Anggaran membentuk arah pembangunan
Pembangunan jalan daerah adalah upaya pemerintah memperbaiki dan memperluas akses transportasi dengan memilih ruas berdasarkan kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan kemampuan anggaran. Karena itu, janji pemerataan tak cukup dinilai dari banyaknya usulan: yang menentukan ialah bagaimana sumber dana dan batasnya diterjemahkan menjadi proyek nyata. Di Lombok Barat, pemerintah kabupaten menyiapkan pembangunan jalan melalui APBD 2027 dengan sasaran agar penanganan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketua DPRD Lalu Ivan Indaryadi menyebut pemerataan harus menjangkau seluruh kecamatan, termasuk desa-desa di Sekotong. Di Bakulan, Kabupaten Purbalingga, keterbatasan Dana Desa membuat pemerintah desa hanya merealisasikan satu proyek jalan lingkungan sepanjang 2026. Perbedaan ini bukan semata soal ambisi: skala pemerintahan dan ruang pendanaan menentukan seberapa luas kebutuhan bisa ditangani.
Pemerataan Lombok Barat masih harus diuji
Rencana APBD Lombok Barat memberi peluang untuk membagi pembangunan jalan daerah lebih merata, tetapi daftar kebutuhan belum sama dengan daftar pekerjaan yang pasti terlaksana. Pemerintah masih menginventarisasi usulan DPRD dan warga; tim teknis perlu mengukur kondisi ruas sebelum menentukan prioritas anggaran. Artinya, janji pemerataan akan bermakna hanya jika proses pemilihan ruas transparan dan mendahulukan kebutuhan paling mendesak. Wakil Bupati Nurul Adha menekankan keselamatan sebagai pertimbangan, termasuk kesulitan perjalanan bagi ibu hamil di jalan rusak. Ruas Apitaik-Seremban di Desa Cendimanik, sepanjang 2,5 kilometer, direncanakan untuk pengaspalan pada 2027 setelah warga mengusulkan perbaikan sejak 2014; kerusakan bertahun-tahun telah mengganggu akses. Sementara itu, penanganan jalan sekitar tiga kilometer di Sekotong Timur-Mareje pada 2026 menelan anggaran Rp7 miliar. Pengalaman proyek berjalan memberi gambaran skala pekerjaan, tetapi kepastian ruas berikutnya tetap menunggu hasil pengukuran dan kemampuan APBD.
Di Bakulan, satu proyek menanggung banyak kebutuhan
Dana Desa Bakulan pada 2026 mencapai Rp289 juta, tetapi sebagian alokasinya digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih sehingga ruang bagi pembangunan fisik menyempit. Dampaknya tegas: hanya satu proyek jalan lingkungan yang dapat direalisasikan sepanjang tahun. Ketika anggaran jalan desa terbatas, pemerintah desa harus memilih pekerjaan yang bisa ditangani, bukan seluruh kebutuhan yang telah terkumpul. Proyek di RT 09 dan RT 10, RW 04, mencakup tiga ruas dengan anggaran Rp200 juta. Pekerjaan berlangsung pada April hingga Mei dan mencapai volume 1.069,148 meter persegi, melampaui target awal 1.006,200 meter persegi. Capaian volume itu menunjukkan upaya memaksimalkan satu proyek, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa cakupan pembangunan tetap terbatas. Sekretaris Desa Kurniawan mengatakan, “Dana Desa terpangkas untuk KDMP, jadi kami mengandalkan aspirasi dewan. Hanya ada 1 proyek pembangunan jalan pada tahun 2026.”

Sumber dana menentukan siapa yang menunggu
Perbandingan kedua wilayah memperlihatkan bagaimana susunan anggaran membentuk prioritas. Pemerintah kabupaten dapat merencanakan sejumlah ruas melalui APBD dan menyusun urutan berdasarkan urgensi teknis serta keselamatan. Desa Bakulan, sebaliknya, harus menyesuaikan program dengan Dana Desa yang tersisa setelah kebutuhan lain, termasuk KDMP, diperhitungkan. Dukungan dana aspirasi anggota dewan menjadi sumber tambahan yang diharapkan, bukan kepastian pengganti bagi anggaran reguler. Di Lombok Barat, langkah berikutnya ialah pengukuran lapangan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas anggaran; pemerintah dan DPRD menyatakan ruas paling mendesak akan ditangani lebih dahulu. Di Bakulan, pemerintah desa berharap bantuan aspirasi dapat diperoleh lagi pada periode berikutnya. Kedua pendekatan sama-sama berangkat dari keterbatasan, tetapi tuntutan akuntabilitasnya serupa: jelaskan alasan pemilihan proyek dan apa yang harus menunggu. Pemerataan bukan sekadar menyebar rencana, melainkan memastikan keputusan anggaran berpihak pada akses warga yang paling terganggu.






