Gresik: belanja besar perlu ditopang proyeksi realistis
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menetapkan perkiraan pendapatan dan belanja sekaligus menentukan layanan serta program yang dapat dijalankan bagi masyarakat. Karena itu, persetujuan awal anggaran penting, tetapi mutu perencanaan dan pelaksanaannya lebih menentukan manfaatnya. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik menandatangani kesepakatan KUA-PPAS 2027 pada 19 Oktober 2026, setelah pembahasan yang dimulai sejak Agustus. Belanja daerah disepakati sebesar Rp3.581.516.990.720,75, sementara pendapatan ditetapkan Rp3.259.679.917.638,16. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp321.837.073.082,59 menutup selisih tersebut, dengan SiLPA direncanakan nol. Besarnya belanja bukan dengan sendirinya tanda anggaran kuat: Banggar meminta proyeksi pendapatan dirasionalisasi agar tidak terlalu optimistis. Penyesuaian belanja juga harus menjaga alokasi wajib dan Standar Pelayanan Minimal. Catatan tentang bantuan sosial serta sengketa aset sekolah menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dan penyelesaian masalah warga harus ikut mengawal angka-angka besar itu.
Mojokerto: regulasi dan layanan harus bertemu
Di Kota Mojokerto, Wali Kota Ika Puspitasari dan DPRD menyepakati 13 Raperda dalam rapat paripurna pada 19 Oktober 2026 sekaligus membahas nota keuangan rancangan APBD 2027. Rancangan itu memproyeksikan pendapatan Rp843,76 miliar dan belanja Rp931,63 miliar. Anggaran diarahkan antara lain pada pendidikan, kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, penurunan stunting, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Arah ini penting karena ukuran keberhasilan bukan hanya apakah prioritas tercantum, melainkan apakah warga merasakan perbaikan layanan. Tiga belas Raperda mencakup urusan seperti pengelolaan air limbah domestik, perlindungan produk lokal, pengelolaan pasar rakyat, pencegahan kebakaran, pariwisata, dan perlindungan guru. Ragam aturan itu dapat menjadi perangkat kerja pemerintah, tetapi persetujuan di ruang sidang belum menjamin pelaksanaan efektif. Setelah kesepakatan, pemerintah kota akan mengajukan nomor registrasi peraturan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum.
Persetujuan adalah awal, bukan ukuran hasil
Dua pembahasan ini memperlihatkan bahwa anggaran lokal Indonesia menuntut lebih dari persetujuan DPRD: proyeksi harus masuk akal, prioritas harus jelas, dan program mesti dapat dijalankan. Gresik menekankan rasionalisasi pendapatan serta perlindungan belanja wajib, sementara Mojokerto mengaitkan rancangan anggaran dengan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2027. Keduanya memberi perhatian pada layanan masyarakat, tetapi dalam bentuk perencanaan yang berbeda. Tahap berikutnya menjadi ujian yang lebih nyata. Di Gresik, catatan Banggar perlu diterjemahkan ke dalam penyusunan RAPBD 2027 dan program yang tepat waktu. Di Mojokerto, Raperda yang telah disepakati masih harus melalui pengajuan registrasi sebelum ditetapkan dan diundangkan. Kesimpulannya, angka belanja dan daftar regulasi baru bernilai ketika pelaksanaannya transparan, terukur, dan menjawab kebutuhan warga. Persetujuan membuka jalan; mutu keputusan setelahnya yang menentukan hasil.
