Wajib Belajar Prasekolah: Fondasi 13 Tahun Pendidikan, Bukan Sekadar Tambahan
Wajib belajar prasekolah satu tahun dalam kerangka ekspansi PAUD 13 tahun adalah kebijakan yang mewajibkan setiap anak mengikuti pendidikan anak usia dini sebelum memasuki sekolah dasar, dengan tujuan membangun fondasi kognitif, sosial, emosional, dan karakter agar proses belajar 13 tahun berikutnya berlangsung lebih siap, merata, dan berkualitas bagi semua anak tanpa terkecuali. Kebijakan ini bukan pelengkap, melainkan koreksi atas sistem yang selama ini mengabaikan masa emas perkembangan anak. Pemerintah daerah seperti Aceh Tamiang mulai memosisikan PAUD sebagai pintu masuk wajib belajar, bukan layanan opsional bagi keluarga yang mampu. Sikap ini patut diapresiasi, karena tanpa keharusan prasekolah, kesenjangan kesiapan anak saat masuk SD akan terus melebar, terutama antara mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan anak usia dini yang terbatas.
Aceh Tamiang: Contoh Daerah yang Mengambil Serius Wajib Belajar Prasekolah
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa wajib belajar prasekolah bisa diterjemahkan secara konkret di tingkat lokal. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mereka menggelar Sosialisasi Regulasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah yang diikuti puluhan pendidik dan tenaga kependidikan pada 20 Oktober 2026. Ini bukan sekadar acara seremonial; sosialisasi diarahkan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan terarah dan berkesinambungan. Fokusnya jelas: memastikan setiap anak memperoleh pengalaman pendidikan memadai sebelum masuk SD. Dengan menekankan peran strategis pendidikan prasekolah dalam membentuk kesiapan kognitif, sosial, emosional, karakter, dan kemandirian, Aceh Tamiang mengirim pesan penting: daerah tidak boleh menunggu pusat, tetapi aktif merancang strategi akses pendidikan anak usia dini yang relevan dengan konteks lokal.
Ekspansi PAUD 13 Tahun: Angka Besar, Tantangan Akses yang Sama Besarnya
Di tingkat pusat, kebijakan ekspansi PAUD 13 tahun menegaskan bahwa pendidikan usia dini adalah fondasi keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD. Namun, data menunjukkan jurang akses yang tidak bisa diabaikan: terdapat 103.221 satuan TK dengan 3.808.734 murid, sementara sekitar 1.372.947 murid kelas I SD belum pernah mengikuti PAUD. Kutipan ini menggambarkan paradoks kebijakan: kapasitas sudah besar, tetapi jutaan anak masih tertinggal dari layanan pendidikan anak usia dini. Tanpa strategi agresif memperluas akses pendidikan anak usia dini ke wilayah terpencil dan kelompok rentan, wajib belajar prasekolah berisiko menjadi norma di atas kertas yang hanya dinikmati anak dari keluarga dan daerah yang sudah relatif beruntung.
Revitalisasi TK dan Bantuan Pendidikan PAUD: Infrastruktur adalah Politik Kesetaraan
Jika wajib belajar prasekolah ingin adil, infrastruktur dan bantuan pendidikan PAUD harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi 13.831 TK pada 2026, naik drastis dari 1.355 TK pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan kesadaran bahwa kualitas ruang belajar menentukan kualitas pengalaman belajar. Di sisi peserta didik, Program Indonesia Pintar disiapkan bagi 888.000 murid TK dengan bantuan Rp450.000 per anak per tahun sesuai kriteria penerima. Di tingkat provinsi, ada dukungan pendidikan bagi 5.000 anak per tahun melalui 139 sekolah, termasuk pakaian, buku, dan seragam. Namun angka-angka bantuan ini baru menjadi alat kesetaraan jika daerah mampu memetakan kebutuhan, menghindari kebocoran, dan memastikan bahwa revitalisasi TK dan bantuan pendidikan PAUD menyasar anak yang selama ini paling sulit mengakses layanan.
Guru PAUD dan Pendekatan Belajar: Tanpa Kualitas, Wajib Belajar Hanya Menambah Beban
Ekspansi PAUD 13 tahun tidak boleh berhenti pada jumlah TK dan murid; kualitas guru dan pendekatan belajar adalah penentu utama dampak kebijakan. Pemerintah memperluas pemenuhan kualifikasi akademik melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau, dari 12.500 guru pada 2025 menjadi 150.000 guru pada 2026 agar mereka dapat menuntaskan pendidikan S1 atau D4. Ini langkah penting, tetapi peningkatan ijazah harus diiringi perubahan praktik di kelas. Penekanan bahwa prinsip pendidikan anak usia dini adalah bermain sambil belajar, bukan hafalan dan pekerjaan rumah berlebihan, menegaskan bahwa PAUD bukan miniatur SD. Pendekatan STEAMS yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga lewat lagu, permainan, dan aktivitas kelompok menunjukkan arah yang tepat. Tanpa transformasi pedagogi, wajib belajar prasekolah berpotensi menggeser tekanan akademik ke usia yang lebih muda, alih-alih memberi ruang tumbuh yang sehat.
Kesimpulan: Wajib Belajar Prasekolah Harus Menjadi Agenda Keadilan Sosial
Rangkaian kebijakan wajib belajar prasekolah dan ekspansi PAUD 13 tahun pada dasarnya adalah proyek keadilan sosial: memastikan setiap anak, di mana pun tinggal, mendapat fondasi pendidikan yang layak. Upaya daerah seperti Aceh Tamiang menunjukkan bahwa komitmen lokal dapat mempercepat penerjemahan regulasi menjadi praktik. Di sisi lain, program pusat berupa revitalisasi TK, bantuan pendidikan PAUD, dan peningkatan kualifikasi guru memperluas peluang akses pendidikan anak usia dini secara nasional. Namun keberhasilan akhir akan ditentukan oleh seberapa serius pemerintah daerah memanfaatkan dukungan infrastruktur dan bantuan pendidikan, serta seberapa konsisten guru dan sekolah memegang prinsip bermain sambil belajar. Jika semua aktor bergerak searah, wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari prasekolah bukan hanya slogan, melainkan langkah nyata menuju generasi yang lebih siap dan masyarakat yang lebih setara.
