Prasekolah bukan sekadar gerbang menuju SD
Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan yang menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun sebagai bekal sebelum memasuki sekolah dasar dan jenjang pendidikan berikutnya. Perubahan dari skema 12 tahun ini patut dibaca sebagai pengakuan bahwa kesiapan belajar dimulai sebelum anak duduk di kelas satu. PAUD sebelum SD bukan jalur cepat untuk menuntaskan baca, tulis, dan hitung, melainkan ruang bagi anak mengenal rutinitas sekolah, berinteraksi dengan teman, serta mengembangkan kemampuan sesuai tahap usianya. Di Banjarnegara, sosialisasi dan advokasi program dilakukan untuk menyamakan pemahaman serta mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Kepala bidang PAUD dan pendidikan masyarakat setempat, Sunarto, menekankan bahwa satu tahun di PAUD membantu menyiapkan mental dan kemampuan kognitif anak sebelum pembelajaran SD. Ukuran keberhasilan program seharusnya bukan sekadar banyaknya anak yang terdaftar, melainkan apakah pengalaman prasekolah membuat transisi ke sekolah dasar lebih ramah dan bermakna.
Surabaya menempatkan karakter di pusat pembelajaran
Surabaya menguatkan PAUD dengan pendekatan yang tepat: pendidikan prasekolah tidak dipersempit menjadi latihan akademik, tetapi diarahkan pada pendidikan karakter anak dan kesiapan sosial. Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyebut kegiatan bermain sambil belajar sebagai fokus satu tahun prasekolah sebelum SD. Anak dibiasakan berinteraksi, berbagi, dan bersosialisasi agar lebih siap menghadapi lingkungan sekolah. Karena itu, dorongan agar anak segera menguasai calistung secara berat justru berisiko melenceng dari kebutuhan tumbuh kembang mereka. Di Surabaya, pendekatan Holistik Integratif menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pola asuh orang tua di rumah. Lagu, musik, dan permainan menjadi sarana untuk mengenalkan nilai karakter secara bertahap. Kebijakan ini menunjukkan PAUD bukan hanya urusan guru; keluarga juga ikut membentuk kesiapan anak. Namun, pendekatan menyeluruh hanya akan berarti jika mutu pendampingan dan akses layanan tersedia bagi semua anak, bukan hanya mereka yang tinggal dekat lembaga PAUD.
Sosialisasi harus berujung pada akses yang merata
Di Labuhanbatu Selatan, Bunda PAUD Indah Fery Simatupang menyosialisasikan Wajib Belajar 13 Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, Kecamatan Kotapinang. Kegiatan yang melibatkan guru, orang tua, serta pengurus Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa itu menekankan pentingnya anak mengikuti PAUD setidaknya satu tahun sebelum SD. Pesannya penting, tetapi sosialisasi tidak boleh berhenti pada imbauan kepada keluarga: pemerintah daerah juga perlu memastikan layanan dapat dijangkau. Surabaya memberi gambaran tentang langkah lanjutan dengan mengoptimalkan pendataan anak usia 5–6 tahun hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk mereka yang belum mengikuti PAUD. Pemerintah kota juga menyebut beasiswa melalui program Kampung Pancasila dan fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi warga tanpa KTP Surabaya sebagai jalur bantuan. Sementara itu, pengelola TK di Kotapinang berkomitmen memperluas edukasi kepada masyarakat sekitar demi meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini.
Tantangan berikutnya adalah mengubah perluasan wajib belajar menjadi pengalaman yang benar-benar berkualitas. Anak yang tinggal jauh dari layanan, membutuhkan pendidikan inklusif, atau menghadapi keterbatasan dukungan keluarga perlu masuk dalam pendataan dan perencanaan, bukan tertinggal di balik angka partisipasi. Banjarnegara berharap dukungan berbagai pihak membuat implementasi prasekolah berjalan sesuai kebutuhan wilayah. Itu menuntut koordinasi yang konsisten, komunikasi kepada orang tua, dan pembelajaran yang sesuai usia. Wajib Belajar 13 Tahun akan kuat bukan karena angka 13 dalam kebijakannya, melainkan karena satu tahun prasekolah memberi anak rasa aman, kesempatan bersosialisasi, dan fondasi karakter sebelum SD. Penguatan PAUD di Surabaya, Banjarnegara, dan Labuhanbatu Selatan menunjukkan arah yang tepat; pekerjaan pentingnya kini memastikan setiap anak dapat mengakses layanan yang layak dan memperoleh manfaat nyata.
