Modal daerah harus disertai tujuan dan pengawasan
Penyertaan modal daerah adalah penggunaan anggaran pemerintah untuk menambah modal perusahaan milik daerah, dengan harapan memperkuat usahanya dan mendukung kepentingan pembangunan. Rencana di Riau dan Jawa Barat sama-sama mencantumkan alokasi Rp100 miliar pada 2027, tetapi angka yang sama tidak berarti ruang fiskal atau konteks kebijakannya juga sama. Riau memasukkan dana itu dalam Ranperda APBD 2027 untuk PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Jamkrida Riau. Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan alokasi tersebut dalam rapat paripurna DPRD pada 16 November 2026; penyertaan modal ini menjadi bagian pembiayaan daerah yang telah dibahas bersama DPRD. Dukungan modal BUMD layak dipandang sebagai keputusan investasi publik, bukan cek kosong: pemerintah perlu mengaitkannya dengan tujuan yang jelas dan hasil yang dapat diawasi.

Riau memilih dukungan untuk dua perusahaan
Di Riau, Rp100 miliar diarahkan kepada dua perusahaan dengan peran berbeda: bank daerah berbasis syariah dan perusahaan penjaminan. Pemerintah provinsi menyatakan penyertaan modal itu dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha BUMD serta meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, tujuan tersebut tidak otomatis tercapai hanya karena dana dicantumkan dalam rancangan anggaran. Modal publik perlu diikuti penjelasan tentang penggunaan dana, tolok ukur kinerja, dan pertanggungjawaban perusahaan. Dalam pembahasan APBD 2027, langkah berikutnya adalah memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan dan kepentingan pembangunan daerah, sebagaimana diharapkan pemerintah provinsi. Dengan begitu, penilaian atas kebijakan ini tidak berhenti pada besarnya alokasi, tetapi juga melihat apakah dukungan tersebut menghasilkan kinerja yang terukur dan kontribusi bagi daerah.
Jawa Barat merasionalisasi rencana Sanggabuana
Di Jawa Barat, rencana penyertaan modal untuk holding BUMD Sanggabuana mengalami penyesuaian. Sekretaris Daerah Herman Suryatman mengatakan rencana total yang semula Rp500 miliar dirasionalisasi menjadi Rp400 miliar, dengan alokasi tahun pertama pada 2027 sebesar Rp100 miliar. Angka itu masih harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Barat, sehingga belum tepat diperlakukan sebagai keputusan final. Alasan penyesuaian memberi gambaran lebih jelas tentang prioritas anggaran: Herman mengaitkannya dengan kondisi fiskal yang terganggu karena transfer pusat belum optimal. Pemerintah, katanya, berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan sah lainnya, sementara belanja harus dirasionalisasi. Artinya, rencana modal Sanggabuana tidak berdiri sendiri; besarnya bergantung pada kemampuan daerah menyeimbangkan penerimaan dan belanja.
Angka serupa, tekanan anggaran berbeda
Perbandingan kedua provinsi menunjukkan bahwa angka alokasi yang sama dapat mencerminkan pilihan fiskal yang berbeda. Riau menempatkan Rp100 miliar untuk dua BUMD dalam Ranperda APBD 2027 yang telah dibahas dengan DPRD, sedangkan Jawa Barat merencanakan jumlah yang sama sebagai tahap awal dari rencana Sanggabuana yang totalnya telah dirasionalisasi. Di Jawa Barat, keterbatasan transfer pusat disebut secara langsung sebagai faktor penyesuaian; sumber mengenai Riau menjelaskan tujuan penguatan BUMD, bukan tekanan fiskal serupa. Karena itu, kedua rencana sebaiknya dibandingkan bukan hanya dari nominal, tetapi juga dari kepastian anggaran, kondisi penerimaan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Bagi publik, ukuran keberhasilan penyertaan modal daerah semestinya bukan sekadar dana terserap, melainkan manfaat dan kinerja yang bisa diperiksa.
Kesimpulannya, APBD 2027 memperlihatkan bagaimana ruang fiskal membentuk dukungan terhadap BUMD: satu provinsi menyiapkan alokasi untuk dua perusahaan, sementara provinsi lain menata ulang rencana holding di tengah transfer pusat yang belum optimal. Modal BUMD dapat menjadi instrumen pembangunan, tetapi nilainya hanya dapat dibenarkan jika sejalan dengan kemampuan anggaran dan disertai pengawasan. Rencana Jawa Barat masih menunggu pembahasan DPRD; di Riau, pelaksanaan tetap harus mengikuti aturan serta tujuan yang disepakati.






