Integrasi data pertanahan: dari jargon digital ke mesin uang daerah
Integrasi data pertanahan adalah proses menghubungkan, menyelaraskan, dan memadukan seluruh informasi mengenai bidang tanah, kepemilikan, nilai tanah, serta objek pajak ke dalam satu sistem informasi pemerintah yang konsisten, sehingga dapat dipakai bersama oleh berbagai perangkat daerah untuk pengambilan keputusan fiskal dan tata ruang yang lebih akurat dan transparan. Dalam konteks pendapatan asli daerah, integrasi ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan strategi fiskal: cara cerdas menemukan potensi pajak tersembunyi tanpa menaikkan tarif pajak daerah. Pemerintah kota yang berani berinvestasi pada portal data terintegrasi membuktikan bahwa kebocoran pajak sering terjadi bukan karena niat buruk wajib pajak, melainkan karena pemerintah bekerja dengan data yang terpisah, saling bertentangan, dan sering kedaluwarsa.
Bekasi: Rp83 triliun yang selama ini ‘tidak terlihat’
Kasus Bekasi menunjukkan betapa mahalnya harga data yang rapi. Pemerintah Kota Bekasi memperkuat sinergi pengelolaan data pertanahan dan perpajakan bersama Kantor Pertanahan melalui Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama teknis yang ditandatangani Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala Kantor Pertanahan Tarbarita Simorangkir pada 9 September 2026. Di tingkat operasional, Kepala Bapenda Muhammad Solikhin dan Tarbarita meneken kerja sama pertukaran data perpajakan berbasis host-to-host. Integrasi teknis ini mencakup penyelarasan Nomor Induk Bidang dengan Nomor Objek Pajak, pemanfaatan Zona Nilai Tanah, hingga peta digital bidang tanah untuk mendongkrak PBB-P2 dan BPHTB sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Hasil awalnya mencengangkan: sinkronisasi ini memunculkan potensi pemetaan penerimaan pajak dan aset daerah hampir Rp83 triliun, angka yang selama ini tersembunyi di balik data yang tidak sinkron.
Datara Tangsel: portal data terintegrasi sebagai kompas kebijakan
Jika Bekasi fokus pada integrasi data pertanahan untuk optimalisasi pajak daerah, Tangerang Selatan menggarap sisi sosial-ekonomi lewat Datara, portal Data Rakyat yang diluncurkan Pemerintah Kota Tangsel sebagai portal data sosial ekonomi terintegrasi untuk mendukung perencanaan hingga evaluasi pembangunan agar lebih tepat sasaran. Asisten Daerah I Chaerudin menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan informasi yang tepat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan Datara dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu. Di dalam Datara, setiap perangkat daerah memasukkan dan mengakses data dalam satu sistem informasi pemerintah sehingga tidak lagi bekerja dengan basis data terpisah. Lebih dari sekadar dashboard, Datara memungkinkan visualisasi, analisis, dan penggunaan data untuk seluruh siklus kebijakan: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, sekaligus menjadi pintu bagi masyarakat untuk memeriksa status bantuan sosial mereka dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi.
Dampak ke warga: dari aset tersembunyi hingga bantuan sosial tepat sasaran
Manfaat integrasi data pertanahan dan portal data terintegrasi tidak berhenti di neraca keuangan pemda. Di Bekasi, integrasi data bidang tanah dan objek pajak meminimalkan ketidaksesuaian informasi, membantu pemerintah menuntaskan hampir 90 persen temuan lembaga audit, dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf, pengadaan tanah fasilitas umum, hingga integrasi tata ruang ke sistem perizinan elektronik (OSS). Ini berarti warga berhadapan dengan birokrasi yang lebih singkat dan kepastian hukum yang lebih kuat. Di Tangsel, Datara membuka akses informasi bagi masyarakat untuk memeriksa status dan riwayat penyaluran bantuan sosial, termasuk mengetahui mereka berada pada desil berapa dan bantuan apa yang pernah diterima. Dengan data sosial ekonomi yang akurat dan satu pintu, pemerintah punya peluang nyata menyalurkan program bantuan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih tepat sasaran, sementara warga mendapatkan transparansi yang selama ini selalu dijanjikan, tetapi jarang diwujudkan.
Menghindari ilusi digital: integrasi data harus diiringi akuntabilitas
Pengalaman Bekasi dan Tangsel memberi satu pelajaran penting: sistem informasi pemerintah yang modern memang dapat membuka potensi ekonomi baru, tetapi hanya jika diiringi disiplin akuntabilitas. Di Bekasi, ruang lingkup kerja sama lima tahun yang mencakup sertifikasi tanah wakaf, pengadaan tanah fasilitas umum, dan integrasi tata ruang ke OSS menunjukkan bahwa integrasi data pertanahan hanyalah langkah awal; tantangan berikutnya adalah menjaga akurasi, memutakhirkan data, dan memastikan semua temuan audit dituntaskan. Di Tangsel, Dinas Kominfo menegaskan bahwa pengembangan Datara adalah bagian dari penguatan ekosistem digital pemerintahan dan mengharuskan kolaborasi antar-OPD untuk menjaga kualitas dan pemutakhiran data. Tanpa komitmen jangka panjang ini, integrasi data berisiko menjadi ilusi digital: sistem terlihat canggih, tetapi kebijakan dan pendapatan asli daerah tetap jalan di tempat.
