Modal daerah harus dibuktikan lewat hasil
Modal BUMD daerah adalah dana pemerintah daerah yang disertakan ke perusahaan milik daerah untuk memperkuat usaha, layanan publik, dan kontribusinya bagi perekonomian setempat. Karena berasal dari anggaran publik, penyertaan itu layak dinilai bukan hanya dari besarnya dana, tetapi juga dari manfaat yang dapat ditunjukkan.
Rencana tiga daerah memperlihatkan pendekatan yang berbeda. Riau mencantumkan Rp100 miliar untuk BRK Syariah dan Jamkrida dalam Ranperda APBD 2027; Grobogan merencanakan Rp2,6 miliar bagi tiga BUMD; sedangkan Jawa Barat menyiapkan Rp100 miliar sebagai alokasi awal bagi holding BUMD Sanggabuana setelah rencana totalnya dirasionalisasi. Perbedaan skala itu tidak otomatis menunjukkan mana yang lebih baik: kebutuhan usaha, tujuan layanan, dan kemampuan fiskal harus menjadi ukuran. Tanpa sasaran dan pengawasan yang jelas, penyertaan modal BUMD berisiko berhenti sebagai pos anggaran, bukan investasi yang menghasilkan nilai bagi warga.
Riau memilih suntikan untuk dua perusahaan
Dalam pendapat akhir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin, 16 November 2026, Pelaksana Tugas Gubernur SF Hariyanto menyampaikan alokasi pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar dalam Ranperda APBD 2027 bagi PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Jamkrida Riau. Angka tersebut telah dibahas bersama DPRD sebagai bagian dari pembiayaan daerah.
Pilihan ini mengandalkan kemampuan dua perusahaan keuangan daerah untuk memperluas usaha dan ikut mendorong kegiatan ekonomi. Namun, tujuan itu belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu menjelaskan hasil yang diharapkan dari modal untuk masing-masing perusahaan dan memastikan pemanfaatannya transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, dukungan modal tidak dinilai semata-mata dari besarnya alokasi, melainkan dari kinerja yang benar-benar memperkuat perusahaan dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Grobogan mengaitkan modal dengan layanan warga
Grobogan merencanakan penyertaan modal Rp2,6 miliar kepada tiga BUMD pada 2027. Bupati Setyo Hadi menyampaikan rencana itu dalam rapat paripurna DPRD yang membahas rancangan perda penyertaan modal. Pemerintah kabupaten menyebut sasaran berupa penguatan usaha, perbaikan layanan masyarakat, dan pengembangan UMKM.
Contoh paling langsung bagi warga ada pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, yang direncanakan menerima Rp1,6 miliar untuk pekerjaan perpompaan dan penggantian meter air. Dibandingkan dengan dukungan bagi perusahaan keuangan di Riau, peruntukan ini lebih mudah dikaitkan dengan layanan sehari-hari. Namun, rencana belanja fisik tetap perlu diikuti ukuran hasil: apakah pekerjaan pompa dan penggantian meter terlaksana, dan apakah kualitas pelayanan membaik. Rencana penyertaan juga harus ditetapkan lebih dahulu melalui perda, sebagaimana disampaikan dalam pembahasan Grobogan.
Jawa Barat mengutamakan kehati-hatian fiskal
Di Jawa Barat, rencana holding BUMD Sanggabuana menunjukkan bahwa besarnya modal tidak bisa dipisahkan dari kondisi kas pemerintah. Sekretaris Daerah Herman Suryatman mengatakan rencana total yang semula Rp500 miliar dirasionalisasi menjadi Rp400 miliar, dengan alokasi tahun pertama, yakni 2027, sebesar Rp100 miliar. Angka itu masih harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Barat.
Alasan penyesuaiannya tegas: transfer dari pemerintah pusat belum optimal, sehingga pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lain yang sah perlu dioptimalkan, sementara belanja harus dirasionalisasi. Langkah ini lebih berhati-hati daripada mempertahankan rencana awal tanpa mempertimbangkan ruang fiskal. Tetapi kehati-hatian anggaran juga menuntut kejelasan tentang tujuan investasi holding dan cara mengukur hasilnya. Tanpa itu, pengurangan alokasi hanya mengubah angka, bukan memperjelas manfaat modal bagi daerah.

Ukur modal dari manfaat, bukan nominal
Ketiga rencana memperlihatkan bahwa satu kebijakan modal BUMD tidak cocok diterapkan seragam. Riau menargetkan penguatan dua perusahaan keuangan daerah, Grobogan menghubungkan modal dengan usaha dan pelayanan, sementara Jawa Barat menyesuaikan rencana investasi holding dengan tekanan fiskal. Besarnya alokasi tidak bisa dibandingkan tanpa melihat jumlah perusahaan, kebutuhan usaha, dan tujuan tiap penyertaan.
Prioritas berikutnya mestinya sama di semua daerah: tetapkan tujuan yang terukur, buka penggunaan dana untuk pengawasan, lalu laporkan hasilnya kepada publik. Riau perlu menunjukkan dampak modal bagi kinerja BRK Syariah dan Jamkrida; Grobogan perlu membuktikan perbaikan layanan dan pengembangan usaha; Jawa Barat perlu menjelaskan hasil yang diharapkan dari Sanggabuana seiring pembahasan dengan DPRD. Pada akhirnya, APBD 2027 bukan sekadar sumber dana bagi BUMD. Ia adalah ujian apakah pemerintah mampu mengubah penyertaan modal menjadi layanan, usaha, dan manfaat ekonomi yang nyata.






