Prasekolah Wajib Satu Tahun: Inti Wajib Belajar 13 Tahun
Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan yang menambahkan satu tahun prasekolah wajib melalui PAUD sebelum SD, dengan tujuan memastikan setiap anak usia 5–6 tahun siap secara sosial, emosional, dan kognitif untuk memasuki pendidikan formal dan tidak ada satu pun yang tertinggal dari layanan pendidikan hingga jenjang paling lanjut yang ditetapkan. Kebijakan ini berpihak pada anak, karena mengakui bahwa kesiapan belajar tidak lahir tiba-tiba saat anak masuk SD. Tahun prasekolah wajib menjadi ruang transisi: anak berlatih bersosialisasi, mengenali aturan sederhana, dan membangun kemandirian tanpa tekanan akademik berlebihan. Di level kebijakan, penambahan satu tahun ini mengubah cara kita memandang PAUD—bukan lagi pilihan opsional, tetapi fondasi yang menentukan kualitas seluruh perjalanan Wajib Belajar 13 Tahun.
Banjar: Bukti Nyata Enrollment PAUD Prasekolah Bisa Mendekati 100 Persen
Kota Banjar menunjukkan bahwa target enrollment PAUD prasekolah mendekati 100 persen bukan mimpi, tetapi hasil kerja sistematis lintas sektor. Melalui rapat koordinasi lintas OPD bersama kementerian terkait, pemerintah kota mematangkan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun dengan menuntaskan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai fondasi utama. Data layanan menunjukkan semua 25 desa/kelurahan telah terjangkau PAUD, dengan 198 satuan aktif dan angka partisipasi sekolah anak usia prasekolah mencapai 97,36 persen, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 88,38 persen. Posisi Banjar penting sebagai bukti bahwa akses pendidikan anak usia dini bisa benar-benar merata. Namun pemerintah kota tidak puas; sisa 2,64 persen anak yang belum sekolah ditangani lewat strategi “sapu bersih” melalui penambahan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru, serta penguatan kualifikasi guru PAUD dan gerakan edukasi orang tua di tingkat desa dan kelurahan.
Surabaya: Mengatasi Penghalang Ekonomi dan Sosial Agar Semua Anak Masuk PAUD
Surabaya memilih jalur yang lebih langsung: mendekati keluarga, mendata anak, dan memecahkan masalah satu per satu. Melalui roadshow kelas parenting Puspaga di berbagai kecamatan, pemerintah kota bukan hanya mengedukasi orang tua tentang pengasuhan dan pentingnya program prasekolah wajib, tetapi juga menjangkau anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah untuk dipetakan kondisinya. Banyak anak terhambat akses pendidikan anak usia dini karena ekonomi, kebutuhan khusus, atau masalah administrasi kependudukan setelah berpindah kartu keluarga. Pendekatan Surabaya tegas: masalah ekonomi direspons dengan beasiswa dari pemerintah kota atau dukungan CSR, sementara kebutuhan khusus dan persoalan administrasi dicari solusinya secara kasus per kasus. Targetnya terang: Bunda PAUD Surabaya berharap 100 persen anak usia 5–6 tahun bersekolah dengan layanan yang disesuaikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membongkar hambatan nyata di tingkat keluarga.
Bangka Barat: Menggeser Cara Pandang Orang Tua terhadap PAUD
Di Bangka Barat, kunci kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun bukan pada pembangunan fisik, tetapi pada perubahan cara pandang keluarga terhadap PAUD. Pemerintah kabupaten dan Bunda PAUD setempat menegaskan upaya agar seluruh anak mengikuti PAUD minimal satu tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar sebagai tahap penting persiapan masuk SD dan pengembangan karakter sesuai usia. Sosialisasi program wajib belajar yang mencakup tambahan satu tahun pendidikan prasekolah menyasar masyarakat di enam kecamatan, agar keluarga memahami bahwa PAUD adalah fondasi emas masa depan, bukan sekadar tempat anak belajar baca-tulis berhitung. Pesan utamanya jelas: di PAUD, fokusnya adalah kesiapan belajar, kemampuan bersosialisasi, nilai karakter, dan kemandirian—semua bekal yang jarang bisa dibangun tanpa dukungan lingkungan terstruktur. Orang tua diminta tidak mengabaikan tahap prasekolah dan memanfaatkan layanan PAUD di sekitar tempat tinggal. Tanpa perubahan perspektif keluarga, Wajib Belajar 13 Tahun berisiko berhenti sebagai slogan di atas kertas.
Dari PAUD ke SMA: Menjamin Tidak Ada Anak yang Terlewat
Jika pemerintah daerah serius menempatkan prasekolah sebagai pintu awal Wajib Belajar 13 Tahun, maka janji “no child left behind” menjadi lebih realistis. Banjar memperkuat sarana prasarana dan guru, Surabaya menyelesaikan hambatan ekonomi dan administrasi, Bangka Barat mengubah cara pikir orang tua; ketiganya menunjukkan bahwa program prasekolah wajib bukan soal satu tahun tambahan, melainkan strategi menyaring dan mengawal semua anak sejak awal. Di titik ini, peran keluarga dan masyarakat menjadi penentu. Pemerintah daerah membutuhkan warga yang mau melaporkan anak yang belum bersekolah, kampung yang peduli pada akses pendidikan, dan orang tua yang melihat PAUD sebagai investasi jangka panjang, bukan beban. Jika pola ini meluas, Wajib Belajar 13 Tahun akan bekerja sebagaimana dicita-citakan: setiap anak melewati rantai layanan dari PAUD hingga jenjang berikutnya tanpa ada yang terputus di tengah jalan.
