Cakupan sasaran menjadi sorotan utama
Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa dasar hukum yang sah, termasuk penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur dan kewenangan yang semestinya. Dugaan praktik semacam ini menjadi perhatian setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan kasus yang disebut melibatkan Jenderal LSP dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026. Yang membuat perkara ini penting bukan hanya dugaan penyalahgunaan sistem, melainkan luasnya daftar target penyadapan yang disampaikan aparat.
Sasaran yang disebut meliputi Presiden dan lingkaran Istana, kementerian serta pejabat pemerintah, anggota DPR dan tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK dan Kejaksaan, hingga internal Polri. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, tokoh LSM, dan awak media juga tercantum dalam paparan penyidikan. Rentang ini memperlihatkan bahwa dugaan operasi tidak terbatas pada satu lembaga atau kelompok. Namun, daftar target bukan bukti bahwa orang-orang yang disadap terlibat tindak pidana; polisi sendiri menegaskan daftar itu merupakan materi penyidikan.
Lima modus yang diungkap aparat
Menurut pemaparan Kapolri, modus penyadapan bermula dari perintah dan daftar target yang diduga disampaikan LSP secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Irjen SU, lalu diteruskan kepada Irjen EH dan Irjen AS. Nomor ponsel target kemudian disebut dimasukkan langsung ke sistem pemantauan LIMS tanpa verifikasi atau penyaringan keterkaitan dengan perkara. Petugas diduga memantau percakapan dan data komunikasi, menyusunnya menjadi transkrip, lalu melaporkan hasilnya secara berjenjang hingga kembali kepada LSP.
Modus kelima yang dijelaskan adalah penghapusan masif data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX atas perintah Irjen AS. Rangkaian yang dipaparkan aparat—dari instruksi, pemasukan nomor, pemantauan, pelaporan, hingga penghapusan—menunjukkan dugaan proses yang terstruktur. Namun, rincian itu tetap merupakan keterangan dalam penyidikan, bukan putusan akhir tentang kesalahan setiap orang yang disebut.
“Ada lima modus operandi penyadapan ini,” kata Kapolri Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026.
Empat tersangka dan awal terbongkarnya perkara
Kasus penyadapan ini melibatkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS, dengan peran yang disebut berbeda, dari pemberi perintah hingga pelaksana lapangan. Aparat mengamankan 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat CPU PC atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log penyadapan. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari bahan penyidikan, tetapi keberadaannya sendiri belum membuktikan seluruh dugaan.
Perkara ini mulai terendus pada Oktober 2026, setelah Irjen AS disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp tim penyadapan dan penghapusan jejak dari LIMS. Langkah itu menimbulkan kecurigaan pelapor, yang kemudian membuat laporan ke SPKT Polri. Penanganan selanjutnya diambil alih Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Keempat tersangka kini diproses hukum lebih lanjut. Tahap berikutnya harus menjawab apa yang terjadi, siapa bertanggung jawab, dan apakah prosedur yang diduga dilanggar dapat dibuktikan.
Daftar target bukan vonis
Paparan aparat menggambarkan dugaan penyadapan tanpa surat perintah penyidikan resmi pada rentang 2025 hingga Oktober 2026. Luasnya sasaran membuat pengawasan atas penggunaan perangkat dan kewenangan penyadapan menjadi isu inti, bukan sekadar urusan internal institusi. Jika benar dilakukan tanpa dasar hukum, praktik tersebut menuntut pertanggungjawaban yang jelas.
Tetapi ketegasan analisis tidak boleh berubah menjadi vonis dini. Nama lembaga dan kelompok dalam daftar sasaran tidak menunjukkan bahwa mereka terlibat tindak pidana, sementara dugaan terhadap para tersangka masih harus diuji melalui proses hukum. Kesimpulannya, perkara ini menuntut dua hal sekaligus: penyelidikan transparan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan terhadap semua pihak dari tuduhan yang belum terbukti.






