Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dua Daerah Menjaga Ruang Fiskal saat Anggaran Menyusut

Dua Daerah Menjaga Ruang Fiskal saat Anggaran Menyusut
Minat|Asia Tenggara

Dua tekanan, satu kebutuhan: memilih belanja

Rasionalisasi anggaran daerah adalah penataan ulang belanja pemerintah agar layanan dan program paling penting tetap berjalan ketika pendapatan menyusut. Bagi pemerintah daerah, ukurannya bukan sekadar seberapa besar pemangkasan, melainkan apakah uang yang tersisa tetap menghasilkan manfaat bagi warga. Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi penurunan kemampuan fiskal yang tajam mulai 2026. APBD-nya sekitar Rp7,9 triliun pada tahun itu, setelah sebelumnya berada di kisaran Rp11 triliun pada 2023, Rp14 triliun pada 2024, dan Rp12,5 triliun pada 2025. Anggaran diproyeksikan turun lagi menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada tahun berikutnya. Payakumbuh menghadapi tekanan yang berbeda: alokasi transfer pemerintah pusat untuk penyusunan APBD 2027 menurun dibanding tahun sebelumnya. Perbedaan pemicu ini menjelaskan mengapa bentuk efisiensi belanja daerah kedua kota tidak sama.

Kukar memangkas biaya yang bisa bergerak

Kukar memilih menekan belanja operasional, bukan mengandalkan pemangkasan menyeluruh tanpa memilah kebutuhan. Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kesepakatan organisasi perangkat daerah, anggaran operasional dipangkas dari Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp400 miliar. Penghematan yang dicapai mencapai Rp700 miliar. Sasarannya mencakup listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum kegiatan pemerintahan, serta alat tulis kantor. Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya lebih dari Rp400 miliar menjadi sekitar Rp200 miliar, sementara alokasi alat tulis kantor dipangkas hingga tersisa sekitar 20 persen dari sebelumnya. Pilihan ini masuk akal karena belanja pegawai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai sekitar 18 ribu ASN merupakan biaya tetap yang relatif sulit dikurangi. Dengan membatasi biaya yang lebih fleksibel, pemerintah berupaya menjaga layanan dan program prioritas agar tetap berjalan.

Dua Daerah Menjaga Ruang Fiskal saat Anggaran Menyusut

Payakumbuh memilih prioritas, bukan sekadar memangkas

Di Payakumbuh, rasionalisasi APBD 2027 berangkat dari penurunan transfer pemerintah pusat. Wali Kota Zulmaeta menegaskan langkah itu dalam rapat paripurna DPRD pada 9 November 2026, setelah persetujuan bersama atas rancangan APBD. Alih-alih hanya memotong pos operasional, pemerintah kota menyaring usulan dan mengutamakan program yang dinilai paling berdampak bagi warga. Pembangunan dan penataan Kawasan Pasar Ibuh tetap diprioritaskan dengan alokasi Rp34 miliar pada 2027. Pemerintah menilai pasar dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan serta mendukung kenyamanan pedagang dan pengunjung. Sebaliknya, pengembangan RSUD ditunda. Penundaan ini membawa biaya kesempatan: perbaikan rumah sakit tidak berjalan pada 2027. Pemerintah berjanji memakai waktu tersebut untuk mematangkan rencana teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, dan skema pembiayaan sebelum mengusulkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Efisiensi harus terlihat dalam hasil

Perbandingan keduanya menunjukkan dua jalan menghadapi ruang fiskal daerah yang menyempit. Kukar menata biaya rutin yang masih bisa disesuaikan, sebab kewajiban pegawai membatasi ruang pemangkasan. Payakumbuh, yang terdampak berkurangnya transfer pusat, membuat pilihan antarkegiatan: pasar tetap berjalan, sementara proyek rumah sakit menunggu. Yang pertama menjaga kapasitas belanja lewat penghematan operasional; yang kedua memusatkan anggaran pada agenda yang dianggap memberi dampak ekonomi langsung. Kedua pendekatan baru layak disebut efisien bila warga dapat merasakan manfaatnya dan pemerintah terbuka mengenai konsekuensi pilihan. Kukar perlu memastikan penghematan tidak melemahkan layanan dasar, sedangkan Payakumbuh harus menjaga agar penundaan RSUD tidak berubah menjadi pembatalan tanpa kepastian. Instruksi agar perangkat daerah menjalankan program sejak dini juga penting untuk mencegah keterlambatan serapan anggaran. Pada akhirnya, disiplin memilih belanja lebih bernilai daripada sekadar mengumumkan pemangkasan: anggaran yang lebih kecil harus menghasilkan layanan dan manfaat yang lebih terarah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!