Pengalihan anggaran belum menghapus ketidakpastian
Gaji PPPK paruh waktu adalah pembayaran bagi pegawai pemerintah berstatus perjanjian kerja yang bekerja dengan skema paruh waktu, dan sumber pembiayaannya kini menjadi soal penting bagi keberlanjutan APBD daerah. Pemerintah Provinsi Banten berencana mengalihkan anggaran pembayaran gaji mereka pada 2027, menyusul rencana pelimpahan kewenangan pembayaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Banten telah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dalam APBD 2027 untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Dari total 18.449 PPPK, sebanyak 4.631 berstatus paruh waktu: 3.151 tenaga teknis, 1.278 guru, dan 202 tenaga kesehatan. Bila pengalihan terlaksana, lebih dari Rp400 miliar berpotensi dialihkan ke program pembangunan. Itu peluang yang berarti, tetapi belum menjadi dana bebas pakai: pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis pusat dan menyiapkan anggaran sebagai langkah berjaga-jaga.
Riau menunjukkan skala beban pegawai
Tekanan anggaran PPPK daerah juga terlihat di sektor pendidikan Riau. Pada 2026, jumlah PPPK di lingkungan pendidikan Pemprov Riau mencapai 12.271 orang. Sebanyak 11.149 berstatus penuh waktu dan 1.122 paruh waktu; tenaga guru mendominasi dengan 9.723 orang, mencakup kedua status tersebut. Angka ini membuat pembahasan APBD untuk PPPK lebih dari sekadar urusan administrasi: setiap keputusan pembiayaan ikut menentukan ruang yang tersisa bagi layanan publik dan pembangunan.
Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa penataan status pegawai harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Sikap itu masuk akal. Pemenuhan hak pegawai perlu berjalan, tetapi kenaikan belanja rutin yang tidak diimbangi sumber pendanaan yang jelas dapat mempersempit kemampuan daerah membiayai kebutuhan masyarakat. Risiko ini terutama penting ketika jumlah PPPK tenaga pendidikan begitu besar dan perubahan kebijakan dapat berdampak langsung pada kebutuhan belanja.
Perubahan status perlu disertai kepastian pembiayaan
Rencana mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menambah pertanyaan fiskal. Riau menyatakan perubahan status—termasuk kemungkinan PPPK penuh waktu menjadi PNS—harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pemerintah pusat serta memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Perubahan status bukan sekadar keputusan kepegawaian: daerah harus mengetahui siapa yang membayar, kapan kewajiban berlaku, dan bagaimana kebutuhan itu berdampingan dengan anggaran pelayanan.
Di Banten, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan pembayaran dapat beralih ke pusat jika petunjuk pelaksanaan dan teknis tersedia. Namun Sekda Deden Apriandhi Hartawan menyebut gaji PPPK paruh waktu tetap dimasukkan dalam APBD 2027 karena petunjuk teknis belum diterima. Pembahasan bersama perangkat daerah masih berjalan; pergeseran anggaran dapat ditempuh melalui perubahan APBD. Sikap hati-hati ini tepat, sebab penghematan yang baru berupa rencana tak boleh dijadikan dasar memangkas alokasi sebelum mekanismenya jelas.
Keseimbangan APBD harus menjadi ukuran
Daerah sebaiknya tidak dipaksa memilih antara membayar pegawai dan menjaga mutu pelayanan. Pemerintah pusat perlu segera memberi kepastian tentang pengalihan pembayaran, sementara pemda harus menghitung dampak perubahan status terhadap belanja jangka menengah. Tanpa kepastian itu, anggaran PPPK daerah akan terus disusun dalam keadaan serba mungkin: tetap disediakan untuk berjaga-jaga, tetapi belum tentu menjadi tanggungan daerah.
Pengalihan lebih dari Rp400 miliar yang mungkin dilakukan Banten dapat membuka ruang bagi pembangunan, tetapi manfaatnya baru nyata jika pendanaan gaji benar-benar berpindah dan tidak diikuti pengurangan transfer yang membebani daerah. Riau, dengan 12.271 PPPK pendidikan, memperlihatkan mengapa rencana perubahan status harus dihitung bersama kemampuan APBD dan kebutuhan warga. Kesimpulannya, penguatan kesejahteraan pegawai penting, tetapi kebijakan yang sehat harus memastikan sumber pembayaran jelas agar belanja pegawai tidak mengorbankan pelayanan publik.
