Dua daerah, dua cara menjaga kebutuhan publik
Prioritas anggaran publik adalah pilihan pemerintah daerah untuk mendahulukan kebutuhan yang paling berpengaruh pada kehidupan warga ketika dana tidak cukup membiayai semua program sekaligus. Di Garut, Fraksi PDIP meminta layanan dasar di sejumlah sektor tetap dijaga; di DIY, DPRD menempatkan pemeliharaan jalan provinsi rusak di depan pembangunan jalan baru. Perbedaan ini bukan soal satu daerah lebih peduli daripada yang lain, melainkan cerminan kebutuhan yang dipandang paling mendesak dalam ruang fiskal daerah terbatas. Namun, pilihan itu harus dinilai dari manfaat nyata bagi warga: layanan yang tetap berjalan di Garut dan akses jalan yang aman serta berfungsi di DIY. Anggaran layanan publik yang sempit menuntut lebih dari pemangkasan atau penundaan; pemerintah perlu menjelaskan siapa yang terbantu oleh setiap keputusan.

Garut mempertahankan layanan lintas sektor
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Garut, Dadan Wandiansyah, mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan mutu pelayanan dan meminta pemerintah mengoptimalkan belanja melalui efisiensi serta alokasi produktif. Ia menegaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi sebagai layanan dasar yang perlu diprioritaskan. Cakupan luas ini masuk akal: kebutuhan warga tidak berhenti pada satu ruas jalan atau satu jenis layanan. Infrastruktur, misalnya, bisa menopang kegiatan ekonomi sekaligus mobilitas masyarakat. Dadan memberi contoh akses jalan di Garut selatan yang memudahkan pergerakan warga dan mendukung perekonomian. Karena itu, layanan dasar Garut sebaiknya tidak dipahami sebagai daftar sektor yang dipertahankan di atas kertas, melainkan sebagai rangkaian kebutuhan yang saling terkait. Tantangannya adalah memastikan efisiensi tidak berubah menjadi pengurangan layanan yang paling dirasakan masyarakat.
DIY memilih merawat jalan yang ada
Dalam penyusunan RAPBD 2027, DPRD DIY mengutamakan prioritas perbaikan jalan provinsi yang rusak daripada membuka proyek pembangunan atau peningkatan jalan baru. Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro menyebut alokasi infrastruktur jalan baru sekitar 30%, di bawah ketentuan belanja wajib 40%; pemenuhan target itu kemungkinan baru diupayakan pada 2028. Ia menyampaikan kendala fiskal tersebut pada Rabu, 18 November 2026. Pilihan merawat lebih dahulu patut didukung: kerusakan yang ditangani sejak awal bisa dicegah agar tidak semakin berat dan menuntut penanganan lebih besar. DPRD juga menyoroti ruas provinsi yang terhubung dengan jalan nasional, termasuk akses menuju dan dari pintu keluar tol. Di tengah anggaran terbatas, penentuan ruas harus transparan dan berlandaskan tingkat kerusakan serta kepentingan konektivitas, bukan semata kemudahan pelaksanaan.
Prioritas harus diukur dari manfaat warga
Garut memilih menjaga layanan dasar dalam empat sektor, sedangkan DIY memusatkan belanja jalan pada pemeliharaan ruas yang sudah rusak. Keduanya menunjukkan bahwa penentuan kebutuhan publik yang didahulukan bergantung pada konteks, tetapi juga membawa risiko: prioritas yang terlalu luas dapat mengencerkan dana, sementara fokus terlalu sempit bisa mengabaikan kebutuhan penting lain. RAPBD DIY 2027 memproyeksikan defisit Rp130,38 miliar, sehingga ruang gerak belanja memang ketat. Penyesuaian melalui rasionalisasi dan pergeseran anggaran masih dapat dilakukan; pemerintah perlu menggunakannya dengan alasan yang terbuka, sambil menjelaskan dampak keputusan kepada warga. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar sektor yang dicantumkan sebagai prioritas, melainkan apakah sekolah dan layanan kesehatan tetap terjangkau, ekonomi warga terbantu, serta jalan rusak ditangani sebelum memburuk. Anggaran terbatas menuntut pilihan tegas, tetapi akuntabilitas atas pilihan itu tidak boleh ikut dipangkas.






