Prioritas yang Harus Terasa di Ruang Kelas
Kebijakan pendidikan adalah rangkaian keputusan dan program pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar, meningkatkan mutu pengajaran, serta memastikan layanan sekolah menjangkau murid secara adil. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen menempatkan perluasan akses dan peningkatan mutu sebagai fokus, melalui perbaikan sarana sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta bantuan bagi murid. Arah itu masuk akal: gedung yang layak tidak akan banyak berarti jika guru kekurangan dukungan, sementara perangkat digital tak otomatis memperbaiki pembelajaran. Pemerintah menyatakan program revitalisasi dan pembangunan telah menjangkau 55.451 sekolah sepanjang 2025–2026, berdasarkan data hingga 20 Oktober 2026. Angka tersebut patut dicatat sebagai klaim capaian pemerintah, bukan bukti tunggal bahwa mutu belajar sudah meningkat. Ukuran yang lebih penting bagi keluarga adalah apakah ruang kelas aman, kegiatan belajar berjalan, dan akses pendidikan membaik di daerah yang selama ini tertinggal.
Revitalisasi Sekolah: Jangkauan Besar, Ukurannya Harus Jelas
Revitalisasi sekolah menjadi bagian paling terlihat dari agenda ini karena kondisi bangunan langsung memengaruhi kenyamanan dan kelangsungan belajar. Pemerintah mengklaim program revitalisasi dan pembangunan menjangkau 16.167 satuan pendidikan pada 2025, melampaui target 10.440, dengan penyelesaian pembangunan 99,96 persen. Untuk 2026, pemerintah melaporkan jangkauan 39.284 satuan pendidikan dari target 31.744 hingga 20 Oktober, atau 123,75 persen. Pelaksanaannya memakai skema swakelola dengan dana disalurkan langsung ke sekolah; pemerintah juga menyebut keterlibatan lebih dari 58 ribu UMKM lokal dan sekitar 238 ribu tenaga kerja. Skema ini berpotensi menghubungkan perbaikan fasilitas dengan ekonomi setempat. Namun, jumlah sekolah dan persentase penyelesaian belum menjawab apakah hasil bangunan aman, tahan lama, dan sesuai kebutuhan murid. Pemerintah juga menyebut pemulihan sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencakup 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran.
Digitalisasi dan Empat Fondasi Pendidikan
Digitalisasi sekolah dapat memperluas sumber belajar, tetapi perangkat tanpa listrik, internet, dan pendampingan guru berisiko menjadi inventaris yang jarang dipakai. Kemendikdasmen menyatakan bahwa pada 2025 sebanyak 288.865 sekolah menerima papan interaktif digital beserta perangkat pendukung; pemerintah juga melaporkan penyediaan listrik bagi 2.389 sekolah, internet bagi 8.152 sekolah, serta pendampingan pemanfaatan perangkat untuk 126.097 sekolah. Ini adalah klaim pemerintah yang perlu diikuti ukuran pemakaian dan dampaknya pada proses belajar, bukan berhenti pada jumlah distribusi. Kerangka kebijakan yang dipaparkan Menteri Abdul Mu’ti terdiri atas empat fondasi: infrastruktur fisik, pedagogis, budaya, dan manajerial. Artinya, perbaikan gedung dan teknologi mesti berjalan bersama peningkatan mutu guru dan pembelajaran, pembentukan karakter murid, serta tata kelola yang tidak menambah beban administrasi pendidik. Keempatnya lebih meyakinkan daripada menjadikan pengadaan alat sebagai pengganti pembenahan kelas.
Kesejahteraan Guru dan Tolok Ukur Berikutnya
Kesejahteraan guru bukan pelengkap program, melainkan salah satu prasyarat agar mutu pembelajaran bisa naik. Pemerintah menyebut penerima Tunjangan Profesi Guru non-ASN pada 2026 mencapai 804.788 orang dan penerima Tunjangan Khusus Guru non-ASN sebanyak 31.131 orang. Pemerintah juga mengklaim sejak 2025 TPG bagi guru non-ASN non-inpassing naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan insentif guru non-ASN meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Angka kenaikan ini perlu disampaikan sebagai klaim pemerintah; dampaknya baru bisa dinilai dengan melihat ketepatan penyaluran dan perubahan kondisi kerja guru. Agenda selanjutnya juga menuntut kesinambungan: pemerintah menyebut 20 kabupaten/kota masuk rencana pembangunan sekolah baru, dengan 100 sekolah direncanakan dibangun pada 2027. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dihitung dari sekolah yang direnovasi, perangkat yang dibagikan, atau tunjangan yang diumumkan. Tolok ukur utamanya adalah layanan belajar yang lebih baik dan kesempatan yang makin merata bagi murid.
