Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Anggaran Jalan dan Jembatan Sukabumi: Prioritas dan Ujiannya

Anggaran Jalan dan Jembatan Sukabumi: Prioritas dan Ujiannya
Minat|Asia Tenggara

Anggaran besar harus terasa sampai ke desa

Anggaran infrastruktur Sukabumi adalah dana yang direncanakan untuk menangani jalan dan jembatan, dengan manfaat yang semestinya terasa pada konektivitas warga, layanan publik, dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Pada 2027, alokasi untuk jalan berstatus provinsi di Kabupaten Sukabumi disebut mencapai kisaran Rp25 miliar, tetapi angka itu masih dikawal, bukan bukti seluruh pekerjaan telah terealisasi. Muhammad Jaenudin, anggota DPRD Jawa Barat, menyampaikan proyeksi tersebut saat reses di Desa Cimanggu pada 18 November 2026. Ia mengatakan anggaran diarahkan ke sejumlah titik di wilayah selatan, saat warga dan kepala desa menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai jalan lingkungan. Ukuran keberhasilan karena itu bukan hanya terserapnya dana, melainkan berkurangnya hambatan perjalanan warga. Tanpa pengawasan ketat pada lokasi, jadwal, dan mutu pekerjaan, angka puluhan miliar berisiko tetap jauh dari kebutuhan harian desa.

Peta prioritas: konektivitas, bukan sekadar proyek

Rencana jalan dan jembatan Sukabumi mencakup beberapa jalur dengan fungsi berbeda. Jembatan Sagaranten–Tegalbuleud mendapat alokasi sekitar Rp3,7 miliar untuk memperlancar hubungan antarwilayah Jampang. Akses menuju Geopark Ciletuh-Palabuhanratu melalui Puncak Darma diajukan Rp5 miliar, sementara jalur strategis lain di wilayah selatan diusulkan memperoleh tambahan Rp5 miliar. Peningkatan ruas Palabuhanratu–Cikidang didorong mendapat sekitar Rp15 miliar karena menjadi penghubung pusat pemerintahan dan kawasan wisata. Prioritas ini masuk akal bila dikerjakan sebagai jaringan: jembatan dan ruas penghubung harus sama-sama berfungsi agar perjalanan tidak terputus pada titik rusak berikutnya. Perbaikan akses diharapkan memangkas biaya logistik hasil pertanian dan mendorong kegiatan ekonomi setempat. Namun, pemerintah perlu menjelaskan urutan pekerjaan dan hasil yang ditargetkan, sehingga warga dapat menilai apakah belanja mengikuti kebutuhan konektivitas atau hanya daftar proyek.

Aspirasi jalan desa Bantargadung menuntut skema nyata

Di Bantargadung, persoalan akses tidak berhenti pada jalan provinsi. Dalam kegiatan pengawasan pemerintahan di Kampung Bantargadung Hilir pada 16 November 2026, Jaenudin menyerap aspirasi warga dan membahas gagasan agar pemerintah provinsi meminjamkan alat berat atau kendaraan operasional kepada kecamatan untuk digunakan desa. Skema yang sedang dirumuskan itu menempatkan pengadaan material pada pemerintah desa, sementara peralatan didukung provinsi, sehingga dana desa bisa lebih efisien. Ini tawaran yang patut diuji, bukan dianggap sebagai bantuan yang sudah tersedia: warga memerlukan kepastian tentang jadwal peminjaman, operator, bahan bakar, perawatan, serta siapa yang bertanggung jawab atas mutu pekerjaan. Jalan desa Bantargadung akan mendapat manfaat hanya jika peralatan benar-benar mudah diakses dan pengerjaan sesuai kebutuhan setempat. Pengawasan warga sebaiknya ikut memastikan desa kecil tidak tersisih oleh wilayah yang lebih siap mengajukan proyek.

Anggaran Jalan dan Jembatan Sukabumi: Prioritas dan Ujiannya

Target 2027 perlu diawasi sampai selesai

Jaenudin menyebut sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk akses menuju Palabuhanratu, masih memiliki titik rusak dan terdampak longsor meski sebagian besar kondisinya membaik. Ia mengatakan anggarannya terus dirumuskan dan dikawal agar penuntasan jalan provinsi dapat selesai pada 2027. Target itu penting di wilayah selatan yang berbukit dan rentan pergerakan tanah serta cuaca ekstrem, tetapi tenggat saja tidak cukup. Pengawasan perlu menilai apakah pekerjaan memperbaiki titik rawan, bertahan menghadapi kondisi alam, dan membuka akses yang dibutuhkan warga maupun pengangkut hasil pertanian. Angka Rp25 miliar harus dipahami sebagai proyeksi penanganan jalan provinsi yang tengah dikawal, bukan jaminan semua kebutuhan jalan desa ikut terdanai. Kesimpulannya, prioritas yang adil harus menghubungkan proyek provinsi dengan skema dukungan praktis untuk desa. Ukuran akhirnya sederhana: perjalanan lebih aman, akses lebih lancar, dan manfaatnya dirasakan warga di luar jalur utama.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!