CoC harus menjadi pedoman yang bermakna
Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan adalah pedoman perilaku yang sedang dirundingkan ASEAN dan Tiongkok untuk mengatur sikap para pihak di kawasan sengketa, dengan tujuan mendukung stabilitas dan kerja sama. Karena itu, kesepakatan yang efektif dan substantif lebih penting daripada tenggat yang hanya menghasilkan dokumen tanpa daya guna. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar perundingan ASEAN Tiongkok segera dituntaskan saat KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada 16 November 2026. Pesan itu tepat: penundaan panjang berisiko membuat dialog kehilangan bobot, sementara sengketa tetap membutuhkan aturan bersama. Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan isi. Prabowo menegaskan CoC harus sesuai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Ukuran keberhasilan bukan sekadar kesepakatan diumumkan, melainkan apakah pedoman tersebut memberi pegangan yang jelas bagi semua pihak.

Komitmen politik adalah ujian sebenarnya
Dorongan Prabowo ASEAN akan sulit menghasilkan kemajuan jika hanya bergantung pada pernyataan dalam satu pertemuan. Prabowo menilai penyelesaian persoalan Laut China Selatan membutuhkan niat baik politik yang berkelanjutan dari seluruh anggota ASEAN dan Tiongkok. Inilah tantangan utamanya: negara-negara harus menjaga kesediaan untuk berunding sekalipun kepentingan dan posisi mereka tidak selalu sama. Bagi ASEAN, persatuan dan sentralitas bukan hiasan diplomatik, melainkan syarat agar kawasan dapat berbicara dengan suara yang diperhitungkan. Bagi Tiongkok, komitmen yang konsisten terhadap proses perundingan dapat membantu membangun rasa saling percaya. Namun, kepercayaan tidak lahir dari janji saja; ia tumbuh ketika dialog berlanjut dan prinsip hukum dihormati. Tanpa kesinambungan politik, target mempercepat CoC hanya akan menjadi pengulangan seruan yang sama.

Dampaknya terasa hingga Laut Natuna Utara
Bagi Indonesia, CoC bukan agenda diplomatik yang jauh dari kepentingan sehari-hari. Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, sehingga percepatan perundingan dipandang penting untuk memperkuat perlindungan hak berdaulat Indonesia. Kepastian juga berkaitan dengan kepentingan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Itu sebabnya pedoman yang sejalan dengan hukum internasional perlu memberi bobot pada penghormatan terhadap batas laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara. CoC tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh sengketa, tetapi aturan yang disepakati dapat mengurangi ruang bagi salah paham dan membantu menjaga komunikasi. Kepentingan nelayan dan stabilitas kawasan akan lebih terlindungi jika kesepakatan benar-benar dijalankan, bukan sekadar ditandatangani.
Percepatan perlu diikuti langkah nyata
Prabowo menghadiri KTT ASEAN ke-49 di Manila pada 15–17 November 2026, ketika percepatan penyelesaian CoC menjadi salah satu agenda pembahasan kawasan. Tahap berikutnya bukan hanya melanjutkan negosiasi, melainkan menjaga agar setiap pihak tetap berpegang pada dialog, kerja sama, dan hukum internasional. Seruan Prabowo memberi arah, tetapi tidak dapat menggantikan kemauan politik negara-negara yang terlibat. ASEAN perlu mempertahankan kesatuan sikap, sementara Tiongkok perlu menunjukkan komitmen yang konsisten pada proses tersebut. Kesepakatan yang terburu-buru tetapi lemah akan mengecewakan; perundingan tanpa batas waktu yang jelas pun berisiko mengikis kepercayaan. Jalan yang paling masuk akal ialah menuntaskan CoC secepat mungkin tanpa mengorbankan substansi dan prinsip. Kesimpulannya, dorongan Prabowo penting sebagai tekanan diplomatik, tetapi keberhasilan akhirnya ditentukan oleh konsistensi tindakan bersama.






