanjut: bukan hanya apakah lembaga memenuhi aturan, melainkan juga apakah kebutuhan belajar dan kondisi psikologis anak tertangani.
Kemenag Jawa Tengah juga mendorong pengawasan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas sosial, perlindungan perempuan dan anak, pemerintah desa, serta organisasi dan asosiasi pesantren. Keterlibatan masyarakat penting, tetapi penanganan persoalan sebaiknya mengutamakan dialog dan mekanisme hukum, bukan tindakan yang berisiko merugikan pihak lain. Dengan begitu, pengawasan lembaga dan perlindungan anak dapat berjalan bersama, tanpa mengorbankan proses yang adil.
Ukuran keberhasilan adalah masa depan anak
Peristiwa di Sukoharjo mengingatkan bahwa pendidikan anak memerlukan dua lapis perlindungan: keluarga perlu memeriksa legalitas sebelum memilih lembaga, sementara pemerintah dan masyarakat harus bertindak ketika muncul persoalan. Kemenag menyatakan akan mengawal pemulihan hak belajar anak-anak Rumah Tahfiz Hamalatul Quran dan memperkuat koordinasi pengawasan pesantren. Komitmen tersebut harus dinilai dari keberlanjutan belajar dan keselamatan anak, bukan hanya dari penyelesaian administrasi atau polemik status lembaga.
Pada akhirnya, legalitas pesantren membantu membangun pengawasan dan kepastian layanan, sedangkan perlindungan pendidikan anak menuntut tindakan nyata saat situasi sulit terjadi. Keluarga perlu mencari informasi resmi sebelum mendaftarkan anak; lembaga dan pemangku kepentingan wajib menjaga agar persoalan tidak menutup akses belajar. Anak-anak tetap berhak atas pendidikan dan pendampingan, apa pun status lembaga yang sedang diperiksa.
