Kerusakan sekolah menuntut perbaikan yang lebih merata
Sekolah rusak adalah satuan pendidikan dengan bangunan yang tidak layak pakai dan membutuhkan perbaikan agar kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Di Nusa Tenggara Barat, masalah ini masih jauh dari selesai: 320 SMA, SMK, dan SLB tercatat mengalami kerusakan, tetapi kurang dari 200 sekolah telah diperbaiki. Kesenjangan itu membuat percepatan dan pemerataan rehabilitasi sekolah menjadi ukuran penting, bukan sekadar banyaknya program yang diumumkan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi, mengatakan pendataan sekolah tidak layak pakai masih berlangsung. Ia menyebut kerusakan terutama disebabkan usia bangunan, dan pemerintah provinsi telah menyampaikan kondisinya kepada pemerintah pusat. Artinya, angka kerusakan yang ada perlu ditindaklanjuti dengan data yang lengkap dan jadwal kerja yang jelas. Tanpa keduanya, sekolah yang paling membutuhkan berisiko menunggu lebih lama.
Anggaran harus terasa di ruang kelas
Pemerintah pusat menambah kuota revitalisasi setelah menerima usulan berkala dari NTB. Untuk 2026, pemerintah merencanakan revitalisasi 1.600 sekolah di provinsi ini. Skala program tersebut menjanjikan, tetapi jumlah sasaran belum otomatis menjawab apakah sekolah yang paling mendesak akan lebih dulu tertangani. Tolok ukur akhirnya harus terlihat dalam bangunan yang aman, ruang kelas yang layak, dan proses belajar yang tidak terganggu. Pemerintah sendiri menyatakan revitalisasi bukan hanya perubahan fisik; ruang belajar yang nyaman diharapkan mendukung kenyamanan peserta didik. Karena itu, pendataan kerusakan dan verifikasi prioritas tidak boleh menjadi formalitas. Pemerataan juga perlu mencakup berbagai jenjang dan jenis lembaga sesuai kebutuhan yang terbukti. Bagi murid dan guru, manfaat program bukan terletak pada angka alokasi, melainkan pada perbaikan yang benar-benar sampai ke sekolah.
Lombok Timur memasang tenggat 2028
Di Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan seluruh sekolah negeri yang rusak menjalani rehabilitasi paling lambat 2028. Kepala dinas M. Nurul Wathoni menyampaikan target itu sejalan dengan bantuan pemerintah pusat melalui APBN, sekaligus menegaskan dukungan perlu menjangkau sekolah negeri maupun swasta. Jumlah penerima bantuan telah mencapai 235 satuan pendidikan, termasuk lembaga di bawah yayasan keagamaan; penerima PAUD dan SMP juga mencakup sekolah yang dikelola masyarakat. Ini arah yang patut didukung: kebutuhan perbaikan semestinya ditentukan oleh kondisi bangunan, bukan semata status pengelola. Namun, tenggat 2028 hanya meyakinkan bila bantuan berlanjut dan usulan diproses tepat waktu. Wathoni optimistis target tercapai jika lebih dari 200 satuan pendidikan menerima bantuan setiap tahun. Pemerintah daerah juga mengalokasikan dukungan melalui APBD dan pokok-pokok pikiran.
Target perlu diikuti seleksi dan pengawasan
Target rehabilitasi seluruh sekolah negeri rusak di Lombok Timur memberi arah yang tegas, tetapi pelaksanaannya bergantung pada pengusulan dan verifikasi yang tertib. Menurut Wathoni, bantuan tidak dapat diberikan kepada lembaga yang belum memenuhi persyaratan legalitas; evaluasi Inspektorat juga menemukan 25 usulan anomali yang tidak dapat dilanjutkan karena persoalan izin, legalitas, atau indikasi bantuan serupa pada tahun sebelumnya. Syarat ini penting untuk menjaga bantuan tepat sasaran, tetapi pemerintah perlu memastikan lembaga yang memenuhi ketentuan mendapat informasi dan kesempatan mengajukan sejak tahun sebelumnya. Pada skala provinsi, masih ada jarak antara 320 sekolah menengah yang tercatat rusak dan kurang dari 200 yang telah diperbaiki. Karena itu, sekolah rusak NTB dan sekolah rusak Lombok Timur membutuhkan lebih dari target: data terbuka, prioritas berbasis kondisi, serta kemajuan yang dapat dipantau. Tenggat 2028 akan berarti jika perbaikan merata dan benar-benar memperbaiki pengalaman belajar.
