Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Penyadapan: Polri Usulkan Batas Sasaran dan Durasi Sebulan

RUU Penyadapan: Polri Usulkan Batas Sasaran dan Durasi Sebulan
Minat|Keamanan Pintar

Aturan penyadapan perlu batas yang tegas

Penyadapan adalah tindakan memperoleh komunikasi atau informasi seseorang secara diam-diam melalui sarana teknis, yang hanya patut digunakan berdasarkan kewenangan hukum dan untuk tujuan yang terbatas. Pada Senin, 16 November 2026, Baintelkam Polri dan Komisi III DPR membahas RUU Penyadapan dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan. Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti menyampaikan usulan agar sasaran dan durasi tindakan dibatasi, sementara DPR menyoroti belum adanya aturan menyeluruh tentang prosedur, perizinan, dan jangka waktu. Usulan ini layak dibaca sebagai langkah awal, bukan jaminan bahwa penyadapan akan aman dari penyalahgunaan. Nilainya bergantung pada seberapa jelas batas itu ditulis dalam undang-undang dan seberapa independen pengawasannya dijalankan.

Dorongan untuk memperjelas aturan muncul di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum. Ketua Komisi III Habiburokhman mengingatkan bahwa penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional dan hak asasi warga, meski dapat digunakan untuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Karena itu, batas penyadapan polisi bukan urusan teknis semata: aturan yang longgar dapat membuat kewenangan rahasia menyentuh orang yang tidak terkait perkara. Sebaliknya, prosedur yang jelas memberi petugas kepastian sekaligus menyediakan dasar untuk meminta pertanggungjawaban ketika kewenangan dilanggar.

RUU Penyadapan: Polri Usulkan Batas Sasaran dan Durasi Sebulan

Sasaran terbatas, durasi maksimal sebulan

Polri mengusulkan agar penyadapan tidak diarahkan kepada sembarang orang. Sasaran harus ditetapkan secara terbatas untuk kepentingan keamanan dalam negeri atau penanganan tindak kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi, dan sarana penyadapan tidak boleh dipakai demi kepentingan pribadi maupun golongan. Pembatasan tujuan ini penting, tetapi istilah seperti “ancaman tinggi” harus dirumuskan dengan ukuran yang dapat diuji, bukan dibiarkan menjadi alasan yang lentur.

Usulan kedua yang menonjol adalah durasi penyadapan di lingkungan Polri selama satu bulan. Setiap tindakan, menurut Dedy, harus berlandaskan perintah tertulis pimpinan; dengan begitu, tindakan tidak berlangsung tanpa batas waktu maupun tanpa jejak keputusan. Namun, angka satu bulan baru akan menjadi perlindungan bermakna jika aturan juga menjelaskan apakah perpanjangan dimungkinkan, siapa yang berwenang menyetujuinya, dan dasar apa yang harus diajukan. Tanpa ketentuan itu, batas waktu bisa berubah menjadi jeda administratif, bukan pembatasan nyata.

RUU Penyadapan: Polri Usulkan Batas Sasaran dan Durasi Sebulan

Enam kendali harus bekerja sebagai satu sistem

Baintelkam mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk dimasukkan ke dalam norma RUU Penyadapan. Dari materi yang disampaikan, kerangka itu mencakup sasaran yang terbatas; larangan penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok; perintah tertulis dan durasi satu bulan; pemisahan antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis; pencatatan permanen atas penggunaan sarana; serta pengawasan internal dan sanksi atas penyalahgunaan. Keenamnya saling bergantung: izin tertulis tanpa catatan yang tak bisa diubah sulit diaudit, sementara dokumentasi tanpa pemisahan kewenangan tidak cukup mencegah keputusan sepihak.

Pengawasan penyadapan yang diusulkan melibatkan Kabaintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Seluruh aktivitas perlu didokumentasikan dan catatannya tidak boleh diubah atau dihapus; pembagian peran dimaksudkan agar setiap tahap dapat diperiksa. Polri juga mendorong sanksi pidana, etik, dan disiplin bagi pelaksana maupun pihak yang memerintahkan penyadapan secara tidak sah. Ini arah yang tepat, tetapi pengawasan yang sepenuhnya berada di dalam institusi tetap perlu disertai pertanggungjawaban yang transparan dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipercaya.

Usulan belum menjadi hukum

Enam kendali tersebut merupakan usulan Polri untuk dimasukkan ke dalam RUU, bukan aturan yang sudah berlaku. Pembahasan DPR dibutuhkan karena ketentuan penyadapan saat ini tersebar di sejumlah undang-undang dengan prosedur perizinan dan durasi yang berbeda; sebagian memerlukan izin pengadilan, sementara belum ada kerangka rinci yang seragam. RUU Penyadapan telah masuk daftar Prolegnas Prioritas 2026, sehingga usulan pembatasan sasaran, durasi, dan pengawasan akan diuji dalam pembahasan aturan baru.

Ujian bagi DPR bukan sekadar memasukkan daftar prosedur, melainkan memastikan rumusannya menutup celah penyalahgunaan tanpa menghambat penanganan ancaman serius. Undang-undang perlu menetapkan alasan yang sah, otorisasi yang jelas, batas perpanjangan, penyimpanan catatan, dan konsekuensi pelanggaran secara tegas. Kesimpulannya, batas satu bulan dan sasaran terbatas merupakan fondasi yang patut didukung, tetapi perlindungan warga baru nyata jika pengawasan dapat menguji keputusan dan sanksi benar-benar berlaku. Pembahasan bersama berbagai pihak diharapkan memperjelas landasan hukum serta mekanisme pengawasan penyadapan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!