Pembenahan harus menjangkau seluruh lingkungan pemerintahan
Penyadapan ilegal adalah tindakan mengakses atau memantau komunikasi tanpa prosedur dan dasar hukum yang semestinya, sehingga mengancam privasi serta keamanan pejabat negara. Setelah dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membenahi lingkungannya. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 6 November 2026. Ini bukan perkara yang cukup dijawab dengan pemeriksaan teknis sesaat: dugaan bahwa sasaran mencakup pejabat dan tokoh politik menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola akses dan pengawasan. Prasetyo menegaskan bahwa “kewaspadaan terus-menerus” dan “bersih-bersih terus” harus menjadi langkah berkelanjutan. Arah tersebut tepat, tetapi hasilnya perlu dinilai dari konsistensi tindakan dan kepatuhan pada hukum, bukan dari kerasnya pernyataan. Pembenahan Istana harus memperkuat keamanan tanpa berubah menjadi kecurigaan tanpa batas terhadap aparatur.
Pemeriksaan satu per satu perlu disertai proses yang adil
Prasetyo membenarkan bahwa profil pejabat atau personel akan disisir satu per satu sebagai bagian dari langkah bersih-bersih di lingkungan pemerintahan. Pemeriksaan semacam itu dapat membantu menemukan celah pengawasan, tetapi harus memiliki kriteria yang jelas agar tidak menjadi tindakan sewenang-wenang. Bareskrim telah menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026; sejumlah nomor telepon disebut masuk ke sistem pemantauan tanpa verifikasi prosedural dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Karena perkara ini masih disidik, penting untuk membedakan dugaan penyidik dari kesimpulan pengadilan. Kewaspadaan pemerintah akan lebih meyakinkan bila pemeriksaan dilakukan secara terukur, hak setiap pihak dihormati, dan temuan ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum.
Prasetyo juga meminta penyidikan berlangsung transparan dan sesuai peraturan, tanpa fakta yang ditutup-tutupi. Tuntutan ini bukan pelengkap komunikasi publik, melainkan ujian bagi kredibilitas pembenahan. Ketika dugaan melibatkan personel di institusi penegak hukum, keterbukaan tentang prosedur, bukti, dan perkembangan perkara menjadi penting agar penanganan tidak tampak melindungi pihak tertentu. Pada saat yang sama, transparansi harus berjalan bersama perlindungan informasi yang memang perlu dijaga menurut hukum. Penyidik masih mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem pada Oktober 2026. Pemerintah perlu memastikan pemeriksaan internal tidak menggantikan penyidikan pidana ataupun mendahului kesimpulan hukum. Jika keduanya berjalan konsisten, pembenahan keamanan Istana dapat menjadi perbaikan tata kelola, bukan sekadar respons sesaat terhadap kasus yang menyita perhatian.
Kewaspadaan berkelanjutan, bukan gangguan terhadap pekerjaan
Kasus ini menuntut keseimbangan: perlindungan terhadap komunikasi dan lingkungan kerja pejabat perlu diperkuat, tetapi tugas pemerintahan harus tetap berjalan. Prasetyo mengingatkan jajaran agar fokus bekerja di tengah perkembangan perkara, seraya menyatakan pembenahan akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan Istana. Pesan itu masuk akal selama fokus kerja tidak dijadikan alasan untuk mengurangi keterbukaan atau menunda evaluasi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pemeriksaan satu per satu memiliki tujuan yang terukur dan diikuti perbaikan prosedur, bukan hanya daftar nama yang disisir. Penyidikan juga harus menuntaskan dugaan akses tanpa prosedur serta penghapusan data dengan dasar bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kewaspadaan yang efektif bukan berarti mencurigai semua orang, melainkan membangun pengawasan yang jelas dan memastikan penyalahgunaan akses terdeteksi serta ditangani.
Langkah Istana untuk terus berbenah merupakan respons yang diperlukan setelah dugaan penyadapan menyasar presiden dan sejumlah tokoh. Namun, janji bersih-bersih baru bermakna jika disertai pemeriksaan yang adil, perlindungan keamanan yang nyata, dan penyidikan transparan sesuai hukum. Pemeriksaan pejabat satu per satu sebaiknya menjadi awal evaluasi sistem, bukan pengganti pertanggungjawaban individual. Pemerintah kini perlu membuktikan bahwa kewaspadaan dapat berjalan beriringan dengan kepastian prosedur dan kelangsungan kerja. Kesimpulannya, pembenahan Istana harus dinilai dari perubahan tata kelola yang bertahan lama: akses diawasi, dugaan pelanggaran diusut tuntas, dan tidak ada fakta yang disembunyikan dari proses hukum.
