Evaluasi kebijakan harus berujung pada perbaikan
Pengawasan notaris adalah rangkaian tugas kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai aturan dan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi tidak cukup berhenti pada pembahasan regulasi: ia harus menunjukkan apakah Majelis Pengawas Notaris mampu menjalankan tugasnya secara efektif di daerah. Pada Kamis, 5 November 2026, Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan 2026 yang digelar secara daring oleh Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum itu membahas evaluasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 terhadap efektivitas Majelis Pengawas Notaris di daerah. Pembahasan ini penting karena menghubungkan aturan dengan kendala pelaksanaan nyata. Tanpa tindak lanjut yang jelas, evaluasi berisiko menjadi agenda diskusi berulang, sementara persoalan kapasitas yang menghambat pengawasan tetap tidak tertangani.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menekankan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas tugas dan fungsi majelis serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Itu pendekatan yang tepat: kebijakan semestinya dinilai dari kemampuannya bekerja dalam kondisi lapangan, bukan hanya dari kelengkapan rumusannya.
SDM dan anggaran menentukan jangkauan pengawasan
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi sorotan bersama persoalan sarana prasarana, pembagian kewenangan, pengelolaan protokol notaris, serta kompetensi anggota Majelis Pengawas Notaris. Dua kendala pertama berpengaruh langsung pada kapasitas kerja: jumlah dan kompetensi petugas menentukan kemampuan lembaga menangani tugas, sedangkan anggaran pengawasan menopang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jika salah satunya tidak memadai, pengawasan berisiko sulit dilakukan secara konsisten dan merata. Namun, sumber yang tersedia tidak merinci besaran kekurangan maupun dampak terukur terhadap jumlah pemeriksaan atau penanganan laporan. Karena itu, klaim tentang skala dampaknya perlu menunggu data, bukan asumsi. Yang sudah jelas, evaluasi harus menempatkan kebutuhan personel dan dukungan anggaran sebagai bagian inti dari penilaian efektivitas.
Menganggap persoalan ini semata-mata soal kepatuhan pada regulasi akan meleset dari akar tantangan. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan aturan memang dibutuhkan, tetapi keduanya tidak otomatis menambah kapasitas pelaksana. Rekomendasi kebijakan akan lebih berguna jika mengaitkan standar kerja dengan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankannya.
Dampak bagi masyarakat bergantung pada tindak lanjut
Pengawasan yang profesional dan akuntabel bukan urusan internal semata. Mutunya berkaitan dengan kepastian hukum yang diterima masyarakat dalam layanan kenotariatan. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menyatakan bahwa pengawasan perlu ditopang kelembagaan kuat, SDM kompeten, dan regulasi yang adaptif; diskusi diharapkan menghasilkan masukan untuk memperbaiki sistem. Pernyataan itu menetapkan tolok ukur yang masuk akal, tetapi hasil akhirnya bergantung pada apakah masukan diterjemahkan menjadi langkah kerja. Forum tersebut juga membahas kompetensi anggota majelis, pembagian kewenangan, dan pengelolaan protokol, sehingga persoalannya lebih luas daripada anggaran dan jumlah personel saja. Standar pelaksanaan yang seragam penting agar kualitas pengawasan tidak berbeda-beda antarwilayah.
Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum. Tahap berikutnya semestinya berupa rekomendasi yang jelas tentang kapasitas kelembagaan dan kebutuhan pelaksanaan, bukan sekadar rangkuman masalah. Evaluasi kebijakan baru bernilai ketika dapat membantu mengubah cara kerja.
Kesimpulannya, keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan bukan catatan pinggir, melainkan ujian atas kemampuan kebijakan berjalan di lapangan. Kemenkum Sumsel perlu menggunakan evaluasi ini untuk mendorong tindak lanjut yang terukur. Tanpa dukungan pelaksana dan sumber daya yang memadai, tujuan pengawasan notaris yang konsisten dan memberi kepastian hukum akan sulit dicapai.
