Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Ruang Fiskal Daerah: Menggali PAD, Mengundang Investasi

Ruang Fiskal Daerah: Menggali PAD, Mengundang Investasi
Minat|Asia Tenggara

Ruang Fiskal Menentukan Laju Pembangunan

Ruang fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah membiayai layanan publik dan pembangunan dengan pendapatan serta pembiayaan yang tersedia, tanpa mengandalkan satu sumber dana saja. Di tengah kebutuhan pembangunan dan anggaran yang terbatas, Bengkulu memilih memperkuat pendapatan asli daerah, sedangkan Tanggamus membuka pintu lebih lebar bagi investasi swasta melalui skema KPBU. Dua pendekatan ini bukan pilihan yang saling meniadakan: daerah perlu memperbesar penerimaan sendiri sekaligus mencari cara membiayai proyek yang tak sanggup ditanggung APBD.

Pada 4 November 2026, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda untuk membahas optimalisasi PAD. Dorongannya berangkat dari tujuan yang jelas: memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Ini bukan sekadar urusan mengejar target penerimaan. PAD yang lebih kuat dapat memberi pemerintah ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memperbaiki layanan yang dirasakan warga.

Ruang Fiskal Daerah: Menggali PAD, Mengundang Investasi

Bengkulu Punya Ruang untuk Menggenjot PAD

Data hingga Oktober 2026 memperlihatkan kemajuan sekaligus pekerjaan rumah. Pajak daerah Bengkulu mencapai Rp687,60 miliar dari target Rp868,84 miliar, atau 79,14 persen. Retribusi baru Rp129,06 miliar dari target Rp219,96 miliar, setara 58,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak cukup bergantung pada pajak: pengelolaan retribusi dan sumber PAD lain juga perlu diperbaiki.

Pemprov menyiapkan optimalisasi pajak kendaraan, bahan bakar, air permukaan, mineral bukan logam dan batuan, serta pajak rokok. Evaluasi objek dan tarif retribusi, pengawasan layanan daerah, digitalisasi penerimaan, pemanfaatan aset, dan penguatan kontribusi BUMD melengkapi upaya tersebut. Aplikasi e-PBBKB telah diluncurkan pada Juli 2026, e-PAP dijadwalkan meluncur pada November 2026, dan penerapan SPTPD PKB elektronik secara penuh ditargetkan pada 2027. Menurut Gubernur Helmi Hasan, “Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi sumber pendapatan secara terarah, transparan, dan akuntabel.”

Namun, menambah penerimaan harus berjalan bersama tata kelola yang dapat dipercaya. Digitalisasi dan pengawasan penting agar pungutan tercatat, aset produktif menghasilkan manfaat, dan warga memperoleh layanan yang sepadan. Tanpa disiplin itu, kenaikan PAD berisiko berhenti sebagai angka, bukan kapasitas nyata untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari.

Tanggamus Melirik KPBU untuk Mengatasi Batas APBD

Tanggamus mengambil jalur berbeda karena persoalannya bukan hanya bagaimana meningkatkan penerimaan, tetapi juga bagaimana membiayai proyek yang lebih besar daripada kemampuan kas daerah. Dalam pertemuan pembahasan proyek percontohan kemitraan ketahanan pangan dan energi di Jakarta Selatan pada 6 November 2026, Bupati Mohammad Saleh Asnawi menilai keterbatasan APBD menghambat pelaksanaan program pembangunan strategis. Ia memandang investasi swasta melalui skema KPBU sebagai pilihan untuk mempercepat pembangunan tanpa seluruh beban langsung jatuh pada kas daerah.

Rencana yang dibahas berfokus pada pemanfaatan lahan tidur menjadi sentra komoditas pangan dan energi. PT Palma Pertiwi Makmur menawarkan model terpadu dengan pola inti-plasma yang melibatkan masyarakat desa, dengan harapan kegiatan tersebut memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja. Daerah lain yang hadir, termasuk Lampung Barat, menyatakan terbuka untuk menjajaki kemitraan, tetapi masih menunggu penjelasan teknis mengenai pembiayaan dan pembagian peran. Itu langkah yang tepat: sebelum proyek berjalan, pemerintah perlu memastikan manfaat, tanggung jawab, dan risiko dibagi secara terang.

KPBU dapat memperluas sumber pembiayaan, tetapi bukan uang tanpa konsekuensi. Pemerintah harus menilai kelayakan proyek, perlindungan kepentingan publik, dampak lingkungan, dan kewajiban jangka panjang secara cermat. Jika perjanjian dan pengawasannya lemah, percepatan pembangunan bisa dibayar dengan risiko fiskal atau manfaat ekonomi yang tidak sampai kepada warga.

Dua Jalur, Satu Tujuan: Kapasitas Pembiayaan yang Lebih Kuat

Bengkulu dan Tanggamus menghadapi tekanan fiskal dengan titik masuk berbeda. Bengkulu berupaya memperbesar pendapatan dari potensi yang sudah berada dalam jangkauan pemerintah daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Tanggamus mencari mitra swasta untuk mendorong proyek yang sulit dibiayai melalui APBD saja. Yang pertama membangun daya pembiayaan dari penerimaan sendiri; yang kedua membuka akses pada modal dan kemampuan pelaksanaan dari luar.

Keduanya perlu dipandang sebagai perangkat yang saling melengkapi, bukan pilihan yang harus dipertentangkan. PAD yang sehat memberi pemerintah fondasi untuk layanan rutin dan prioritas lokal. KPBU dapat membantu menghadirkan investasi bagi proyek yang layak dan memberi dampak ekonomi, selama pembagian risiko serta manfaatnya jelas. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan banyaknya pungutan atau nilai investasi yang diumumkan, melainkan layanan yang membaik, kesempatan kerja yang tercipta, dan pembangunan yang benar-benar menjangkau warga.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!