Kesenjangan membaca harus ditangani sejak awal
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang membuka akses sekolah formal bagi anak dari keluarga rentan, sekaligus menyediakan pendampingan sosial agar mereka dapat belajar, berkembang, dan membangun kemandirian. Namun, akses saja tidak cukup bila kemampuan dasar membaca belum dikuasai. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang pada Kamis, 22 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa ada siswa kelas X SMA yang belum bisa membaca ketika pertama kali masuk sekolah. Temuan ini bukan sekadar persoalan nilai pelajaran: tanpa membaca, siswa kesulitan mengikuti hampir semua mata pelajaran dan mengakses informasi secara mandiri. Gus Ipul menyebut kemampuan akademik siswa beragam; sebagian juga pernah putus sekolah selama satu hingga dua tahun, mengalami kekerasan, atau terpaksa bekerja. Karena itu, sekolah perlu memetakan kemampuan setiap anak sejak awal dan menyusun dukungan literasi sesuai kebutuhan, bukan menganggap semua siswa siap mengikuti materi yang sama.
Akses pendidikan mesti diikuti dukungan belajar
Sekolah Rakyat menggabungkan pendidikan formal dengan pendampingan sosial, pendekatan yang penting bagi anak-anak yang menghadapi hambatan di luar ruang kelas. Siswa datang dengan pengalaman hidup, kebiasaan, budaya, dan kondisi kesehatan yang berbeda, sehingga masa adaptasi atau matrikulasi menjadi bagian penting sebelum rutinitas belajar berjalan penuh. Meski begitu, pembinaan disiplin dan kehidupan berasrama tidak boleh menggeser fokus dari kemampuan membaca siswa. Keduanya harus saling menguatkan: rutinitas membantu anak merasa aman dan tertata, sementara pengajaran terarah memastikan mereka mengejar keterampilan dasar. Di Jombang, pemerintah berharap sekolah dapat beroperasi penuh dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Secara nasional, program ini telah berjalan dua tahun dengan sekitar 44.000 peserta didik; dari 100 titik gedung permanen yang dibangun, 93 telah beroperasi. Skala tersebut membuat pemantauan mutu dan dukungan literasi semakin mendesak.
Konsolidasi harus berujung pada standar belajar minimum
Pada Selasa, 27 Oktober, Gus Ipul mengumpulkan kepala Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Makassar dalam kegiatan penguatan kapasitas manajerial. Konsolidasi sekolah nasional ini diperlukan karena keberagaman latar belakang siswa bertemu dengan kompleksitas pendidikan berasrama. Menteri Sosial menyatakan, “Saya hari ini sekali lagi bertemu dengan seluruh kepala sekolah rakyat yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi.” Pertemuan semacam itu perlu menghasilkan lebih dari pertukaran pengalaman. Pemerintah sebaiknya menetapkan pemetaan kemampuan awal, target membaca yang terukur, mekanisme rujukan bagi siswa yang membutuhkan rehabilitasi, serta evaluasi berkala yang dapat dibandingkan antarsekolah. Ini bukan klaim bahwa semua perangkat tersebut sudah tersedia, melainkan langkah yang perlu dipastikan agar tantangan dinamis tidak membuat mutu belajar bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah. Tanpa koordinasi dan standar pembelajaran minimum, perluasan akses berisiko mendahului hasil belajar yang seharusnya menjadi tujuan utama.
