Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kode Etik Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Tertunda?

Kode Etik Laut China Selatan: Mengapa Kesepakatan Tertunda?
Minat|Asia Tenggara

Aturan bersama untuk mencegah ketegangan

Kode etik Laut China Selatan adalah aturan bersama yang dirundingkan ASEAN dan China untuk mengatur perilaku para pihak di kawasan sengketa, meredam risiko ketegangan, serta berlandaskan hukum internasional. Nilainya tidak terletak pada dokumen yang sekadar selesai, melainkan pada kemampuannya memberi kepastian dan membangun kepercayaan.

Di KTT ASEAN-China ke-29 di Manila pada 16 November 2026, Presiden Prabowo Subianto mendorong penyelesaian negosiasi secara damai dan sesuai hukum internasional. Pesannya tepat: setelah perundingan berlangsung bertahun-tahun, kawasan membutuhkan kemajuan nyata, bukan tenggat baru tanpa komitmen politik yang konsisten.

Dorongan ini juga terkait kepentingan masyarakat. Prabowo mengaitkan kepastian dan kepercayaan dengan kerja sama ekonomi serta perdagangan ASEAN–China, seraya menginginkan manfaat pertumbuhan kawasan menjangkau usaha kecil, industri, dan jaringan produksi. Tanpa stabilitas, manfaat kerja sama akan lebih sulit dirasakan secara luas.

Tantangan bukan sekadar menyelesaikan draf

Perundingan kode etik telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak Deklarasi Perilaku Para Pihak ditandatangani pada 2002; negosiasi teks resmi dimulai pada 2018. Pada 2023, ASEAN dan China menyepakati pedoman percepatan dengan sasaran penyelesaian dalam tiga tahun. Namun, tenggat 2026 berlalu tanpa kesepakatan tuntas.

Sekitar 80 persen paragraf draf telah disepakati sementara, tetapi sisa persoalan justru menyentuh inti efektivitas: cakupan geografis aturan dan apakah kesepakatan akan mengikat secara hukum. Persentase kemajuan itu menggembirakan, tetapi tidak menjamin aturan dapat mencegah tindakan yang memperuncing sengketa Laut China Selatan.

Perundingan akan berlanjut di bawah keketuaan Singapura pada 2027 karena isu-isu mendasar tersebut belum selesai. Artinya, tantangannya bukan hanya merapikan kata-kata, melainkan menemukan rumusan yang dapat diterima para pihak sekaligus cukup tegas untuk menjadi pedoman perilaku.

UNCLOS 1982 harus menjadi ukuran efektivitas

ASEAN mendorong kode etik yang substantif dan efektif serta sejalan dengan UNCLOS 1982, Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Standar ini penting agar kesepakatan tidak berhenti sebagai deklarasi politik yang lentur, tetapi memiliki pijakan hukum internasional yang dapat memperkuat kepastian dan saling menghormati.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr juga menekankan perlunya kepastian hukum bagi kemakmuran dan stabilitas kawasan. Namun, keselarasan dengan UNCLOS saja belum cukup bila cakupan wilayah dan daya ikatnya tetap kabur. Aturan yang tidak jelas berisiko memberi kesan bahwa persoalan telah ditangani, padahal perilaku di lapangan belum memperoleh batas yang disepakati.

Karena itu, dorongan Indonesia agar China terus berkomitmen pada proses ini patut dibaca sebagai tuntutan atas hasil, bukan sekadar dukungan pada dialog. Sentralitas dan persatuan ASEAN perlu dijaga, tetapi keduanya akan lebih bermakna jika menghasilkan ketentuan yang bisa diterapkan dan dipercaya semua pihak.

Kesepakatan yang layak lebih penting daripada tenggat

Kesepakatan kode etik dapat mengurangi ketidakpastian, membantu menjaga stabilitas, dan memperkuat kepercayaan yang menopang kerja sama regional. Manfaat itu pada akhirnya menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil dan jaringan produksi. Karena itu, penyelesaian yang damai bukan tujuan seremonial, melainkan kebutuhan praktis.

Tetapi mengejar tanda tangan dengan mengorbankan substansi akan menjadi jalan pintas yang keliru. Kesepakatan yang tak menjelaskan cakupan atau tak memiliki daya ikat yang disepakati berisiko gagal mengubah perilaku. Kelanjutan negosiasi pada 2027 seharusnya dipakai untuk menuntaskan perbedaan tersebut, bukan mengulang pernyataan komitmen.

Ukuran keberhasilan bukan sekadar tercapainya kesepakatan, melainkan aturan yang efektif, substantif, dan konsisten dengan UNCLOS 1982. Indonesia benar mendesak kemajuan; kini ASEAN dan China perlu membuktikan kemauan politik dengan menyepakati teks yang memberi kepastian nyata bagi kawasan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!