Renovasi Massal Sekolah Rusak: Langkah Lanjutan Setelah MBG
Program renovasi sekolah rusak berskala nasional adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan secara besar-besaran, dengan merenovasi puluhan ribu sekolah dan pesantren agar seluruh siswa dapat belajar di fasilitas yang layak, aman, dan bermartabat, sebagai pelengkap program bantuan gizi di lingkungan belajar mereka. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) saja tidak cukup untuk membangun masa depan bangsa; anak-anak membutuhkan sekolah yang baik melalui program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah. Dalam pidato di kompleks parlemen, ia menyebut lebih dari 71.744 sekolah telah diperbaiki tahun ini sebagai bagian awal program renovasi sekolah rusak berskala besar. Pernyataan ini mengirim pesan jelas: pemerintah ingin menggeser fokus dari sekadar intervensi gizi ke penguatan infrastruktur pendidikan sebagai fondasi jangka panjang kualitas pembelajaran.
Mengapa MBG Saja Gagal Menjawab Masalah Infrastruktur Pendidikan
Program MBG berhasil mengatasi sebagian persoalan gizi siswa, tetapi tidak menyentuh akar masalah infrastruktur pendidikan. Prabowo menempatkan kondisi infrastruktur sekolah sebagai unsur penting peningkatan kualitas pendidikan, karena masih banyak ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, hingga ruang belajar yang tidak aman. Dalam kondisi seperti ini, Makan Bergizi Gratis tidak mampu mengubah pengalaman belajar jika fasilitas belajar siswa tetap lapuk dan membahayakan. Kutipan yang paling telak adalah pernyataannya: “Negara wajib memastikan setiap anak belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.” Program perbaikan sekolah lalu muncul sebagai koreksi kebijakan: gizi tanpa ruang kelas yang layak hanya menambal sebagian kecil masalah. Dengan renovasi sekolah rusak, pemerintah mencoba menyatukan intervensi kesehatan siswa dan perbaikan fasilitas belajar dalam satu agenda pembangunan pendidikan.
Skala dan Timeline: Menuntaskan Renovasi hingga 2029
Ambisi renovasi 71.744 sekolah bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju target yang jauh lebih besar. Prabowo menyatakan tahun ini lebih dari 71.744 sekolah telah diperbaiki sebagai bagian awal program perbaikan sekolah terbesar. Ia kemudian mematok target merenovasi 100.000 sekolah lagi pada 2027 dan 2028. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan dipercepat pada 2027–2028 dan harus selesai paling lambat 2029. “Kita harapkan, pada 2029, seluruh sekolah termasuk pesantren telah selesai direnovasi,” ujarnya. Target ini bukan sekadar angka, melainkan janji politik bahwa tidak akan ada lagi ruang belajar yang rusak dan tidak layak digunakan. Tantangannya: menjaga konsistensi anggaran, kapasitas teknis, dan pengawasan agar program renovasi sekolah rusak tidak berhenti sebagai slogan lima tahunan.
Percepatan 2027–2028 dan Dampaknya bagi Kualitas Pembelajaran
Periode 2027–2028 akan menjadi fase intensif program perbaikan sekolah. Pemerintah menyatakan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada dua tahun tersebut dan selesai paling lambat 2029. Fokusnya jelas: memastikan fasilitas belajar siswa berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dengan kamar kecil yang layak. Prabowo menargetkan tidak ada lagi ruang belajar yang rusak dan tidak layak. Jika dijalankan konsisten, dampaknya langsung terasa: guru tidak lagi mengajar di ruang yang bocor, siswa tidak lagi waswas karena plafon retak, dan sekolah di wilayah terpencil seperti Miangas ikut tersentuh revitalisasi. Namun percepatan renovasi sekolah rusak akan memerlukan koordinasi lintas daerah dan satgas khusus pulau-pulau terpencil, agar kesenjangan kota-desa tidak ikut diperluas oleh proyek yang seharusnya menyatukan kualitas infrastruktur pendidikan.
Digitalisasi Kelas dan Akses Setara ke Fasilitas Belajar Modern
Program renovasi sekolah rusak tidak berhenti pada dinding dan atap; pemerintah mengikatnya dengan digitalisasi kelas. Seluruh ruang kelas akan dilengkapi layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Pada 2025, setiap sekolah sudah menerima satu unit, dan pada akhir Desember 2026 akan mendapat tambahan tiga IFP, sehingga sekolah dengan empat ruang kelas atau lebih memiliki empat perangkat. “IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar,” kata Prabowo. Pemerintah juga merencanakan studio guru pusat agar guru-guru terbaik dapat mengajar jarak jauh ke ribuan sekolah melalui long distance learning. Jika infrastruktur pendidikan fisik dan digital ini merata, program perbaikan sekolah bisa mengurangi kesenjangan kualitas materi ajar antara sekolah kota dan daerah, asalkan pelatihan guru dan pemeliharaan perangkat tidak diabaikan.
Kesimpulan: Renovasi Besar-besaran sebagai Janji Moral Negara
Renovasi 71.744 sekolah dan target tuntas pada 2029 adalah ujian serius komitmen negara terhadap infrastruktur pendidikan. Dengan menilai MBG saja tidak cukup, pemerintah mengakui bahwa kualitas pembelajaran tidak bisa bangkit dari ruang kelas yang roboh atau toilet yang tak berfungsi. Program perbaikan sekolah, percepatan renovasi 2027–2028, dan digitalisasi kelas melalui IFP membentuk satu paket kebijakan untuk menjamin fasilitas belajar siswa aman dan layak. Jika semua berjalan sesuai janji, siswa akan belajar di sekolah yang aman, bersih, bebas pungutan di sekolah negeri, dengan akses teknologi dan guru terbaik. Namun keberhasilan program renovasi sekolah rusak akan sangat ditentukan oleh transparansi, pemerataan, dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Di sinilah janji politik berubah menjadi kewajiban moral: tidak ada lagi anak yang dipaksa bermimpi besar di bangku yang nyaris ambruk.
